This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara
Maria Alfons
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual Maria Alfons
Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.196 KB)

Abstract

Indonesia is one country that has a lot of islands, culture and even the crops or products produced or the results of intellectual work which later developed into an attractive arena in the world, especially in the fields of economy, industry and international trade. Acquisition of legal certainty is a matter that can only be answered normatively based on the legislation in force, not sociological, but legal certainty normatively is when a rule is made and legislated for sure will set out clear and logical, in the sense not cause doubts -raguan (multi-interpretation) and logical in the sense of a system of norms with other norms so as not to clash or conflict norms arising from uncertainty. The existence of a certificate of physical evidence data and data juridical evidence, the certificate is a guarantee of the acquisition of legal certainty to protect intellectual property, Obtaining legal certainty in the field of intellectual property is in order to protect natural resources and biodiversity are the products of society.
Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis Ham Maria Alfons
Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.499 KB)

Abstract

Law No. 15 of 2001 Trademarkare manage geographical indication on articles 56 to 58 as part of the substance of geographical indications (GI) basically regulate the protection of the products to local communities as a sign that indicates the place of origin of goods is due to human factors, or a combination of both factors, provide specific characteristics and quality of the goods results of the product. Then, the issuance of Government Regulation No. 51 year 2007 on Geographical indications for clearer protect as expected in the TRIPS Regalements. Constitutionally Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution mentions "The land, the waters and the natural resources within shall be under the powers of the State and shall be used to the greatest benefit of the people". It means that the people are given the opportunity to manage and exploit the natural resources for the people's welfare. This is the shape of the state which provides the opportunity for people to explore the potential of natural resources to be managed and used as the economic value it is then used and worn as the property of the citizen, and then it became attachedas a fundamental right that cannot be separated from the ownership of the wealth of human rights.
Tanggung Jawab Pemerintah Atas Perlindungan Hukum Geografis Berdasarkan Pasal 20 Tahun 2016 Maria Alfons
Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v35i3.272

Abstract

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang begitu banyak seperti; Kopi Kintamani, Kopi Toraya, Lada Bangka, Markisa Medan, Cengkeh dan Pala Ternate, Minyak Kayu Putih Ambon, Kayu Manis Bukit Tinggi dan masih banyak lagi produk-produk lokal lainnya yang dikatagorikan sebagai potensi indikasi geografis, dikarena tempat asal barang yang memiliki ciri ke-khas-an dari daerah yang bersangkutan, ciri khas produk yang dihasilkan tersebut memiliki mutu, kualitas dan karakter tertentu. Sebagai negara hukum yang mengatur indikasi geografis dalam Undang-Undang merek dan indikasi geografis, didasarkan hasil kesepakatan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang menanda tangani perjanjian-perjanjian internasional seperti TRIP’s Agreement mewajibkan negara-negara anggotanya utuk menyusun peraturan nasionalnya dengan tujuan memberi perlindungan hukum terhadap adanya praktek atau tindakan curang dari negara lain atas produk atau barang yang dihasilkannya, contoh, kopi Toraja yang sejauh ini masyarakat mengakui bahwa reputasi kopi ini sudah sedemikian tinggi terkenal luas didalam dan diluar negeri, namun kenyataannya nama kopi ini bukannya didaftarkan oleh bangsa Indonesia tetapi didaftarkan sebagai merek oleh negara Amerika Serikat seperti, SULOTCO KALOSI COFFEE dengan gambar rumah Toraja, dengan nomor pendaftaran 74547000, milik IFES Inc. Corporation California. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum tanggung jawab pemerintahlah untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran sesuai amanat Pasal 53 ayat 3 (b) UU No 20 Thn 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatakan indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.