Aisyah Wardatul Jannah
Universitas Islam Negeri Mataram

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cyrptocurrency Aisyah Wardatul Jannah
Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.366

Abstract

Cyrptocurrency telah menjadi salah satu tren fin-tech yang berkembang saat ini di Indonesia, hal ini terlihat dari jumlah penggunanya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, perlu untuk ditelusuri apakah cyrptocurrency telah menjadi salah satu objek pengaturan hukum yang ada di Indonesia, disamping itu mengingat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama islam maka keabsahan penggunaan cryptocurrency menjadi penting untuk dikaji dari sudut pandang hukum islamnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi hukum yang ada di Indonesia saat ini berkenaan dengan fenomena cryptocurrency yang kini tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia juga untuk melihat bagaimana sudut pandang hukum islam terhadap penggunaan cryptocurrency baik sebagai jenis komoditas, investasi maupun perolehan keuntungan atasnya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Yuridis Normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan statute (Statute approach) salah satunya melalui kajian terhadap UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta aturan-aturan lainnya yang mendukung argumentasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dengan berdasar pada UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang kemudian didukung dengan hasil fatwa MUI yang juga melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, akan tetapi cryptocurrency diakui eksistensinya sebagai salah satu jenis komoditi yang diizinkan untuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan Bappebti No 3 Tahun 2019. Secara umumnya, hukum islam mengharamkan cryptocurrency karena terdapat unsur gharar dan maysir, akan tetapi MUI memberi penegasan bahwa cryptocurrency diperbolehkan jika memenuhi syarat si’lah dan memiliki underlying yang jelas kemanfaatannya.
The Implementation Challenges Of The Law Concerning Sexual Violence In Indonesia Rizka Nurliyantika; Aisyah Wardatul Jannah
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2775

Abstract

The law concerning the crime of sexual violence came into force on 22 April 2022 as law number 12, the year of 2022 has been waiting by most of the society in Indonesia with the hope that this regulation may reduce or even dispel the crime of sexual violence, which increased currently. However, some argue that some articles in the act contain a provision that contradicted religious norms and social morals even though some consider this act as a form of pure liberalization in Indonesia. The method of this research uses a normative juridical method and is supported by conceptual by analysing the view or concept of the jurist on and statute approach to defending the argumentation on the legal and data materials. The result shows that the act (UU TPKS) has a role as supplementary rules under Indonesian criminal code to settle the cases of sexual violence in Indonesia, and as legal protection to the victim of sexual violence. On the contrary, several challenge might occur in the implementation, such as internal problems from the legal enforcement itself, lack of implementing regulations and arises of the conservatism society which, holds a patriarchal understanding of how the populace considers sexual violence.