Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara
Rusdiyanto Sesung
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kewajiban Ingkar Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dalam Proses Peradilan Andiny Rachmadani Ekaputri; Rusdiyanto Sesung
Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.019 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.167

Abstract

Kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta merupakan kewajiban ingkar bagi Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menjelaskan bahwa Notaris wajib Merahasian isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. Menimbulkan 2 (dua) pertanyaan mendasar berkaitan dengan Batas – batas Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam Proses Peradilan dan Tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat Kesaksian Notaris di Pengadilan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Perundang – undangan,Notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang notaris, hak dimana seorang notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh undang-undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu. Notaris sebagai Warga Negara Indonesia berkewajiban memberikan keterangan dalam proses hukum dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Titipan Sertifikat Hak Atas Tanah Setelah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dibatalkan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/2013) Justin Parningotan Malau; Rusdiyanto Sesung
Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.552 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.173

Abstract

Penelitian yang berjudul tanggungjawab Notaris sebagai penerima titipan Sertifikat hak atas tanah setelah perjanjian pengikatan jual beli dibatalkan pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/2013), berfokus pada permasalahan apakah Notaris sebagai penerima titipan Sertifikat hak atas tanah akan menyerahkan Sertifikat tersebut ketika perjanjian ikatan jual beli dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan bagaimana akibat hukum apabila Notaris menyerahkan atau tidak menyerahkan Sertifikat yang ada padanya setelah ada putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1694-1739 KUHPerdata dan UUJN beserta peraturan pelaksanaannya, Notaris berkewajiban secara hukum dan berdasarkan kode etik untuk menyerahkan Sertifikat hak atas tanah kepada Pemiliknya apabila akta pengikatan jual beli yang dilakukan kedua belah pihak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Akibat hukum apabila Notaris tidak menyerahkan Sertifikat hak atas tanah yang dititipkan kepadanya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah Notaris yang bersangkutan dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan baik secara perdata, pidana maupun administrasi.
Karakteristik Akta Otentik Pada Akta Risalah Lelang Mohamad Erik; Triyanto Triyanto; Rusdiyanto Sesung
Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.228 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.168

Abstract

Notary Public Officer has the duty to make an authentic deed and dare to make the deed of minutes of auction. One of the hallmark of the Auction of Minutes of Deed is made by the Auction Officer appointed by the Minister of Finance. The strength of the proof consists of the power of proof of birth, formal and material relationships has been regulated in Article 1868 of the Civil Code. Is the Deed of Minutes auction referred to the Authentic Deed. Make the form of the deed determined by law. The result of this thesis research is the status of the Auction of Minutes of the Auction referred to as the authentication deed because (1) the form of the authentic deed is the drafting of the law (Articles 37, 38 and 39 Vendu Reglement, (2) the original deed must be made by or against the general officials The auction is made by the auction official (3) of what authority, when and where the deed was made. (Articles 3 and 7 Vendu Reglement) is determined by the Minister of Finance. The Power of Evidence On The Deed of Auction Minutes As an authentic deed, In Article 35 of the Vendu Reglement from which "From every public sale by the Auction Officer or his proxy, during the sale, for each day of auction or sale shall be made separate news event". Here it is clear that the Auction Risks must be made by an authentic deed, as the auction treatise has a perfect proof of power on what is contained therein.
Co-Authors Andiny Rachmadani Ekaputri Justin Parningotan Malau Mohamad Erik Triyanto Triyanto