Richa Angkita Mulyawisdawati
STEBI Al-Muhsin, Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi Mufti Afif; Richa Angkita Mulyawisdawati
Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol 11 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.395 KB) | DOI: 10.31603/cakrawala.v11i1.90

Abstract

Harta adalah perhiasan dunia yang diciptakan Allah untuk umat manusia. Harta merupakan sesuatu yang sering diperebutkan manusia dan bahkan cara memperolehnya pun bisa dilakukan dengan cara yang salah; seperti riba, mencuri, merampok dan ghasab. Riba adalah jenis transaksi yang diharamkan Islam karena merugikan salah satu pihak dari dua pihak yang bertransaksi. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan jaman transaksi ribawi di dunia perbankan dewasa ini semakin sulit dihindari, tidak terkecuali pada lembaga keuangan yang berlabelkan syariah. Berawal dari motivasi untuk menggerakkan perekonomian melalui lembaga keuangan yang Islami, masyarakat muslim justru terlena dengan transaksi-transaksi ribawi yang direkayasa supaya tidak mencolok keharamannya. Secara umum masih terdapat transaksi ribawi dalam Lembaga Keuangan Syariah yang perlu dibenahi dan dikaji lebih lanjut sehingga betul-betul terlepas dari dosa besar riba. Karena mengikuti ketetapan Allah dan RasulNya adalah bagian dari ibadah yang mutlak dan tidak dapat ditawar dengan alasan kemodernan dan permintaan pasar atau persaingan. Melagalkan riba akan memberikan dampak negatif bagi individu pelaku, kelompok masyarakat dan ekonomi suatu negara, bahkan sangat terkait dengan terkabulnya doa seorang mukmin di sisi Allah Swt. Maka melalui karya tulis ini, penulis berharap kedepannya ada tahapan lanjutan untuk perbaikan transaksi di perbankan syariah sehingga tercapai tujuan penghapusan riba yang sesungguhnya, sehingga sistem ekonomi Islam betul-betul menciptakan keharmonisan ekonomi yang berkeadilan.
Tinjauan Analitik dan Kritik: Konsep dan Praktik Multi Level Marketing (MLM) Syari’ah di Indonesia Mufti Afif; Richa Angkita Mulyawisdawati
Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol 13 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.283 KB) | DOI: 10.31603/cakrawala.v13i2.2330

Abstract

To obtain an expected benefit and avoid the business risk, effective and efficient management is needed. In general, Multi Level Marketing (MLM) system in Indonesia is still considered quite role in driving the economy. Even though in some cases, this MLM system is often used as a cover for Money Game businesses that deify passive income. So that, the conversations about it often reap the pros and cons of some business people. MUI itself issued DSN fatwa No. 75/DSN/MUI/VII/2009 concerning sharia MLM. It means that MUI issues a fatwa to allow the MLM system if required the terms and conditions. The research used a library approach, where studies of MLM systems spread across several sources of books and scientific articles are reviewed and then conclusions are taken. The results of the study are the MLM system has less benefits than the problem. MLM system has positive values, including: 1) easy marketing / distribution of products; 2) marketing costs is lower, and 3) there are bonuses that make motivation for MLM members to develop their business. The madharat caused by the MLM system is that there is a lot of confusion that causes the marketing system to be out of order
Inclusive Development and the Islamic Economic Paradigm: Unveiling Structural and Epistemic Injustices in Indonesia Anindya Aryu Inayati; Agung Barok Pratama; Andhita Risko Faristiana; Richa Angkita Mulyawisdawati
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 17 No. 2 (2025)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v17i2.46359

Abstract

Inclusive economic development is a constitutional mandate aimed at achieving economic democracy, social justice, and public welfare. However, these goals are often hindered by structural barriers and dominant perspectives that marginalize vulnerable groups. This article analyzes how structural and epistemic injustices shape inclusive development in Indonesia through the lens of the Islamic economic paradigm. Using a qualitative-descriptive approach grounded in policy documents, legal texts, and critical literature, this study employs thematic analysis. The findings show that development policies tend to prioritize elite capital accumulation and large-scale projects, while neglecting the voices and local knowledge of marginalized communities. By integrating the ethical values of ‘adl, maṣlaḥah, and ta‘āwun, with epistemological critique, this article argues that genuine inclusivity requires not only institutional reform or Islamic philanthropy, but also participatory governance and the rethinking of dominant perspectives. Keywords: inclusive development; epistemic injustice; islamic economic paradigm; structural injustice   Abstrak Pembangunan ekonomi inklusif merupakan amanat konstitusi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik pembangunan kerap dibatasi oleh struktur dan cara pandang dominan yang meminggirkan kelompok rentan. Artikel ini menganalisis ketidakadilan struktural dan epistemik dalam pembangunan inklusif di Indonesia melalui paradigma ekonomi Islam. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis tematik terhadap dokumen kebijakan, teks hukum, dan literatur kritis, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan masih berorientasi pada kepentingan elite dan proyek berskala besar, serta mengabaikan suara kelompok rentan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai adl, maṣlaḥah, dan ta‘āwun, artikel ini menegaskan bahwa inklusivitas sejati menuntut reformasi kelembagaan, tata kelola partisipatif, serta peninjauan ulang cara berpikir dominan. Kata kunci: pembangunan inklusif; ketidakadilan epistemik; paradigma ekonomi islam; ketidakadilan struktural