Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan Lalu Irwan Suryadi; Muhammad Sood
Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v35i2.247

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perubahan akta angaran dasar yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 25/PDT. G/2017/PN. Pya tentang perubahan anggaran dasar yayasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konspetual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan akta pendirian Yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dimaksudkan agar Yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya UU Yayasan supaya memiliki status sebagai badan hukum yang sama dengan Yayasan yang didirikan setelah keluarnya UU Yayasan tersebut. Adapun dasar pertimbangan hakim bahwa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas terbitnya Akta Yayasan No. 16 tertanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Tergugat XII dan pengesahan yayasan dari Tergugat XIII Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu pada tanggal 11 Desember 2015 dengan No. Surat Keputusan AHU-0030613.AH.01.04. tentang Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren al Ma-Arif Uswatu Hasanah, sementara akta tersebut adalah sudah dibatalkan oleh Notaris Natatmadja dan Akta Sah atas Penyesuaian dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah dan kepengurusannya tertuang dalam akta No. 26 tanggal 10 Desember 2015 yang terdapat Lampiran Surat Keputusan nama Yayasan Pondok Pesantren Al- MA’ARIF Uswatu Hasanah, dengan hal ini menyebabkan gugatan para Penggugat kabur maka dengan demikian eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XI yang menyakatan gugatan para Penggugat kabur adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerusakan Benda Gadai Pada Lembaga Gadai Swasta: (Studi Kota Mataram) Yudhi Arisanjaya; Muhammad Sood
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2803

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal standing of private pawning institutions in the legal system in Indonesia, analyze the legal relationship between the parties and private pawning institutions and consumers, and analyze the legal protection for consumers against pawned objects damaged in private pawn institutions. The research method uses normative-empirical legal research, which uses a statute approach and conceptual approaches. Based on the results of the study, it has been found that private pawnshops, according to OJK Regulation Number 31/POJK.05/2016 concerning pawn business, the company should have legal entities and permission from the OJK. This is for supervision from the OJK to the pawn business. Then for a consumer that damaged their goods during the pledge agreement, the private pawn business will give compensation according to the object's value. If consumers get protection and they feel comfortable, then an equal between the parties is created.