Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum: Alethea
C. Bonya A. Susatyo
Universitas Kristen Satya Wacana
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
DILEMA PASAL 121 AYAT (3) KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 TENTANG BEBATUAN KARANG (STUDI KAJIAN PUTUSAN SOUTH CHINA SEA ARBITRATION) C. Bonya A. Susatyo
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.518 KB) | DOI: 10.24246/alethea.vol3.no1.p1-16

Abstract

Tulisan ini akan membahas secara spesifik problematika dilematis yang terjadi ketika Pasal 121 ayat (3) Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (1982 United Nation Convention on the Law of the Sea) dihadapkan pada praktik-praktik internasional yang dilakukan oleh negara pantai atas eksistensi bebatuan karang yang terdapat di dalam zona maritim negara pantai. Dalam tulisan ini, penulis berpendapat bahwa Pasal 121 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 ternyata sangat sulit untuk dipahami dan hal tersebut mengakibatkan klaim negara pantai atas perlakuannya terhadap bebatuan karang menjadi variatif dan menimbulkan kebebasan bagi negara pantai untuk menginterpretasikan Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 seturut dengan kepentingan geopolitik dan kebijakan strategisnya. This paper will specifically discuss the dilemma that occurs when Article 121 paragraph (3) of the 1982 International Convention on the Law of the Sea (1982 UNCLOS) is confronted with international practice of the coastal state over the existence of rocks in their maritime zones. In this paper, the author argues that Article 121 paragraph (3) UNCLOS is quite arduous to be understood, causing a varied interpretation from the coastal state regarding a claim of rocks in their respective maritime zone according to their geopolitical interest and policies strategy.
Co-Authors