Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.817

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL KEMUNTING PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik jurnal administrasi politik dan sosial Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSPP)

Deska Zulkarnain

Universitas Karimun

Author-ID : 3545555

Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Model Pembangunan Desa Wisata dalam Perspektif Good Governance (study pada desa wisata di desa Pongkar) Deska Zulkarnain
KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v1i1.28

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau naturalistic karena dilakukan pada kondisi yang alamiah dan nyata. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa metode pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringgulasi (gabungan ),analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada hasil penelitian yang didapat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dari studi Penerapan Good Govenance dalam Pengelolaan Desa wisata di Desa Pongkar, pemerintah belum mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada di Desa Pongkar. Sehingga menyebabkan belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan yang ada di Desa Pongkar yang disebut dengan Desa wisata Desa Pongkar. Dan menyebabkan terjadi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan kepariwisataan dengan minimnya peran pemerintah dalam memenuhinya. Terdapat dua faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan good govenance dalam pengelolaan Desa wisata Desa Pongkar. Penyebab pertama ialah belum optomalnya hubungan antara ketiga komponen penting dalam good governance yakni masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiga komponen tersebut belum mampu bersinergi bersama dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada di Desa Pongkar. Penyebab yang kedua ialah berasal dari dalam pemerintahan itu sendiri, karena belum menerapkan budaya pemerintahan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip good govenance. Selain itu Pemerintah Kabupaten Karimun dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih lemah dalam merespon dan atau menanggapi kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang di masyarakat dan saling salah menyalahkan antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Karimun dan antar setiap lembaga pemerintah.

Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah Di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Azmi Azmi; Deska Zulkarnain
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2020): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

Governments have an obligation to make the arrangement and control of the coastal areas as mentioned in the Act - Act No. 1 of 2014 About the Management of Coastal and Island - Small Island in Article 17 paragraph (4), which permits the location can not be given to the core area in the conservation area, sea lanes, the port area and the public beach. Then described in Law - Law No. 1 of 2014 About the Management of Coastal and Island - Small Island, namely monitoring, utilization, control, planning. Nor has the district head in this case must be able to supervise, utilize, control, and planning for development of existing dikawasannya seashores. Riau Island Province is one of the provinces in Indonesia with thousands of islands. One is that many districts Moro coastal areas so that the sub-district should be able to reduce the number of existing development dikecamatan Moro seashores. Berdaarkan where such rules are found to be indicators of control, utilization, control and planning. But in practice there are still many problems that can be seen in the field, namely the construction of the District Moro seashores are still many and such left alone, and if camat in this case as a sub-district leader was silent and no enforcement does. The purpose of this study was to mengetaui extent of camat role in the discipline of existing buildings on the seashores have been implemented or not. The focus of this research is the Moro East Village and Village Pauh, with quantitative methods. Where after conducting the research and data processing and analysis found the conclusion that the role of district head in the discipline construction of houses on the seashores in the district Moro is in the category of "less Acting", because the Head is not doing demolition on the building located on the seashores dikecamatan Moro it is because camat not do monitoring, utilization, control, and planning on coastal areas in the district Moro Karimun Regency of Riau Islands province.

Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance ) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Deska Zulkarnain; Mitrayanti Mitrayanti
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2020): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

In a government organization, the combination of the role of government and the elements of the creation of good governance must complement each other, meaning that all practices of the role of the leader and the leadership system must complement each other. This means that all practices of the leadership role must be supported by transparency, participation, responsiveness, accountability and the rule of law, so that good governance leadership can be realized. Camat as the ruler of the sub-district government seeks to further enhance his role. so that the implementation of public services in accordance with the wishes of the community. The purpose of this study was to determine the role of the Camat in Achieving Good Governance in the Buru District Office. Data collection techniques in this study were observation, questionnaire and interview techniques. Respondents in this study amounted to 28 people consisting of sub-district office employees. Then the data analysis techniques that the authors use in the study are descriptive qualitative, namely analyzing that seeks to provide detailed descriptions based on the reality encountered in the field then the data are grouped and presented in the form of descriptions or tables then conclusions and suggestions are drawn. The result is that the Head of Buru District is considered capable of carrying out his role as a leader in making decisions, in building teams, and in providing motivation for his subordinates. The role of the Buru District Head in realizing good governance is transparency, participation, responsiveness, accountability and rule of law. Based on this research shows that both in participation, transparency, responsiveness, accountability, and rule of law, the Buru District Head has been able to realize the principles of Good Governance even though there are still only a few shortcomings. Human resources in the organization have a very big role to create better governance, especially in the Buru District office.

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Muhamad Asrizal; Deska Zulkarnain
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 2 (2020): Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

Government policy in order to assist the task of the Kelurahan / Desa to improve service and population administration, the government has issued a Rukun Tetangga policy as an extension of the Kelurahan / Desa. Based on the policies that have been issued by the government, for this reason, researchers make an approach and offer to these policies by evaluating existing policies. This study aims to identify and analyze the evaluation of the implementation of the duties of the head of the Rukun Tetangga in helping the village head of Sungai Asam, Karimun Regency and also to identify and analyze the obstacles to the implementation of the duties of the Head of the Rukun Tetangga in Assisting the Task Implementation of the Head of the Rukun Tetangga in Helping the Task of the Village Head. Sungai Asam, Karimun Regency.

Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujukan Kota Layak Anak Indrawan; Deska Zulkarnain
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa, sudah seharusnya pemerintah daerah mengambil langkah Stategis untuk memenuhi perlindungan anak yang berkelanjutan. Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah yang pertama kali bersentuhan lansung dengan anak, harusnya mempunyai langkah Strategis yang langsung menyentuh akar persoalan terhadap anak, konsep pemenuhan perlindungan anak yang berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Perlindungan anak ini merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan didalam konstitutional Indonesia pun hal ini jelas diutarakan, jangan sampai dengan lemahnya perlindungan anak, akan membawa dampak kehancuran bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena bangsa ini kedepannya terletak di tangan seorang anak-anak indonesia

THE ROLE OF THE KARIMUN RESORT POLICE TRAFFIC UNIT IN PREVENTING VIOLATIONS AND CONTROLLING TRAFFIC (Case Study of Motorized Vehicle Users for Minors) Roli Sambuardi; Azmi; Deska Zulkarnain; Andri Setiawati
Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024, Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSS
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/ijsspp.v2i1.65

This research begins with the researcher's view of the field phenomenon where there are still many legal violations in traffic problems in the Karimun area. The implementation of regulations has not been able to maximize the deterrent effect on minors in Karimun.This research aims to find out the role of the Karimun Resort police traffic unit in preventing violations and controlling motor vehicle traffic for minors. Data was collected using unstructured interviews, documentation, and observation. Data analysis in this research uses data analysis techniques on the Miles Huberman website, the data that has been collected is created in a matrix, using qualitative analysis research methods. This research uses the theory developed by Biddle and Thomas regarding the role of policy, the role of strategy, the role of a communication tool, the role of dispute resolution, and the role of therapy.The results of this research regarding the role of traffic police in preventing violations and controlling traffic can be said to be quite good because according to what the researchers heard from the traffic police, they have implemented them following applicable policies and regulations. It just requires the role of parents and the school environment to be able to emphasize to their children not to drive motorized vehicles before the specified age and vehicle users must at least have a driver's license.

Analisis Kebijakan Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Azmi Azmi; Roli Sambuardi; Frinda Novita; M. Taufiq Razali; Deska Zulkarnain
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.10273

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM sebagai upaya memperkuat kapasitas pelaku usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM dan pihak terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan yang meliputi bantuan permodalan, pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta dukungan pemasaran telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas usaha, perluasan peluang pasar, dan peningkatan pendapatan pelaku UMKM maupun masyarakat sekitar. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang berkelanjutan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, serta belum optimalnya jejaring kemitraan usaha. Dengan demikian, kebijakan pemberdayaan UMKM dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar pemberdayaan UMKM mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal.

Tantangan dan Peluang Penerapan Good Governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Deska Zulkarnain
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11081

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penerapan good governance menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga, serta didukung observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance di Desa Pulau Moro masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta keterbatasan infrastruktur akibat karakteristik wilayah kepulauan. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan good governance memerlukan strategi yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Co-Authors Andri Setiawati Azmi Azmi Frinda Novita Indrawan Indra M. Taufiq Razali Mitrayanti Mitrayanti Muhamad Asrizal Roli Sambuardi

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search