Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis Dalam Sistem Pemerintahan Bersih Bebas dari KKN Haryani, Riastri
Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.92 KB) | DOI: 10.37893/jv.v1i1.38

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang good governance dan menganalisis sejauh mana implementasi konsep good governance dalam mencapai sistem pemerintahan yang baik. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hasil penelitian terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut maka menurut Sedarmayanti diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dan bertanggung jawab. Implementasi asas umum pemerintahan yang baik (good governance) akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban dilaksanakan dengan penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.
PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Haryani, Riastri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.364

Abstract

Langkah afirmatif ialah metode yang diterapkan oleh sejumlah besar orang untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap individu dengan disabilitas, sehingga mereka dapat menjadi anggota legislatif yang sama dengan masyarakat umum. Undang-Undang menetapkan bahwa hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah hak yang sama bagi individu dengan disabilitas. Memberikan perlakuan khusus terhadap orang dengan disabilitas merupakan hal yang diperlukan mengingat bahwa mereka adalah minoritas yang terpinggirkan, namun pada saat yang sama, konstitusi menjamin hak-hak mereka.. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis. Sangat penting untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki bagian yang jelas dalam kehidupan dan undang-undang yang dibuat harus sedikit banyak memberikan perlindungan bagi mereka sebagai minoritas. Diperlukan penambahan Undang-Undang yang memastikan hak politik penyandang disabilitas dalam pembagian jatah kursi anggota legislatif sehingga keikutsertaan mereka dalam jajaran legislator dapat menciptakan peraturan yang pro-disabilitas.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN PERFORMING THE SUPERVISORY FUNCTION ACCORDING TO INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW Riastri Haryani; Sumiyanto, Oki
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.797

Abstract

The right of inquiry of the House of Representatives is a right to conduct an investigation owned by the House of Representatives that decides that the implementation of a law in government policies that is important, strategic, and has a wide impact on community life, the nation, and the state is allegedly contrary to legislation. The right of inquiry of the House relating to the exercise of the supervisory functions of the House is “an institutionalized system, involving the effectiveness and regularity of restrictions on government actions. In Indonesian constitutional practice, the right of inquiry is rarely implemented. Twice executed during the reign of the old order and twice executed during the reign of the new order. The use of the right of inquiry in the current presidential system shows a significant increase. This study uses normative juridical methods that are descriptive and analytical. Basically, the right of inquiry is a constitutional right of the DPR in the constitutional system as part of carrying out the function of supervision and balance of the executive. As a result of the legal application of the right of inquiry, the House of Representatives can exercise the right to express an opinion.
KARAKTERISTIK SISTEM PARLEMENTER DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Haryani, Riastri
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.538

Abstract

Changes to the 1945 Constitution have changed the principle of people's sovereignty which was originally fully implemented by the MPR to be implemented according to the Basic Law. All state institutions in the 1945 Constitution became equal and exercised popular sovereignty within the scope of their respective authorities. Another fairly fundamental change is the shift in the power to form laws from the President to the House of Representatives (DPR), and regarding the functions and rights of the DPR institutions and the rights of DPR members. The objectives of this study are 1). To find out how the Indonesian government system is after the Amandemen of the 1945 Constitution.... 2). To find out the extent of the characteristics of the parliamentary system in the government system in Indonesia after the Amendment of the 1945 Constitution. If at first the members of the MPR had agreed that one of the changes to the 1945 Constitution was to strengthen the Presidential system, then with the changes that had occurred, it turned out that it was suspected of making an excess of power in the people's representatives. Some argue that instead of correcting the power that tends to be executive-heavy, what is created is the extreme legislative power. The format of statehood is like "sissy": The Republic is declared presidential, but the "parliamentarian" spirit is very strong. The government system of the Indonesian Presidency after the amendment of the 1945 Constitution can be interpreted as a presidential system of government with a parliamentary sense.