Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Benny Gunawan Ardiansyah
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PAJAK DAERAH Benny Gunawan Ardiansyah
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i2.156

Abstract

The change in political government of Indonesian, that had taken place in the "big bang decentralization" era, create the  decentralization of power. In the fiscal decentralization, the local governments has the power to manage theirs’ finances, including tax collection. But, actually local governments can levy taxes only if there are  any assignment  from the legislators or conducted by the constitution. The extention of the local tax object produces several problems,particularly double taxation between federal and local taxes. Constitutional Court's decision for the golf tax implied the questions about the legitimacy of local taxes. Meanwhile, the construction of tax law encountered any problems, such as the legislators’ mind of state, tend to be undemocratic, tortuous and any potential overlap of double taxation in Indonesia. Perubahan politik pemerintahan Indonesia, yang terjadi pada era “big bang decentralization”, mendesak adanya desentralisasi kekuasaan. Dalam hal desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sendiri, termasuk pemungutan pajak. Pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak jika ada pendelegasian dari legislator nasional atau diamanatkan oleh konstitusi. Ekstensifikasi objek pajak daerah menimbulkan beberapa permasalahan, terutama ketika terjadi pajak ganda, yaitu objek pajak daerah sekaligus objek pajak pusat. Putusan MK atas pajak golf dapat berimplikasi terhadap legitimasi pajak daerah lainnya. Sementara itu, penyusunan hukum pajak menemui beberapa kendala, misalnya adanya kerancuan berpikir, cenderung tidak demokratis, berliku-liku dan terkesan tumpang tindih yang berpotensi adanya praktik pajak ganda di Indonesia.
EFEKTIFITAS FASILITAS PPnBM KENDARAAN BERMOTOR DITANGGUNG PEMERINTAH SELAMA PANDEMI COVID-19 Marsya Diah Izdihar; Benny Gunawan Ardiansyah
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art215

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan guncangan terhadap kesehatan manusia sekaligus perekonomian. Banyak sektor-sektor ekonomi yang menghadapi tekanan akibat pandemi, termasuk industri otomotif. Industri otomotif dianggap salah satu sektor industri penting dan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong bangkitnya sektor industri otomotif ini adalah dengan memberikan fasilitas PPnBM Kendaraan Bermotor yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP). Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh pemberian fasilitas tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dianalisis berdasarkan empat aspek yaitu likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear data panel dengan pendekatan Feasible Generalized Least Square (FGLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas namun berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas perusahaan di industri otomotif. Sementara itu, fasilitas PPnBM Kendaraan Bermotor DTP berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas dan aktivitas namun tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas dan solvabilitas perusahaan di industri otomotif. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri otomotif di Indonesia memiliki good governance dalam kinerja perusahaan
Co-Authors Marsya Diah Izdihar