Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Aspek Hukum Tindakan Menteri Keuangan Dalam Penerbitan Keputusan Pencegahan yadhy cahyady
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v2i1.547

Abstract

Menteri Keuangan sesuai bidang tugasnya, dapat menerbitkan keputusan Pencegahan terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang akan keluar wilayah Indonesia. Pencegahan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, sesuai kedudukan Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal, yaitu dalam rangka penagihan pajak dan piutang Negara. Pencegahan dalam rangka penagihan pajak dikenakan terhadap Penanggung Pajak, sedangkan Pencegahan dalam rangka penagihan piutang Negara dikenakan kepada Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, Pemegang Saham, dan Ahli Waris yang telah menerima warisan dari Penanggung Hutang. Terhadap keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak, dapat dilakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Pajak. Adapun terhadap keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan piutang Negara, dapat dilakukan upaya hukum berupa Upaya Administratif yaitu Keberatan dan Banding, serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Gugatan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yadhy Cahyady
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4076

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyelesaian sengketa PNBP dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), setelah Wajib Bayar PNBP melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada pimpinan instansi pengelola PNBP. Penetapan oleh pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP atas pengajuan keberatan, bersifat final. Dalam hal Wajib Bayar PNBP tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan, Wajib Bayar PNBP dapat mengajukan gugatan ke PT TUN. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis konsep penyelesaian sengketa PNBP, yang diajukan melalui gugatan ke PT TUN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan logika deduktif. Isu hukum dalam penelitian ini, pertama mengapa dalam penyelesaian sengketa PNBP melalui upaya administratif, hanya melalui upaya keberatan yang diajukan kepada pimpinan instansi pengelola PNBP dan tidak ada upaya banding administratif yang diajukan kepada atasan dari pimpinan instansi pengelola PNBP. Kedua, mengapa gugatan sengketa PNBP diajukan ke PT TUN, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan pengetahuan hukum tentang penyelesaian sengketa PNBP oleh PT TUN yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan PNBP.
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENINGKATAN BISNIS DAN IDENTIFIKASI ASPEK HUKUM WAROENG RATULICHIUS DI KOTA TANGERANG SELATAN Akhmad Solikin; Yadhy Cahyady; Masruri Muchtar
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 4, No 1 (2024): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v4i1.569

Abstract

Development of business capacity for owners or managers of micro and small business is crucial in order micro and small businesses to upgrade to the next level. In addition, enhancing knowledge on business law is required to avoid legal issues when the micro and small enterprises leveled up. This community empowerment activity aimed at enhancing business capacity and business law knowledge of two owners of Waroeng Ratulichius in Kota Tangerang Selatan. Methods used included visitation, coaching, and workshop which were implemented in September-October 2022, implemented either online or offline which included three aspects, i.e. financial management, business development, and business laws. In the financial management aspect, the owner of stall was trained to use BukuKas application to record her business transactions. In the business development aspect, the community empowerment team compose posters and a business plan in terms of Business Model Canvas. In the aspect of business laws, the micro entrepreneur was given understanding on forms of business, business permits, trade mark, and halal product guarantee. ABSTRAKPengembangan kapasitas bisnis bagi pemilik atau pengelola usaha mikro dan kecil sangat penting agar usaha mikro dan kecil dapat naik kelas. Selain itu, peningkatan pengetahuan tentang masalah hukum bisnis diperlukan untuk menghindarkan masalah hukum ketika usaha kecil dan mikro tersebut telah naik kelas. Kegiatan pengabdian kepada masysrakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan pengetahuan hukum bisnis dari dua pemilik Waroeng Ratulichius di Kota Tangerang Selatan. Metode yang dilakukan meliputi visitasi, pendampingan, dan workshop baik secara daring maupun luring yang dilakukan pada periode September-Oktober 2022, yang meliputi tiga aspek, yaitu pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, dan pengetahuan hukum bisnis. Dalam aspek pengelolaan keuangan, pemilik warung dilatih menggunakan aplikasi BukuKas untuk mencatat transaksi usahanya. Pada aspek pengembangan usaha, tim pengabdian menyusun poster dan rencana bisnis dalam bentuk Business Model Canvas. Pada aspek hukum bisnis, pengelola UKM diberikan pemahaman tentang aspek bentuk usaha, ijin usaha, merek dagang, dan jaminan produk halal.