Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi Journal of Law, Administration, and Social Science
Imam Muhasan
Politeknik Keuangan Negara STAN
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Validitas PPJB Sebagai Basis PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Tinjauan dari Aspek Hukum Perdata) Imam Muhasan
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 2 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara IV
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v2i2.639

Abstract

Dalam suatu transaksi pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan, setidaknya terdapat dua jenis pajak yang dapat dikenakan, yaitu Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) yang dikenakan terhadap Pihak Penjual (yang mengalihkan Hak) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan yang dikenakan terhadap pihak Pembeli (yang memperoleh Hak). Berbeda dengan BPHTB yang terutang ketika telah terjadi peristiwa perolehan hak yang ditandai dengan pembuatan Akta Jual-Beli (AJB), PPhTB telah dianggap terutang pada saat dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB), hal mana belum terjadi peralihan hak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian norma pengaturan PPh Pengalihan atas Tanah dan/atau Bangunan berbasis PPJB (bukan hanya AJB) dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 terhadap Pasal 4 ayat (2) UU PPh, ditinjau dari aspek Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), disamping pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dari sudut pandang hukum perdata PPJB bukanlah perbuatan hukum yang menyebabkan pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Namun demikian, mengingat dalam PPJB telah timbul adanya suatu penghasilan, maka terhadapnya dapat dikenakan PPh. Namun demikian, pengaturannya tidak dalam Pasal 4 ayat (2), melainkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh.
Potensi Selisih Sanksi Bunga Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Kasus KPP Pratama Medan Petisah Periode November 2020 - April 2021 Devina Rosa Sitepu; Imam Muhasan
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1660

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengukur potensi selisih besaran sanksi bunga pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Penghitungan potensi penurunan dilakukan melalui simulasi dengan membandingkan penghitungan sanksi bunga pajak berdasarkan suku bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan suku bunga tetap 2 persen per bulan. Simulasi dilakukan dengan menggunakan data ketetapan yang diterbitkan oleh KPP Patama medan Petisah, dengan menggunakan data penerbitan ketetapan dalam periode November 2020 sampai dengan April 2021. Dari penelitian ini diketahui bahwa penggunaan suku bunga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan berpotensi menurunkan besaran sanksi bunga pajak sebesar 50,5% dibandingkan dengan penggunaan suku bunga 2% per bulan.
Warehouse lease transactions valuation between related parties Ferry Irawan; Sari Marina Hutabarat; Imam Muhasan
Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi Vol 7, No 1 (2022): Keberlanjutan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/keberlanjutan.v7i1.y2022.p1-15

Abstract

Valuation of lease transactions has implications for tax obligations. This study aims to understand the valuation process implemented on warehouse rental transactions between the related party at Padang Dua Tax Office and to find out the obstacles during the valuation process. This research uses qualitative methods, and the findings showed that the valuation is done according to SE-54/PJ/2016, and the obstacles are generally related to data collection and the valuers' lack of experience in particular valuation. AbstrakBentuk penilaian atas aset di antaranya adalah penilaian atas sewa menjadi salah satu unsur penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penilaian yang dilakukan atas transaksi persewaan Gudang antarpihak berelasi (related party), dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama proses penilaian dimaksud di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Nomor SE-54/PJ/2016. Kendala yang dihadapi pada umumnya terkait dengan pengumpulan data, dan kurangnya pengalaman pejabat Penilai dalam melaksanakan penilaian bisnis.
Warehouse lease transactions valuation between related parties Ferry Irawan; Sari Marina Hutabarat; Imam Muhasan
Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi Vol 7, No 1 (2022): Keberlanjutan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/keberlanjutan.v7i1.y2022.p1-15

Abstract

Valuation of lease transactions has implications for tax obligations. This study aims to understand the valuation process implemented on warehouse rental transactions between the related party at Padang Dua Tax Office and to find out the obstacles during the valuation process. This research uses qualitative methods, and the findings showed that the valuation is done according to SE-54/PJ/2016, and the obstacles are generally related to data collection and the valuers' lack of experience in particular valuation. AbstrakBentuk penilaian atas aset di antaranya adalah penilaian atas sewa menjadi salah satu unsur penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penilaian yang dilakukan atas transaksi persewaan Gudang antarpihak berelasi (related party), dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama proses penilaian dimaksud di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Nomor SE-54/PJ/2016. Kendala yang dihadapi pada umumnya terkait dengan pengumpulan data, dan kurangnya pengalaman pejabat Penilai dalam melaksanakan penilaian bisnis.
Penentuan Nilai Sewa Barang Milik Negara Untuk Anjungan Tunai Mandiri Oleh KPKNL Bukittinggi Alfiyah Eka Lestari; Imam Muhasan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kesesuaian dalam penentuan nilai sewa Barang Milik Negara (BMN) untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan membandingkan antara proses penilaian yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan nilai sewa Barang Milik Negara (BMN) untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017, Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2018, dan Kepdirjen Kekayaan Negara Nomor 124/KN/2016. Dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai pada KPKNL Bukittinggi dengan mengacu pada Perdirjen Nomor 4/KN/2018, faktor yang paling mempengaruhi nilai wajar atas sewa tanah dan/atau ruang dalam rangka pemanfaatan BMN untuk sewa penempatan mesin ATM adalah lokasi dan aksesibilitas. Di samping itu, saat ini KPKNL Bukittinggi sedang melakukan proses pembentukan basis data terkait variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap nilai wajar atas sewa tanah dan/atau ruang untuk penempatan mesin ATM.
Co-Authors Alfiyah Eka Lestari Devina Rosa Sitepu Ferry Irawan Sari Marina Hutabarat