Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Monas: Jurnal Inovasi Aparatur Widya Bhumi Jurnal Administrasi Publik
Hadi Arnowo
PPSDM Kementerian ATR-BPN
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Preserving small lakes, lakes, public ponds, and reservoirs as state property through land registration Hadi Arnowo
Monas: Jurnal Inovasi Aparatur Vol. 2 No. 2 (2020): November
Publisher : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54849/monas.v2i2.45

Abstract

The existence of small lakes, lakes, public ponds, and reservoirs for the Indonesian people is significant and has been used for various basic needs. The conditions of small lakes, lakes, public ponds and reservoirs generally show negative tendency namely pollution, silting, environmental damage and even some of them have been shifted function to land. This study aims to determine the importance of land registration for small lakes, lakes, public ponds, and reservoirs. The research method is descriptive qualitative. Data was collected through field observation for several samples and secondary data collection for several cases. Furthermore, the data are analyzed empirically by referring to the regulations and practices of the policy. The results obtained indicate that the sustainability of situ, lakes, reservoirs, and reservoirs (SDEW) is disturbed due to human activities. Land registration is one of the efforts to protect the existence of these public water areas. However, not all public water areas can be registered because of their land status. The area of ​​public water to be registered includes the surface area of ​​the water and its buffer zones. The stages of land registration for the area, lakes, reservoirs, and reservoirs are generally the same as for other land registrations. Following the registration of land for the territorial waters, the holder of land rights must actively maintain the control boundary and monitor the physical condition of the lake, reservoirs, and reservoirs from illegal exploitation efforts. In addition, the Government and Regional Governments must be able to raise community participation in maintaining territorial waters and establish cooperation with other parties related to the provisions governed by laws and regulations. This study concludes that land registration for the SDEW area is beneficial due to the improved management, monitoring, and maintenance system through the availability of accurate data and the strong legal basis.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Pertanahan Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Hadi Arnowo
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5543.977 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i2.30

Abstract

Perkembangan kehidupan masyaakat di Indonesia mengarah pada demokratisasi dalam berbagai tatanan sosial kemasyarakatan. Pada era reformasi, harapan masyarakat semakin tinggi untuk memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah. Hal tersebut menunjukkan perlunya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di setiap sektor pembangunan. Sektor pertanahan sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai modal utama baik untuk beraktivitas maupun untuk tempat bermukim. Persoalan pertanahan sangat kompleks dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang bersifat komprehensif. Penyelesaian masalah pertanahan harus didasari dari adanya kepastian hukum hak atas tanah baik yang dimiliki masyarakat maupun badan hukum. Konsep penyelenggaraan negara memuat salah satu azas yaitu kepastian hukum sehingga penyelesaian masalah pertanahan merupakan bentuk perwujudan asas kepastian hukum. Salah satu upaya mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan adalah kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan PTSL dilaksanakan untuk seluruh desa dan kelurahan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.. Pelaksanaan kegiatan PTSL juga melibatkan seluruh unsur yang terkait sehingga data yang diperoleh berdasarkan fakta di lapangan. Masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan asas pemerintahan yang baik di dalam kegiatan PTSL. Pembahasan masalah berupa penelaahan peraturan yang berlaku dan deskripsi empiris. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi tata pemerintahan yang baik di dalam kegiatan PTSL.
Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan Hadi Arnowo
Widya Bhumi Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i2.59

Abstract

Suitability of Space Utilization Activities (KKPR) is one of the permits for space utilization plans as well as a basis for acquiring land by business actors or the community. However, how effectively the KKPR can function as a basis for regulating the control, ownership, use, and utilization of land so as not to cause land problems still remains an issue. The aim of this research is to determine the land control indicators contained in the suitability of space utilization activities as a condition for acquiring land. The research method used is descriptive-qualitative, which involves extracting data from regulations and scientific articles and analyzing it descriptively. The result of the study was the approval of the KKPR to become an instrument of land control through restrictions related to the utilization and use of land. The requirements in the KKPR application are in the form of suitability for spatial planning, land ownership and control limits, as well as land use and utilization. Land control runs well if the applicant fulfills all the requirements in the KKPR so that there are no violations in the use and utilization of land. Another form of land control is the issuance of a decision letter granting rights, which must include KKPR requirements related to the use and utilization of land in the provisions. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu perizinan rencana pemanfaatan ruang sekaligus sebagai dasar untuk memperoleh tanah oleh para pelaku usaha atau masyarakat. Namun demikian, seberapa efektif KKPR dapat berfungsi sebagai dasar pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar tidak menimbulkan masalah pertanahan masih menyisakan persoalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator pengendalian pertanahan yang terdapat dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai syarat untuk memperoleh tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggali data dari peraturan dan artikel ilmiah serta menganalisisnya secara deskriptif. Hasil dari kajian adalah persetujuan KKPR menjadi instrumen pengendalian pertanahan melalui pembatasan terkait pemanfaatan dan penggunaan tanah. Persyaratan di dalam permohonan KKPR berupa kesesuaian tata ruang, batas luas pemilikan dan penguasaan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah. Pengendalian pertanahan berjalan dengan baik apabila pemohon memenuhi seluruh persyaratan di dalam KKPR sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Bentuk pengendalian pertanahan lainnya adalah penerbitan surat keputusan pemberian hak harus memasukkan persyaratan KKPR terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah ke dalam ketentuan.
Co-Authors