Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Efektivitas Pelayanan E-Ktp di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Yudi Triana Wahyudi; Aceng Ulumudin; Nurul Aida
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 10 No 1 (2019): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.696 KB) | DOI: 10.36624/jpkp.v10i1.33

Abstract

Pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di pemerintahan Kecamatan Cilawu, masih terdapat permasalahan-permasalahan, diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM), masih terdapat kesalahan data penduduk, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Di sisi lain pemerintah setempat berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin, namun dilapangan masih ditemui permasalahan-permasalahan yang muncul pada proses pelayanan publik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan perekaman e-KTP serta hambatan yang mempengaruhinya di Kantor Kecamatan Cilawu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan fenomena yang terjadi sesuai kenyataan dilapangan serta untuk mengetahui dan mempelajari kondisi alamiah yang tidak dimanipulasi oleh peneliti yang mengandung makna sebenarnya. Informan penelitian yaitu masyarakat yang ditemui oleh penulis di kantor Kecamatan Cilawu. Adapun konsep yang peneliti gunakan dari teori Zeithaml tentang pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian dan penganalisisan data, maka diperoleh hasil yaitu efektivitas pelayanan perekaman e-KTP pada kantor Kecamatan Cilawu, dikategorikan memang belum berjalan secara optimal. Meskipun pegawai yang ada sudah menguasai teknis pekerjaannya, memberikan informasi dengan akuntabel dan transparan serta pegawai memiliki kemampuan yang handal baik dalam hal pendidikan, pengalaman maupun pembinaan kerja yang baik. Tetapi belum dapat ditunjang oleh kurangnya jumlah pegawai tersebut, serta fasilitas alat perekaman data e-KTP yang masih sering mengalami gangguan (jaringan). Hal tersebut sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan.
ANALISIS PARTISIPASI STAKEHOLDERS DALAM PROYEK REHABILITASI JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GARUT (Studi kasus : Proyek Rehabilitasi Jalan di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler) Yudi Triana Wahyudi; Yusuf Hermawan; Nadhifa Rukhiyatul Qudsi
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 15 No 2 (2024): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v15i2.165

Abstract

Penelitian ini menganalisis partisipasi stakeholders dalam proyek rehabilitasi jalan pada dinas PUPR kabupaten Garut pada tahun anggaran 2022, dengan fokus penelitian di desa Jati di kecamatan Tarogong Kaler. Menyajikan pentingnya  partisipasi dalam berjalannya proyek rehabilitasi jalan. Selanjutnya menguraikan kerangka konseptual, mengeksplorasi konsep partisipasi dalam konteks proyek rehabilitasi jalan pada dinas PUPR kabupaten Garut di tahun anggaran 2022 yang telah dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dalam hasil dan pembahasan menyajikan temuan penelitian, termasuk kontribusi semua stakeholder diantaranya yaitu dinas PUPR bagian pemeliharaan jalan, kontraktor, konsultan, desa Jati dan juga masyarakat dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan pada tahun 2022 di desa Jati, serta dimensi Voice, dimensi access, dan juga dimensi control yang diberikan dalam pelaksanaan proyek. Terakhir, menyajikan hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan proyek tersebut.  Dalam proyek rhabilitasi yang berjalan ini perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders agar tecapainya proyek rehabilitasi jalan yang berjalan lancar dan berkualitas, dan memungkinkan suatu kerjasama yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami partisipasi stakeholders dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan yang ada di dinas PUPR.
ANALISIS PARTISIPASI STAKEHOLDERS DALAM PROYEK REHABILITASI JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GARUT (Studi kasus : Proyek Rehabilitasi Jalan di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler) Yudi Triana Wahyudi; Yusuf Hermawan; Nadhifa Rukhiyatul Qudsi
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 15 No 2 (2024): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v15i2.165

Abstract

Penelitian ini menganalisis partisipasi stakeholders dalam proyek rehabilitasi jalan pada dinas PUPR kabupaten Garut pada tahun anggaran 2022, dengan fokus penelitian di desa Jati di kecamatan Tarogong Kaler. Menyajikan pentingnya  partisipasi dalam berjalannya proyek rehabilitasi jalan. Selanjutnya menguraikan kerangka konseptual, mengeksplorasi konsep partisipasi dalam konteks proyek rehabilitasi jalan pada dinas PUPR kabupaten Garut di tahun anggaran 2022 yang telah dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dalam hasil dan pembahasan menyajikan temuan penelitian, termasuk kontribusi semua stakeholder diantaranya yaitu dinas PUPR bagian pemeliharaan jalan, kontraktor, konsultan, desa Jati dan juga masyarakat dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan pada tahun 2022 di desa Jati, serta dimensi Voice, dimensi access, dan juga dimensi control yang diberikan dalam pelaksanaan proyek. Terakhir, menyajikan hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan proyek tersebut.  Dalam proyek rhabilitasi yang berjalan ini perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders agar tecapainya proyek rehabilitasi jalan yang berjalan lancar dan berkualitas, dan memungkinkan suatu kerjasama yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami partisipasi stakeholders dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan yang ada di dinas PUPR.
Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sektor Pariwisata di Kabupaten Garut Rosalina Oktavianingsih; Yudi Triana Wahyudi; Mochammad Iqbal Fadhlurrohman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1036-1048

Abstract

Pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism (CBT) menjadi pendekatan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan masyarakat, kelembagaan BUMDes, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata desa di Kabupaten Garut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus komparatif pada tiga desa wisata, yaitu Desa Wisata Saung Ciburial, Situ Cangkuang, dan Sukaratu Situ Bagendit. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan teknik purposive dan snowball sampling , kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan bantuan perangkat lunak NVivo . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CBT dalam pengelolaan BUMDes pariwisata belum sepenuhnya optimal karena partisipasi masyarakat masih dominan pada tahap operasional dan belum kuat dalam pengambilan keputusan strategi. Rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh keterbatasan modal, kapasitas sumber daya manusia, promosi wisata, kolaborasi multipihak, serta dominasi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan.