<![CDATA[Perwujudan  good goverment masyarakat di setiap daerah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan dari sektor publik agar masyarakat dapat mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah.Paradigma tersebut pemerintah memberikan otonomi seluas-luasnya tapi harus diimbangi dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat. APBD merupakan agenda strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak semua daerah berhasil memfungsikan APBD secara tepat. Tujuan penelitian adalah mengetahui apakah Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan pencatatan dengan baik atau tidak (sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan PP No.24 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) serta untuk mengatahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data historis dengan cara mengklasifikasi dan mengumpulkan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Manado,belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, karena tidak disajikannya Laporan Pencatatan Keuangan dan arus kas. Kata kunci : analisis, pencatatan, pelaporan.]]>
