Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

JARINGAN KAWIN LARI DI KOTA PADANG; Aktor, Pola Kerja, dan Respon Pemerintah Amri, Mufti Ulil
Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.752 KB) | DOI: 10.15548/turast.v3i1.378

Abstract

This article describes about the network of “eloping” located in Padang. Eloping is often be an alternativefor some married couples who obstructed due to various factors, such as parent’s disagree, polygamy withoutpermission, or the difficulty of the affairs of marriage because of custom. Padang is a place for some coupleselope. Initial search showed that there are at least two areas that are often targeted, namely Lubuk Buaya andBungus Teluk Kabung. The marriage certificate obtained from this process is the original marriage certificateissued by the Ministry of Religious Affairs. However, KUA address listed in most cases are not in Padang, butin districts located in Kerinci, Jambi. This fact indicates that the network actors are quite strong in Padang.Based on that need to be asked: what kind of elopement network that built up in Padang? Who are the actors?How does it work patterns? And how the government's response to this issue? To answer this question, the datawere collected through interviews, observation and document study. As an initial step, this article presents thedescriptive data and qualitative analysis.
PROBLEMATIKA HAK-HAK PEREMPUAN NIKAH DI BAWAH TANGAN PASCA ISBAT NIKAH: STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN ISBATH NIKAH Mufti Ulil Amri
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 1 (2018): Januari - Juni 2018
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.738 KB) | DOI: 10.30983/jh.v2i1.814

Abstract

Studi ini memaparkan tentang kepastian hukum hak-hak perempuan yang melakukan nikah di bawah tangan pasca isbat nikah. Nikah dibawah tangan merupakan salah satu bentuk pembangkangan terhadap aturan perkawinan, baik aturan hukum Islam maupun hukum positif. Perkawinan di bawah tangan praktiknya ada yang dilakukan di bawah Tahun 1974 dan sesudah Tahun 1974 setelah lahirnya undang-undang tentang perkawinan. Jika perkawinan di bawah tangan dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, agar memiliki buku nikah sebagai bukti autentik adalah dengan jalan isbat (penetapan) oleh Pengadilan Agama selama perkawinan tersebut tidak menyalahi hukum Islam. Namun jika perkawinan di bawah tangan dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan bertentangan dengan hukum Islam maka bagaimanakah penyelesaiannya, dan bagaimana hak-hak perempuan sebagai istri dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Dengan teknik wawancara dan studi dokumen, artikel ini berupaya menyajikan data, informasi, sekaligus analisis secara kualitatif terkait persoalan hak-hak perempuan pasca isbat nikah perkawinan di bawah tangan. Pada praktiknya, Pengadilan Agama Buktitinggi dan Pasaman Barat tentang perkara isbat nikah perkawinan dibawah tangan menetapakan bahwa perkawinan tersebut dapat diproses kepersidangan dan dibenar demi hukum, dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis pemohon.  
Menguatkan Minat Siswa Terhadap Pelajaran Mufti Ulil Amri
Jurnal Al-Taujih : Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami Vol 2, No 2 (2016): Juli-Desember 2016
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/atj.v2i2.949

Abstract

Minat tidak dibawa sejak lahir, minat merupakan hasil dari pengalaman belajar. Jenis pelajaran yang melahirkan minat itu akan menentukan seberapa lama minat bertahan dan kepuasan yang diperoleh dari minat. Minat tidak timbul secara tiba-tiba melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang minat dan bagaimana menuatkan minat siswa terhadap pelajaran, sehingga siswa bukan belajar karena disuruh tetapi siswa belajar karena menyukai mata pelajaran tersebut.
MODERASI TAREKAT PERSPEKTIF SYEKH H. ALI IMRAN HASAN Nofri Andy N; Mufti Ulil Amri
Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.023 KB) | DOI: 10.15548/turast.v9i2.3019

Abstract

This article discusses the views of Sheikh H. Ali Imran Hasan regarding tarekat moderation. This paper departs from the development of the tarekat and the attitude of exclusivity in charity, which is often a moderation process in the tarekat. According to Sheikh H. Ali Imran Hasan, knowledge and charity are two important aspects in studying the tarekat as well as monitoring the development of the tarekat. The method used in this research is descriptive qualitative. The conclusions of this study include: (1) the importance of a complete and comprehensive understanding in studying the tarekat (2) a rational and open attitude can eliminate boredom in thinking for students (3) the need to pay attention to public acceptance of the tarekat to avoid
Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau Almizan Almizan; Mufti Ulil Amri
Indonesian Journal of Religion and Society Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Indonesian Center for Religion and Society Studies (InTReSt)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36256/ijrs.v3i2.193

Abstract

Industrialization makes people pragmatic and individualistic. The impact can be seen from the estrangement of family relations. Family ties are getting looser because each person is required to have certain duties and professions to fulfill their needs. Social transformation and deregulation make it increasingly difficult to create social intimacy. The purpose of this is to analyze the inequality of the domestic role of the household in litigation, which is more common than talak divorce, as well as social changes in family relations. The method used in this research is qualitative with descriptive approach. The research data was obtained from the results of interviews with the administrators of the Religious Courts and the people of the City/Regency in the Padang Religious High Court Region related to divorce. Other data search techniques are also carried out by means of documentation and observation to the research location. The main objective of this study is to answer one question; How is the transformation from shifting roles between husband and wife to household harmony. That the effect of social transformation on divorce is 1. increasing divorce due to nusyuz: the wife's disobedience to her husband or the wife's lack of rights and obligations. The independence of women is the main factor. 2. Increasing divorce due to shiqaq: husband and wife fighting and arguing with each other. Disharmony is the most common reason put forward by the plaintiffs. The factors that cause divorce is a form of social deviation. This study agrees with the opinion of Emile Durkheim who said that independence in life and economic level as well as the need for social deregulation in the form of deviation.
PROBLEMATIKA HAK-HAK PEREMPUAN NIKAH DI BAWAH TANGAN PASCA ISBAT NIKAH: STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN ISBATH NIKAH Mufti Ulil Amri
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 1 (2018): June 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.882 KB) | DOI: 10.30983/jh.v2i1.814

Abstract

Studi ini memaparkan tentang kepastian hukum hak-hak perempuan yang melakukan nikah di bawah tangan pasca isbat nikah. Nikah dibawah tangan merupakan salah satu bentuk pembangkangan terhadap aturan perkawinan, baik aturan hukum Islam maupun hukum positif. Perkawinan di bawah tangan praktiknya ada yang dilakukan di bawah Tahun 1974 dan sesudah Tahun 1974 setelah lahirnya undang-undang tentang perkawinan. Jika perkawinan di bawah tangan dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, agar memiliki buku nikah sebagai bukti autentik adalah dengan jalan isbat (penetapan) oleh Pengadilan Agama selama perkawinan tersebut tidak menyalahi hukum Islam. Namun jika perkawinan di bawah tangan dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan bertentangan dengan hukum Islam maka bagaimanakah penyelesaiannya, dan bagaimana hak-hak perempuan sebagai istri dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Dengan teknik wawancara dan studi dokumen, artikel ini berupaya menyajikan data, informasi, sekaligus analisis secara kualitatif terkait persoalan hak-hak perempuan pasca isbat nikah perkawinan di bawah tangan. Pada praktiknya, Pengadilan Agama Buktitinggi dan Pasaman Barat tentang perkara isbat nikah perkawinan dibawah tangan menetapakan bahwa perkawinan tersebut dapat diproses kepersidangan dan dibenar demi hukum, dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis pemohon.  
Institusionalisasi dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan pada Praktik Kawin Lari Mufti Ulil Amri
Indonesian Journal of Religion and Society Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Indonesian Center for Religion and Society Studies (InTReSt)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36256/ijrs.v4i2.296

Abstract

This study aims to find a network of the phenomenon of the practice of elopement that occurs in the city of Padang. The aim of elopement in this discussion is more intended as an act of institutionalizing elopement in a negative sense, meaning that it violates the rules of religion, the state, and Minangkabau customary provisions which form the cultural locality of West Sumatra Province. The research question that is to be answer are how is the process of forming elopement networks?; what is the service pattern of the practice of elopement?; and what factors trigger the practice of elopement?. Research data obtained from observation, document study and interviews. This study tries to present data and qualitative analysis related to the problem of elopement in the city of Padang, which is the location where the research was conducted. From the research findings, it was concluded that even though it was prohibited by various norms, the existence of elopement services was recognized, the benefits were felt by elements of society, so that it continued to be accepted as a pattern of behavior and action as an alternative to marriage with various variant factors.     
An Evaluation of Women and the Ideological Interest of the Integrated Islamic School Nurus Shalihin; M Yusuf; Mufti Ulil Amri
Jurnal Penelitian Volume 19 Nomor 2 2022
Publisher : LPPM UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.702 KB) | DOI: 10.28918/jupe.v19i2.6278

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of female teachers as mediators in the ideological value transmission by Integrated Islamic Schools in Early Childhood Education institutions. Data were collected using two different techniques, namely questionnaires and in-depth interviews. A total of 43 respondents were selected as the study samples from 11 Integrated Islamic Schools in Early Childhood Education. The result showed that the Integrated Islamic Schools had taken advantage of the gender equality issue promoted by globalization in placing women as educational actors. It has also exploited the conceptions and stereotypes of women as actors with sufficient potential to deal with children in Early Childhood Education institutions. Conclusively, the Integrated Islamic School has empowered women to serve as strategic mediators who can be exploited as a catalyst for instilling ideological values through meeting spaces in each Integrated Islamic School.
Examining a Tuanku's Political Power in West Sumatra Welhendri Azwar; Yuli Permatasari; Mufti Ulil Amri
JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Poltik) Vol 27, No 1 (2023): July
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsp.68310

Abstract

This study examines the authority of a tuanku, a leader of the tarekat (mystical teaching) community in West Sumatra, Indonesia—a charismatic figure with a significant role in the region's socio‐ political landscape. He issues political statements or ‘political fatwa’ regarding a certain issue to help determine choices. As such, political leaders seek to win his favor for an advantage in political contests. Data were collected from in-depth interviews with teachers and congregational members of the tarekat community to examine a tuanku's charismatic authority in the socio-political dynamics. The study reveals that a tuanku’s influence is strong, his understanding of politics is closely related to the religious understanding of the tarekat school, and his charisma impacts the political choices of the tarekat community. This study contributes to the literature by providing evidence of a religious figure's charismatic authority in West Sumatra's socio‐political dynamics.
An Evaluation of Women and the Ideological Interest of the Integrated Islamic School Shalihin, Nurus; Amri , Mufti Ulil
JURNAL PENELITIAN Vol. 19 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v19i2.6278

Abstract

This study explores the strategic use of female teachers as ideological agents in Integrated Islamic Schools (IIS) within Early Childhood Education (ECE) institutions in Padang, Indonesia. It examines how gender roles are utilized to transmit ideological values to young students, raising concerns regarding ideological exploitation. The study is framed within the broader discourse of religious radicalism and gender instrumentalization in education, drawing upon the structuralist paradigm to assess institutional dynamics. A qualitative approach was employed, with data collected through questionnaires distributed to 43 female teachers across 11 IIS-ECE institutions and complemented by in-depth interviews with school leadership. The findings reveal that IIS intentionally recruits female teachers based on specific ideological criteria and integrates them into religious programs post-recruitment. Women are positioned as culturally acceptable figures to convey Islamic ideological values due to prevailing gender stereotypes and societal norms. This process, although appearing empowering, in fact conceals a mechanism of ideological exploitation that reproduces conservative religious identities in early education. The study concludes that women in IIS are simultaneously positioned as victims and agents within a structured ideological system, which has significant implications for understanding gender, power, and ideology in Islamic schooling. Future research is encouraged to adopt alternative paradigms that center women’s agency and rationality in such educational settings.