Burhan Sesa
STISIP Veteran Palopo

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS PEMETAAN PROGRAM PENGEMBANGAN "SALEMO-SAMPODDO LEMO-LEMO" Burhan Sesa
Jurnal Sosio Sains Vol 1 No 1 (2015): Jurnal Sosio Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1443.585 KB)

Abstract

Tuntutan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks, membutuhkan ruang yang cukup luas dan repsentatif. Baik untuk kepentingan persediaan lahan pemukiman penduduk, maupun pembangunan penataan pembangunan sebuah kota.
Implementasi AMDAL Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Burhan Sesa
Jurnal Sosio Sains Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Sosio Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.48 KB) | DOI: 10.37541/sosiosains.v4i1.365

Abstract

Penelitian ini menganalisis proses pembangunan di daerah yang berlangsung dengan cepat dan pada dasarnya telah mengalami kemajuan seiring dengan otonomi daerah yang berorientasi pada percepatan pembangunan, pendekatan pelayanan masyarakat, keadilan dan pemerataan hasil hasil pembangunan dalam pelaksanaannya, selain menghasilkan kemajuan yang cukup signifikan dalam meningkatkan roda pembangunan, dilain sisi masih banyak permasalahan yang mendasar yang perlu perhatian penanganan serius, salah satunya dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, yaitu timbulnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Terjadinya deporestasi lingkungan yang diduga akibat dampak eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan baik atas kebijakan pemerintah, maupun untuk kepentingan yang dilakukan oleh kegiatan manusia, maupun pengolahan pihak perusahaan yang kurang terkendali, kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan, tidak ramah lingkungan. This research analyzes the process of development in the region that takes place quickly and basically has made progress along with regional autonomy which is oriented towards accelerating development, community service approaches, justice and equitable distribution of development results in its implementation, in addition to generating significant progress in improving the wheels of development On the other hand, there are still many fundamental problems that need serious attention, one of which is the impact caused by the exploitation of natural resources that are not environmentally friendly, namely the emergence of environmental pollution and destruction. Environmental deforestation allegedly caused by the impact of exploitation of natural resources for development both on government policies, as well as in the interests of human activities, as well as processing companies that are less controlled, less concerned about environmental sustainability, are not environmentally friendl.
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH), DI KELURAHAN PAMMANU KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU Burhan Sesa
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1961

Abstract

Abstrak            Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).   PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memerlukan uluran tangan dan bantuan dari pemerintah maupun pihak yang peduli terhadap kondisi social yang menerpa warga, Untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, diperlukan kepedulian dan keberpihakan  kebijakan  pemerintah dalam meretas tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, maka salah satu  strategi kebijakan yang mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat yang kurang beruntung tersebut, yakni kebijakan yang pro terhadap pnegentasan kemiskinan (pro poor).dan pro terhadap ketersediaan lapangan kerja (pro job). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan  kemiskinan dan pemerataan pembangunan  menjadi aspek yang penting dalam agenda kebijakan yang pro job.    Untuk mencapai hasil yang diharapkan dipandang perlu  masyarakat yang termasuk kategori miskin diberikan ruang, kesempatan untuk diberdayakan dan  berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Pemberdayaan Masyarakat  adalah  upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, sofskill, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan potensi  sumber daya seoptimal mungkin yang ada melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan  didukung oleh  tenaga pendampingan yang terampil, yang  mengetahui, memahami secara utuh  esensi masalah dan prioritas kebutuhan  masyarakat setempat. Dengan diprogramkannya Program  Keluarga Harapan (PKH) diharapkan bantuan sementara seperti BLT, RASTRA, dll, dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan.maupun kebutuhan social lainnya. Dalam artian bahwa melalui program PKH dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan dan  memberikan kesempatan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik..
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MEMBUKA LAPANGAN KERJA, (Studi Kasus di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu) Burhan Sesa; Kodrat R
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.2389

Abstract

                  Salah satu strategi percepatan dan pemerataan  pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita ketiga, ditekankan  membangun Indonesia yang dimulai dari Pingggiran Desa untuk  memperkuat daerah 3 T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan) dalam memperkuat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur desa merupakan aktivitas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa, yang meliputi beberapa aspek yang menunjang percepatan proses kehidupan masyarakat harmonis yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Pembiayaan Alokasi Dana Desa, melaui pendekatan kearifan local, dalam mendukung percepatan seperti pembangunan jalan tani, embung desa, irigasi desa, sanitasi, jalan desa  dll. Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana Infrastruktur perdesaan yang masih sangat terbatas dan ditambah masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan pendapatan  dan kesejahtaraan masyarakat.Pembangunan Infrastuktur khususnya jalan, jembatan, merupakan wadah transformasi  layanan public untuk mengakselerasi dan  memudahkan kelancaran arus barang dan jasa, membuka lapangan usaha dan lapangan kerja  seta membuka kesempatan /peluang masyarakat yang berdomisili dilembah pegunungan nan jauh dari akses jalan .untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, hanya  menggunakan transportasi seadanya, seperti sepeda, dan  motor (ojek) untuk angkutan pedesaan berupa pete pete /roda empat belum seluruhnya tersedia/ terjangkau, sarana jalan dapat dilalui karena kondisi berlubang dan berlumpur. Pembangunan Infrastruktur merupakan katalisator dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi