Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Bina Hukum Lingkungan
Mella Ismelina Farma Rahayu
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19 Mella Ismelina Farma Rahayu; Anthon F. Susanto
Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.148 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v5i3.212

Abstract

ABSTRAKTerjadinya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Nampak nya ada persoalan paradigma dalam berelasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan penggunaan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan paradigma diperlukan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya. Kearifan lokal telah mengajarkan sebuah etika lingkungan hidup, saling menghormati dan selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Paradigma ini lah yang sebaiknya menjadi dasar dalam berelasi manusia dengan lingkungan hidupnya di masa covid-19 kini.Kata kunci: manusia; lingkungan hidup; pandemi covid-19.ABSTRACTThe occurrence of the Covid-19 pandemic cannot be separated from the problem of environmental damage that has occurred. It seems that there is a paradigm problem in the relationship between humans and their environment. The sociological juridical approach was used in this study by using primary data obtained through field studies and interviews. The data obtained were then analyzed in a qualitative juridical manner. From the research results, it is known that a paradigm shift is needed when humans relate to their environment. Local wisdom has taught an environmental ethic, mutual respect and always maintains balance and harmony in the environment. This paradigm should be the basis for human relations with the environment in the current Covid-19 era.Keywords: covid-19 Pandemic; environment; human.
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN Valentin Maurentina; Mella Ismelina Farma Rahayu
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p11

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur mengenai pencemaran lintas batas dan bagaimana aturan mengenai tanggung jawab negara terhadap pencemaran lintas batas yang timbul dari negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Lingkungan merupakan aspek penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Lingkungan yang sehat dan berkualitas menopang kehidupan yang juga berkualitas. Sayangnya, dalam realita masa kini, lingkungan yang sehat dan berkualitas sangat sulit didapatkan. Kerusakan bumi semakin tahun semakin parah dan berdampak secara global. Pencemaran lintas batas merupakan suatu contoh kerusakan lingkungan yang kemudian berdampak besar bukan hanya di suatu negara saja. Pencemaran lintas batas atau transboundary haze pollution merupakan suatu keadaan dimana pencemaran dari suatu negara melampaui wilayah territorial negaranya hingga ke negara lain dan mengganggu ataupun merugikan negara tersebut. Dalam hal mengganggu dan menyebabkan kerugian terhadap negara lain, negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran lintas batas dapat dimintai pertanggung jawabannya. Hal ini diatur dalam Hukum Lingkungan Internasional. The purpose of this study is to find out how international law regulates about transboundary haze pollution and what are the rules regarding state responsibility for transboundary haze pollution arising from the country. The research method used is a normative juridical method with a statue approach and case approach. The environment is an important aspect in living a life. A healthy and good quality environment sustains a good quality life. Unfortunately, in today’s reality, a healthy and good quality environment is very difficult to find. The damage to the earth is getting worse every year and has a global impact. Transboundary haze pollution is an example of environmental damage which then has a big impact not only in one country. Transboundary haze pollution is a situation where pollution from a country extends beyond its territorial to other countries and disturbs or harms other countries. In terms of disrupting and causing harm to other countries, the country that causes transboundary haze pollution can be held the responsibility. This is regulated in International Environmental Law.
TANTANGAN DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SATWA DI INDONESIA Feronica Gracia Leslie; Mella Ismelina Farma Rahayu
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p03

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan studi literatur dan analisis data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan utama, termasuk masalah dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masih adanya praktik perdagangan satwa liar yang ilegal. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya seperti pembentukan satuan tugas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta kampanye kesadaran masyarakat, tantangan dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa masih perlu diatasi. Sebagai solusi, artikel ini merekomendasikan beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia, antara lain penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye yang tepat sasaran, serta pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan perlindungan satwa liar di Indonesia dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. This article aims to identify and analyze the challenges faced in the implementation of wildlife protection laws in Indonesia. The research method employed in this study involves literature review and analysis of relevant data. The findings reveal several major challenges, including issues in law enforcement, lack of public awareness, and persistent illegal wildlife trade practices. Despite efforts such as the establishment of environmental and forestry law enforcement task forces and public awareness campaigns, challenges in implementing wildlife protection laws still need to be addressed. As a solution, this article recommends several actions to enhance the implementation of wildlife protection laws in Indonesia, including strengthening oversight institutions and law enforcement, increasing public awareness through targeted education and campaigns, and promoting sustainable ecotourism. By overcoming these challenges, it is hoped that the protection of wildlife in Indonesia can be improved in accordance with existing legal provisions.
Implikasi Hukum Peralihan Pendaftaran Perseroan Komanditer Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018 Shane Edwin; Mella Ismelina Farma Rahayu
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.14939

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 terhadap peralihan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) dengan fokus pada implikasi hukum yang signifikan. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan pengelolaan yang lebih terstruktur dan jelas bagi CV, yang semula dikelola langsung oleh pemiliknya. Tujuannya adalah untuk menganalisis penegasan terhadap tanggung jawab pemilik terhadap perusahaan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pihak terlibat. Metode yang digunakan melibatkan studi literatur dan analisis hukum untuk mengevaluasi dampak peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut memberikan kejelasan hukum yang lebih baik bagi CV, memperkuat perlindungan hukum bagi pihak terlibat, namun juga menuntut pemahaman dan kesiapan pemilik CV untuk beradaptasi dengan aturan baru yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018 memiliki dampak positif dalam memperkuat struktur hukum Perseroan Komanditer, namun diperlukan upaya pemahaman yang mendalam dan kesiapan dalam mengimplementasikan aturan baru tersebut.
Co-Authors Anthon Freddy Susanto Feronica Gracia Leslie Shane Edwin Valentin Maurentina