Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAHAN DESA DALAM TEKNIS PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN DI KABUPATEN INDRAMAYU Gunardi Gunardi; Rasji Rasji
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol 4, No 3 (2021): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v4i3.17430

Abstract

The village government has the duty and authority to regulate and manage village government affairs. The goal is that the village government is able to carry out village government affairs well, so that the village government can create the welfare of the village community. Likewise, the village government in Indramayu Regency is obliged to carry out these duties and authorities. One of the important aspects that must be possessed by village government officials is their ability to make various decisions related to the implementation of their duties and authorities and to solve various problems they face. The village government in Indramayu Regency still does not understand technically the correct and appropriate decision making in accordance with applicable regulations. What are the efforts to develop village government human resources so that they are technically able to make decisions properly and correctly? That is the problem that the village government needs to overcome through community service activities with the theme "Development of village government human resources in technical decision making in Indramayu Regency". The goal is that village government officials are able to make decisions properly and correctly. The method used is the lecture method and technical guidance in making decision letters. The results of community service activities show that village government resources are increasingly understanding and able to make decisions properly and correctly in accordance with applicable regulations. The conclusion is that this activity has been able to develop the human resource capacity of the village government apparatus, so that the village apparatus is able to make decisions properly and correctlyABSTRAK:Pemerintah desa mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa. Tujuannya adalah agar pemerintah desa mampu menjalankan urusan pemerintahan desa dengan baik, agar pemerintahan desa dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian juga pemerintah desa di Kabupsten Indramayu wajib melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah desa adalah kemampuannya untuk membuat berbagai keputusan  yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnnya serta untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Pemerintah desa di Kabupaten Indramayu masih belum memahami secara teknis pembuatan surat keputusan yang benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana upaya pengembangan sumber daya manusia pemerintahan desa agar secara teknis mampu membuatan surat keputusan dengan baik dan benar? Itulah permasalahan yang perlu atasi oleh pemerintah desa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “pengembangan sumber daya manusia pemerintahan desa dalam teknis pembuatan surat keputusan di Kabupaten indramayu”. Tujuannya adalah agar aparatur pemerintahan desa mampu membuat surat keputusan dengan baik dan benar. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan pembimbingan secara teknis pembuatan surat keputusan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukan sumber daya pemerintah desa makin memahami dan mampu membuat surat keputusan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah mampu mengembangkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa, sehingga aparatur desa mampu membuat surat keputusan dengan baik dan benar.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 PADA PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU Rasji Rasji; Gunardi Gunardi
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 4, No 2 (2020): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v4i2.9926.2020

Abstract

Indonesia has enacted Law Number 12 Year 2011 concerning the Formation of Legislation. Village regulation is one of the laws and regulations established by the village and its formation must refer to this law. How is the implementation of Law Number 12 Year 2011 in the practice of forming village regulations in Indramayu Regency? What are the obstacles in implementing Law No.12 of 2011 on the formation of village regulations? This problem has been investigated using empirical research methods. The aim is to determine the implementation of Law No.12 of 2011 on the formation of village regulations. The results of this study indicate that Law Number 12 of 2011 has not been implemented properly in the formation of village regulations. The obstacle is that village government officials do not have knowledge of the formation of village regulations.   Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan desa adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh desa dan pembentukannya harus mengacu pada undang-undang tersebut. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada praktik pembentukan peraturan desa di Kabupaten Indramayu? Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pembentukan peraturan desa? Permasalahan tersebut telah diteliti dengan menggunakan metode penelitian empiris. Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap pembentukan peraturan desa. Hasil penelitian ini menunjukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 belum diimplementasikan dengan baik pada pembentukan peraturan desa. Kendalanya adalah aparatur pemerintah desa belum memiliki pengetahuan tentang pembentukan peraturan desa.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021 Rasji Rasji; Gunardi Gunardi
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v6i1.13523.2022

Abstract

Indonesia has the lowest government in rural areas which is called village administration. In Indramayu Regency, the village administration is led by a Kuwu. Kuwu is elected by the villagers through the kuwu election mechanism. The election of village heads has been regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In 2021 the Indramayu Regency Government will hold Kuwu elections for 171 villages. The election for kuwu in Indramayu Regency must refer to Law Number 6 of 2014 but its implementation is faced with the conditions of the Covid-19 pandemic. How is the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Kuwu election in Indramayu Regency? This is the problem that is discussed and used in this article. The aim is to find out the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Kuwu election in Indramayu Regency during the Covid-19 pandemic. These problems have been researched using empirical legal research methods through observations and interviews. The results showed that the Indramayu Regency government modified the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Kuwu election in Indramayu Regency according to the Covid-19 pandemic conditions. The results of this study contribute to the development of village government laws and research programs organized by Tarumanagara University