Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Antoni Gerhan; Risdiana Risdiana; Awaludin Awaludin; Tri Laksono Kurniawan
AVESINA: MEDIA INFORMASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR Vol 15 No 2 (2021): Jurnal Avesina
Publisher : Universitas Islam Al-Azhar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari berbagai upaya tersebut, maka akan terwujud kerangka hukum dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.Untuk mengkaji pokok permasalahan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan, konseptual,Implementasi kedudukan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dilakukan melalui tindakan Pencegahan, pendampingan dan pelayanan, yaitu:mengadu/ melaporkan kasusnya dengan secara langsung Unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) Polres;Pendampingan kepada korban disaat melakukan assessment pada saat pemeriksaan psikososial; Penanganan Korban kekerasan mendapat pelayanan secara terpadu/ terintegrasi agar mendapatkan penyelesaian secara optimal;P2TP2A menghadirkan tenaga ahli/ psikolog/ petugas bimbingan rohani UPPA serta petugas terkait lainnya dalam penanganan korban sesuai dengan permasalahan yang dihadapi korban;Pemeriksaan selanjutnya bila diperlukan oleh korban, dapat dilakukan oleh P2TP2A dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk kepentingan terbaik korban.
IMPLIKASI HUKUM PURA SEBAGAI BADAN HUKUM KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMILIKI HAK MILIK ATAS TANAH (KAJIAN TERHADAP PP NO 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMILIKI HAK ATAS TANAH) NI LUH ARININGSIH SARI; I MADE SURADANA; AWALUDIN AWALUDIN
GANEC SWARA Vol 15, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v15i2.220

Abstract

The temple as a place of worship for Hindus has a very important meaning and function for the religious life of the Indonesian people, especially the Hindu community in Indonesia. The temple also has assets in the form of land called Plaba Pura. This Pura Plaba land finances the needs of the temple in terms of religious ceremonies, including the maintenance of the temple. The lands that are the assets of this temple even have a very wide amount so that in the development of law in society so that these assets are not lost or mismanaged by the temple management, the government makes a policy by issuing Government Regulation Number 38 of 1963 concerning the Appointment of Legal Entities who can have ownership rights on land, in conjunction with SK/556/DJA/1986 dated September 24, 1986 concerning the appointment of temples as religious legal entities that can have ownership rights on land in conjunction with the letter of the Minister of Home Affairs / Head of the National Land Agency Number 520/2252 dated 27 July 2000 which stated that SK/556/DJA/1986 also applies to temples located outside the province of Bali. As with human legal subjects, even these legal entities can have rights and obligations and can also enter into legal relations (rechtbetrekking / rechtsverhouding) both between one legal entity and another legal entity as well as between a legal entity and a human person. (natuurlijkpersoon.)
Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi “Tinjuan Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Koban” Ahmad Rosidi; Syaifullah Syaifullah; Idris Sardi; Awaludin Awaludin
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.503

Abstract

Law enforcement in Indonesia, especially in each region, is strongly influenced by culture and culture in social life, in cases of criminal acts of corruption in particular, the community has a very important role both as justice collaborators in disclosing the occurrence of an act of criminal acts of corruption, terrorism, narcotics, laundering money, human trafficking and other organized criminal acts. As we know, a justice collaborator is defined as a perpetrator of a particular crime, but not the main actor who admits his actions and is willing to be a witness in the judicial process, and can play an active role in the legal process as a witness. The problem approach used in this study is a normative research approach and an empirical research approach. The normative research approach is an approach that is carried out through a study of laws, regulations, theories, concepts, views, and aspects related to the issues discussed. In addition, the approach in this study is also supported by an empirical research approach, namely an approach through field research by conducting interviews with the public and legal practitioners, carried out in order to find out the reality in the form of research, opinions, attitudes, related to efforts and implementation of witness protection. criminal acts of corruption, terrorism, narcotics, money laundering, trafficking in persons and other organized criminal acts.
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 AWALUDIN, AWALUDIN; GERHAN, ANTHONI; SUHERMAN, SUHERMAN; UTAMA, LALU NUGRAHA ADI
GANEC SWARA Vol 18, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i1.795

Abstract

Bawaslu Decision number 02/PTS/PSPP/BWSL.LTH.18.06/IX/2018 in the 2019 Election accommodates the right of former corrupt convicts to nominate themselves as legislators. Meanwhile, the regulations issued by the KPU through PKPU number 20 of 2018 prohibit corrupt convicts from becoming legislative candidates. Regency/city Bawaslu, with its quasi-judicial authority, in deciding a dispute, its decision can annul the KPU's decision or the dispute's decision is contrary to the norms regulated in the PKPU. The aim of this research is to determine the implementation of the Regency/City Bawaslu's authority in resolving election process disputes in the Central Lombok Regency Bawaslu in the 2019 Election. The authors used empirical legal research methods. Decisions issued by Bawaslu have a juridical character similar to the strength of decisions resulting from the litigation process in court. However, what is different is that Bawaslu decisions are final and binding for process disputes between election participants, whereas for process disputes between election participants and election organizers, some are binding and some are non-binding for several types of decisions, so there are other legal remedies that can be taken by The Parties are taking legal action at the State Administrative Court (PTUN)
Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram Anthoni Gerhan; Awaludin; Samsul Mujtahidin; Suherman Suherman
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.32

Abstract

Pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adaalah untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan oleh pemerintah daerah kota mataram Untuk mengkaji pokok permasalahan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan, konseptual, kedudukan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dilakukan melalui tindakan Pencegahan, pendampingan dan pelayanan, yaitu: mengadu/ melaporkan kasusnya dengan secara langsung Unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) Polres; Pendampingan kepada korban disaat melakukan assessment pada saat pemeriksaan psikososial; Penanganan Korban kekerasan mendapat pelayanan secara terpadu/ terintegrasi agar mendapatkan penyelesaian secara optimal; P2TP2A menghadirkan tenaga ahli/ psikolog/ petugas bimbingan rohani UPPA serta petugas terkait lainnya dalam penanganan korban sesuai dengan permasalahan yang dihadapi korban.