Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW GANEC SWARA
ABDUL TAYIB
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 ABDUL TAYIB
GANEC SWARA Vol 15, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Mahasaraswati Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v15i1.187

Abstract

      The problem examined in this paper is how is the execution of state administrative court decisions against regional government officials based on Law Number 9 of 2004?      The approach used is the statutory approach (The Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). The results of this study indicate that: The process of resolving State Administration disputes which are public disputes involving persons / civil legal entities as plaintiffs and government officials (TUN Officials) as defendants, the legal power of the decision to execute the State Administrative Court which is the executor of judicial power in the environment. The Supreme Court is equivalent to decisions of other judicial bodies. Then the normative changes to the State Administrative Court with Law Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts made legal remedies contained in Article 116 such as forced money and/or administrative sanctions and publication of court decisions. be better than using a hierarchical execution model which is considered ineffective in the current era of regional autonomy. Under these circumstances, efforts must be made to provide other alternatives to produce a deterrent effect for government officials, especially local government officials, to submit to the State Administrative Court's decision.
Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD Abdul Tayib; Sumarni Sumarni
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.398 KB)

Abstract

Recall merupakan bentuk pengawasan oleh Rakyat pemilih atau partai politik terhadap seseorang yang duduk dilembaga perwakilan rakyat atau recall merupakan hak yang dimiliki partai politik untuk menarik dan mengganti anggotanya yang duduk dilembaga perwakilan, kedua bahwa recall merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat pemilih untuk memberhentikan orang-orang yang duduk dilembaga perwakilan, hal ini dikarenakan anggota perwakilan rakyat tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat. Di Indonesia pengaturan recall dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi recall oleh partai politik terhadap anggota DPRD menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD. Adapun hasil penelitian adalah tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD yang menjelaskan alasan-alasan partai politik mengusulkan pemberhentian seorang anggota DPRD, acuan yang digunakan oleh partai politik adalah bahwa anggota melanggar ketentuan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga partai, Sehingga alasan yang digunakan partai politik untuk merecall anggota DPRD adalah subyektif dan tidak terukur.
Co-Authors Sumarni Sumarni