<![CDATA[Abstract Administration dispute resolution as well as regional head and deputy regional head election results today raise many legal issues. Some of these are the existence of State Administrative Courtâs decisions that can not be executed, the decisionâs dualism among judicial administrative courts which are conflicting each other and procedural law disharmony with regional head and deputy regional head electionâs stages. These problems lead to legal uncertainty, confusion of the public, as well as the horizontal potential conflict. Therefore, legislation reconstruction needs to be conducted. Through the study of normative legal concluded, in the future there should be resetting electionsâ stages of regional head and deputy regional head, preparation of special procedural law of State Administrative Court on elections of regional head and deputy regional head, granting authority to the Election Supervisory Board provinces and Supervisory Committee in district/city levels to resolve the administration dispute in which the decision is final binding except for administrative disputes that contains elements of the State Administrative disputes as well as setting up a new institution to resolve the dispute over the election results of regional head and deputy regional head as a result of a decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013. Key words: reconstruction, administration dispute and the results of the election of regional head and deputy head, regional head and deputy regional head election Abstract Penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (baca: Pemilukada) saat ini menimbulkan banyak permasalahan hukum. Beberapa di antaranya adanya putusan PTUN yang tidak bisa dieksekusi, dualisme putusan badan peradilan yang saling bertentangan serta disharmonisasi hukum acara PTUN dengan tahapan Pemilukada. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, Â kebingungan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Oleh sebab itu rekonstruksi peraturan perundang-undangan terkait mutlak dilakukan. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan, ke depan harus ada pengaturan ulang tahapan Pemilukada, penyusunan hukum acara khusus PTUN Pemilukada, pemberian wewenang kepada Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa administrasi yang putusannya bersifat final dan mengikat kecuali untuk sengketa administrasi yang mengandung unsur sengketa TUN serta menyiapkan kelembagaan baru untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada sebagai dampak adanya putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Â Kata kunci: rekonstruksi, sengketa administrasi dan hasil pemilukada, pemilukada]]>
