Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)
Ikhsan Budi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR DALAM MENGEMBANGKAN MODEL KELEMBAGAAN INVESTASI TERPADU DI PROVINSI JAWA TIMUR Sutjipto Ngumar; Ikhsan Budi
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 10 No 1 (2006)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.057 KB) | DOI: 10.24034/j25485024.y2006.v10.i1.332

Abstract

The purpose of this research is to dig information about factors that influence decision to invest in an area. The digging information is about service model and conducive invesment facilities in the business world.Data processing was conducted by comparing service and license between Licencing Department and Capital Investment that have not conducted One Stop Service, and respondents’ response to service and licence in those five regencies/ sities.The result of the research shows that there is a difference pattern and licencing service investment system in the regencies and cities in East Java Province. In fact, from 40 regencies and cities in East Java Province, there are five regions which form Licensing and Capital Investment Department with One Stop Service. The regencies and cities that are examined are Pasuruan Regency, Surabaya City, Gresik Regency, Sidoarjo Regency and Lamongan Regency, and there are only three regencies and cities that have not applied the policy of One Stop Service. They are Surabaya City, Gresik Regency and Lamongan Regency.Besides the efforts of increasing service in investment, investment climate is influenced by several factors, that is economic factors and non economics factor. Economic factors are export value, real income, foreign currency rate of exchange inflation, price level and credit availability. Meanwhile, non economic factors are political factor, law, security and social condition of the society. Therefore, there should be policy’s steps in order to optimize investment service in each region.
KAJIAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 Sutjipto Ngumar; Ikhsan Budi
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 9 No 1 (2005)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.057 KB) | DOI: 10.24034/j25485024.y2005.v9.i1.333

Abstract

Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi penerapan Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah apakah telah dijalankan sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, serta memberikan masukan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah maupun Pimpinan Satuan Kerja tentang hal-hal dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan dapat dilakukan secara utuh, benar dan konsisten. Tahapan metode penelitian yang dilaksanakan meliputi; survey pendahuluan dengan tujuan mengenali obyek penelitian, prosedur dan sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 sehingga mendapatkan gambaran umum daerah yang diteliti; survey lapangan dilakukan setelah studi kepustakaan dan merupakan lanjutan dari survey pendahuluan, dalam melakukan survey lapangan peneliti mencari dan mendapatkan data secara langsung dari pemerintah daerah. Pengolahan data dilakukan dengan teknik penjodohan atau membandingkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mengenai Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan implementasinya. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan kegiatan studi dan rekomendasi. Objek penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kabupaten Lamongan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang, Lamongan, dan Kota Surabaya belum sepenuhnya melaksanakan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Terdapat banyak kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan penganggaran dan akuntansi sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Namun dapat dilihat bahwa telah ada niat dan usaha untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan batas kemampuan pemerintah daerah. Masalah yang dihadapi tidak sepenuhnya berasal dari internal pemerintah daerah. Untuk itu baik pemerintah daerah yang diteliti maupun pemerintah propinsi sebagai pembina, perlu untuk segera mencari jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Kerja sama antar pemerintah daerah dan pusat hendaknya lebih ditingkatkan lagi.
Co-Authors Sutjipto Ngumar