<![CDATA[ABSTRAK Rumah adalah kebutuhan dasar manusia, sebagai tempat tinggal yang melekat sebagai hak asasi manusia. Semakin bertambah jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan rumah semakin terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi masalah karena penyediaan rumah tidak mudah akibat mahalnya biaya pembangunan rumah dan harga tanah. Pemerintah harus ikut terlibat dalam penyediaan rumah bagi rakyat. Keterlibatan pemerintah dalam pengaturan perumahan memunculkan berbagai kebijakan publik dan program di bidang perumahan dan permukiman. Tujuan penelitian untuk mendata berbagai kebijakan publik dan program pemerintah di bidang perumahan sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini. Metode penelitian adalah metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini berisi deskripsi tentang definisi kebijakan dan program, berbagai kebijakan publik dan program di bidang perumahan yang dibagi berdasarkan empat periode waktu: a) masa kolonial Belanda, b) masa Orde Lama, c) masa Orde Baru, dan d) masa Reformasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintahan kolonial Belanda lebih fokus pada kebijakan penyediaan rumah bagi orang Belanda dan program perbaikan kampung. Pemerintah Indonesia mulai membentuk lembaga untuk penyediaan perumahan rakyat pada masa Orde Lama. Perubahan signifikan pada masa Orde Baru yaitu pendirian lembaga yang menjadi tonggak penting untuk pembangunan perumahan, yaitu Perum Perumnas, BTN, dan REI dengan program rumah sederhana, rumah susun sederhana, dan mengembangkan perumahan skala besar. Masa Reformasi, kebijakan paling signifikan adalah berbagai skema bantuan keuangan untuk menstimuli percepatan penyediaan satu juta rumah pertahun dan pembangunan rumah layak huni (bantuan stimulan perumahan swadaya). Kata kunci: kebijakan publik, program bidang perumahan, Indonesia ABSTRACT The house is a basic human need, as a place to live that is inherent as a human right. The increasing number of people in Indonesia, the need for housing continues to increase from year to year. This is a problem because the provision of houses is not easy due to the high cost of building houses and land prices. The government must be involved in providing housing for the people. The government's involvement in housing regulation gave rise to various public policies and programs in the housing sector. This study aims to record and collect various government policies and programs in the housing sector, starting from the Dutch colonial period until now. The research method used in this study is a qualitative and descriptive method. This study contains a description of the definition of policies and programs, various public policies and programs in the housing and settlement sector which are divided according to four time periods: a) the Dutch colonial period, b) the Old Order period, c) the New Order period, and d) the Reformation period. The results showed that the Dutch colonial government was more focused on the policy of providing houses for the Dutch and the village improvement program. The Indonesian government began to establish institutions for the provision of public housing during the Old Order. Significant changes during the New Order era were the establishment of institutions that became important milestones for the housing, namely Perum Perumnas, BTN, and REI with programs for simple houses, simple flats, and developing large-scale housing. During the Reformation period, the most significant policies were various financial aid schemes to stimulate the acceleration of the provision of one million houses per year and the construction of livable houses (aid to stimulate self-help housing). Keywords: public policies, housing programs, Indonesia]]>
