Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EKSISTENSI MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN Fatmawati, Fatmawati; Soraya, Ines Surya; Rizkika, Kinanti
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa kedudukannasabah bank merupakan konsumen yang harus memperoleh perlindungan hukum. Ketika hubunganhukum antara bank dan nasabah mulai tercipta, maka sejak itu terbuka kemungkinan sengketa antarpara  pihak.  BI  sebagai  Bank  sentral  Indonesia memberikan  alternatif  untuk  menyelesaikan  sengketaantara bank dengan nasabah diluar jalur pengadilan dengan membentuk Lembaga mediasi perbankan.Kajian ini bertujuan mengetahui (1) penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses mediasi,(2) problematik penyelesaian sengketa perbankan menggunakan jalur mediasi. Hasil penulisan menunjukkanbahwa  dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, terdapat banyak problematikyang ditemui antara lain aspek kelembagaan mediasi itu sendiri yang dilakukan oleh BI tanpa ada lembagakhusus yang menangani mediasi, cakupan mediasi yang terlalu tinggi, dan citra mediasi yang dinilai kurangindependen.
Juridicial Review of the Appointment of An Ex-Convict of Corruption to Be A Commissioner of Bumn and Subsidiary Company of Bumn and Its Implication for Good Corporate Governance (Gcg Rizkika, Kinanti
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 6 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i6.1479

Abstract

This research aims to analize the appointment of an ex-convict of corruption to be a Commissioner of BUMN and the subsidiary company of BUMN from a legal perspective and its implication for Good Corporate Governance Practices. The result showed that the appointment of an ex-convict of corruption to be a Commissioner of BUMN and the subsidiary company of BUMN is considered as a violation of law because it doesn’t fulfill the Integrity aspect. The violation of integrity showed that Good Corporate Governance is not fully materialized in a corporate practice, especially BUMN and the subsidiary company of BUMN.