Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAS-PT Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan
Hardini Lestiani Hernusa
Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengaruh Fraud Diamond dan Gonetheory Terhadap Academic Fraud Silfani Neva; Firdaus Amyar; Hardini Lestiani Hernusa
JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia) Vol 5 No 1 (2021): JAS-PT Edisi JULI 2021
Publisher : Forum Dosen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36339/jaspt.v5i1.408

Abstract

This research examines the factors of pressure, opportunity, rationalization, ability, greed, need, and disclosure of academic fraud behavior in accounting students at Institute of Business and Informatics Kesatuan Bogor. This type of research is a quantitative study, using a questionnaire as a research instrument measured by a Likert scale. This study used a sample of 306 students who had already participated in filling out the questionnaire that the researcher had distributed in the form of a Google Form. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the IBM SPSS version 25 software. The results of this study indicate that the opportunity and need factors affect the academic fraud of accounting students at the Bogor Institute of Business and Informatics, while the factors of pressure, rationalization, ability, greed, and disclosure have no effect on academic fraud committed by accounting students at the Institute of Business and Informatics Kesatuan.
Pelaksanaan Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Mall Merdeka Bogor Uluan Silaen; Elis Triana; Hardini Lestiani Hernusa
Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan Vol 1 No 1 (2021): JABKES Edisi Agustus 2021
Publisher : Program Vokasi dan LPPM IBI Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jabkes.v1i1.789

Abstract

Krasida adalah pemberian Kredit dengan angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah dan murah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan dalam pemberian kredit angsuran sistem gadai (krasida) pada PT Pegadaian UPC Mall Merdeka dengan mengetahui apa saja syarat – syarat yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah agar bisa melakukan pengajuan kredit ini, mengetahui bagaimana mekanisme pemberian kredit angsuran sistem gadai (krasida) pegadaian, mengetahui kendala apa saja yang di hadapi pegadaian dalam pelaksanaan pemberian kredit angsuran sistem gadai (krasida) dan bagaimana solusi yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan atas pemberian kredit angsuran sistem gadai (krasida) pada PT Pegadaian UPC Mall Merdeka sangat cepat, mudah, dan murah bagi nasabah dan calon nasabahnya. Keywords : krasida , pelaksanaan pemberian kredit.
Tinjauan Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sekarsari Wahyuni; Hardini Lestiani Hernusa
Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan Vol 1 No 2 (2021): JABKES Edisi Desember 2021
Publisher : Program Vokasi dan LPPM IBI Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jabkes.v1i2.1338

Abstract

Tujuan peninjauan ini adalah untuk meninjau penyusunan anggaran belanja pada instansi pemerintahan yang melakukan penyusunan anggaran belanja setiap tahunnya. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan anggaran belanja dengan ketentuan yang melandasinya. Peninjauan yang dilakukan penulis adalah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlokasi di Bogor. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang menteri yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Siti Nurbaya Bakar. Dari hasil Peninjauan menunjukan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penyusunan anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.11/KSDAE/SET/REN.0/11/2018. Proses atas penyusunan anggaran belanja yang terjadi dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran belanja berikutnya. Keyword : Belanja, Penyusunan Anggaran
Tinjauan Atas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Hardini Lestiani Hernusa; Luluk Royani
Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan Vol 2 No 3 (2022): JABKES Edisi Desember 2022
Publisher : Program Vokasi dan LPPM IBI Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jabkes.v2i3.1519

Abstract

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Basis akrual menggambarkan kondisi keuangan yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual diharapkan agar memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih baik bagi pengguna laporan keuangan jika dibandingkan dengan basis kas dan basis kas menuju akrual. Tujuan peninjauan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada Kantor Pusat BSILHK dan apakah penyajian laporan keuangan yang ada di Kantor Pusat BSILHK sudah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Hasil peninjauan ini menunjukkan bahwa Kantor Pusat BSILHK (Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam menyajikan laporan keuangan mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, PMK Nomor 215/ PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Penyajian laporan keuangan yang ada di Kantor Pusat BSILHK meskipun sudah mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), namun pada realisasinya masih terdapat beberapa perbedaan pada akun-akun baik akun tambahan maupun akun yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan serta adanya perbedaan dalam struktur penulisan dalam penyajian laporan keuangan jika dibandingkan menurut PSAP dengan Kantor Pusat BSILHK. Keywords : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Basis Akrual, Laporan Keuangan
Co-Authors Elis Triana Firdaus Amyar Luluk Royani Sekarsari Wahyuni Silfani Neva Uluan Silaen