Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM Irmawati Ambo; Andi Purnawati; Budimah Budimah; Muliadi Muliadi
Maleo Law Journal Vol. 4 No. 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The law enforcement apparatus referred to in the criminal justice system consists of a subsystem of the police, prosecutors, courts and correctional institutions which have the obligation to carry out investigations, prosecute and adjudicate the case in accordance with the prevailing laws and regulations. In carrying out these tasks, the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, which is hereinafter abbreviated as (KUHAP) gives them the authority to take actions which are essentially a reduction of the human rights of the suspect as a human, such as carrying out detention.Keywords : Prisoners. For The Law 
IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING AGREEMENT FOR INLAND FISHERY PRODUCT BETWEEN PONDS OWNERS AND CULTIVATORS Irmawati Ambo; Andi Purnawati
Omnibus Law Journal Vol. 1 No. 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.594 KB)

Abstract

South Banawa District is one of the sub-districts in the Donggala Regency which has aquaculture land, although only a small part of the land is technically managed but has produced thousands of tons of shrimp and milkfish every year, this can happen because South Banawa District is a an area that has an area consisting of mountains, rice fields, aquaculture and the sea. The occurrence of an agreement for land fishery products sharing, in Banawa District, because on the one hand the pond owners do not have time to manage their ponds, there are even pond owners who do not have expertise in the field of ponds and on the other hand there are cultivators who do not have ponds, but they have expertise in that field. This is indeed quite reasonable, because it has become an undeniable reality that not all cultivators have land to manage in order to meet the needs of living with their families. In fact, many of the farmers had no land or ponds to cultivate at all. Considering that the fisheries business is complex, the overall regulatory effort will have a positive impact on the development of the fishery business itself.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN CARA PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN TALISE KECAMATAN MANTIKULORE Andi Purnawati; Irmawati Ambo; Heru Wardoyo
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.027 KB) | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v1i2.2430

Abstract

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan sangat tercela. Dalam hukum positif tindakan penelantaran rumah tangga ini termasuk tindakan kekeraan dalam rumah tangga. Beberapa korban yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya terlebih wanita yang mendapat tekanan dan ancaman dari pihak laki-laki. Kondisi ini di perpuruk dengan persepsi sebagian mayarakat. Bahwa peristiwa kekeraan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun penelantaran masih di anggap persoalan dalam ranah domestik yang tidak perlu orang luar mengtahui dan penyelesaiannya cukup di seleaikan secara internal yaitu secara kekeluargaan. Target yang ingin dicapai dari kegiatan Penyuluhan dan Soialiasi ini adalah untuk memberikan informasi dan pemaparan tentang kewajiban dan hak-hak mereka sebagai kepala Rumah Tangga yang berkewajiban untuk tidak menelantarkan rumah tangganya Umumnya penelantaran ini di latar belakangi oleh faktor Ekonomi baik yang kehidupannya di bawah standar ekonomi maupun juga kehidupan yang sudah membaik kondisi ekonominya.