Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Eman Solaiman
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

 1 
Permohonan Praperadilan Terkait Pencabutan Status Tersangka Pada Kasus Pencurian Evi Almanafia Haris; Eman Solaiman
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12818

Abstract

Pokok masalah penelitian in in in one in some submasalah or invesment in the inquiry, yaitu: 1) Bagaimana penerapan hukum hakim dalam putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka? 2) Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yuridis normatif yaitu (Statute approach) dan (Case Approach). Sumber data adalah wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Takalar. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan dan analisis data bersifat interaktif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka sudah benar karena Hakim telah membaca dan memeriksa dengan cermat surat permohonan dari pemohon sehingga permohonannya dianggap telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan praperadilan. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka masih belum efektif karena hakim dalam pertimbangannya hanya melihat bukti surat dari tergugat tanpa memperhatikan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan penjahat kepada seseorang kecuali dengan setidaknya dua bukti. Implikasi dari penelitian ini membutuhkan aturan yang lebih rinci sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam memutus perkara praperadilan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan sidang praperadilan, yang terkait dengan pemeriksaan hukum terhadap status suatu lembaga. tersangka. Dalam hal ini untuk memastikan pelaksanaan dan menghindari sewenang-wenang.
Analisis Putusan Hakim Dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ayyub Rijali Alang; Eman Solaiman
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14637

Abstract

Penelitian ini memiliki focus masalah pada 1).Bagaimana  pembuktian  tindak  pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar dan 2).Bagaimana putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis dan kasus . Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer   yaitu putusan hakim.   Sumber data sekunder adalah dokumen tempat penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1).  Pembuktian tindak pidana  terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar terdakwa Sardi Hasmin HS alias Dani yang mengakibatkan sakit dan luka berat saksi Hj. Rina, dalam putusan perkara nomor  1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar, akurat, sudah sesuai dengan koridor hukum dan pasal yang dikenakan yaitu Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  sudah  sangat  tepat.2).   Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara nomor 1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar berdasarkan fakta dalam persidangan yang timbul. Majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan Penuntut Umum sebelum haki menjatuhkan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis  Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, tentang  kekerasan dalam rumah tangga  yang  mengakibatkan sakit  dan  luka berat pada dakwaan primair oleh penuntut umum.
Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Tanah di Kabupaten Sinjai Ayzar Yasir Ali; Eman Solaiman
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15223

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai “Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Tanah No. 13/Pdt.G/2010/PN. SINJAI”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dibagi menjadi yaitu : 1.bagaimana mekanisme penyelesaian perkara sengketa tanah berdasarkan hukum acara perdata. 2.bagaimana Pertimbangan hukum pengadilan negeri dalam memutuskan perkara sengketa tanah sebagaimana dalam putusan No.13/Pdt.G/2010/PN SINJAI. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan. Jenis lapangan ini digunakan untuk memperoleh data yang valid mengenai tinjauan terhadap putusan Pengadilan Tentang Sengketa Tanah No.13/Pdt.G/2010/PN. SINJAI. Dalam hal ini penulis mengunakan metode Interview (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya suatu pihak yang tidak ikut digugat oleh pihak Pengugat dalam hal ini gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan Majelis Hakim mengagap bahwa gugatan tersebut cacat hukum dan formalitas gugatan tidak terpenuhi. Berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemafaatan, dalam hal ini BPN tidak berlandaskan asas kemamfaatan dalam perkara tersebut, dengan anggapan bahwa Pihak BPN hanya dapat dijadikan Turut Tergugat atau dalam artian pihak BPN hanya menerima dan tunduk terhadap Putusan Pengadilan. Implikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, seharusnya Pengugat lebih teliti dalam mempersiapkan pihak-pihak yang akan digugat di persidangan agar memenuhi syarat sahnya suatu gugatan.
Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Penetapan Kawasan Hutan Ahmad Maulana Anha; Eman Solaiman
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.17017

Abstract

Article 570 of the Civil Code, which is still in use today, also states that "property right is the right to enjoy the use of something material freely, and to act freely on that material with full sovereignty". Other norms also emphasize ownership rights over land, as stipulated in article 571 of the Civil Code which reads "title to a plot of land contains ownership of everything on it and in the land". Seeing the above legal rules clearly reinforce the legal protection of the civil rights of the Indonesian people, especially for the Pattapang people who cannot be contested over lands that have been cultivated and controlled for generations, which have the status of ownership rights and are unilaterally claimed in SK 434 of stipulating forest areas in urban villages. Pattapang, Tinggimoncong District, Gowa Regency. This research was conducted to find out how the concept of the law of the right to control the State in the decree of forest area determination No. 434 in the Patappang village, Kab.gowa district. To minimize some of the legal problems that exist in the process of implementing the State's Right to Control in determining the location of forest areas, it is necessary to pay attention to the rights of the people living in the vicinity of the forest area to involve the community in the discussion process up to the determination of the location of the forest area. So that the principle of openness and even more so, the principle of democracy becomes part of every rule to be established. If indeed the State and its apparatus continue to make similar mistakes, seize people's living space on the pretext of rules and public interests, and do not care about the lives of their people, then it is necessary to ignore what they call rules and return to activities such as ordinary but not forgetting to prepare for resistance if at any time the State re-criminalizes the community. In the word of Allah S.W.T in surah Ar-Ra'd verse 11 it reads. Verily, Allah will not change the condition of a people before they change their own condition.
Tinjauan Yuridis Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Parkir Di Kota Makassar Muhammad Abrari Mansyur; Eman Solaiman
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18938

Abstract

Penelitian ini membahas terkait masalah pengeloloan paskir ataupun perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir yaitu mengenai keamanan kendaraan yang dititipkan di tempat parkir tersebut. Seringnya terjadi kesalahan ataupun kehilangan kendaraan dan barang-barang di tempat parkir menyebabkan terjadinya perselisihan antara konsumen dengan petugas parkir. Dikarenakan begitu banyak petugas parkir yang tidak mau bertanggung jawab terhadap hilangannya barang atau kendaraan konsumen atau pengunjung. Bukan hanya petugas parkir, pengelola jasa parkir pun biasanya tak ingin mengambil resiko jika terjadi kehilangan suatu barang ataupun kendaraan. Adapun pengelola parkir biasanya selalu beralasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan yang terikat antara penanggungjawab dan konsumen yang telah tertera di karcis parker tersebut, yakni, “Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan kendaraan”, dengan berbagai macam kalimat yang bermakna sama.
Co-Authors Ahmad Maulana Anha Ayyub Rijali Alang Ayzar Yasir Ali Evi Almanafia Haris Muhammad Abrari Mansyur