Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Hamsir
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

 1 
Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Iis Wulandari Azis; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.15999

Abstract

This study aims to determine the strength of the proof of visum et repertum in determining the direction of the indictment by the public prosecutor against the case of severe persecution in Decision No. The approach used in this research is the statutory and case approach. The type of research used is qualitative. The data sources include primary data, in the form of interviews and observations and secondary data in the form of journals, books and data on the internet related to research. The results of this study indicate that Visum et repertum is authentic evidence made in a predetermined form (letter) and made by a doctor as an authorized official. In making the indictment in the Decision No.97/Pid.B/2019/PN Makassar case visum et repertum also has a fairly large role in helping the Public Prosecutor to prove the truth of the elements of the Article deemed to have been violated by the defendant. Then, the position of visum et repertum in cases of criminal acts of persecution is as evidence of a letter as regulated in Article 143 of the Criminal Procedure Code. Although it is not absolutely necessary to have a visum et repertum in proving a criminal case, but to strengthen the judge's conviction, it is better if the visum et repertum must still exist, especially criminal acts whose object is the human body.
Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sistem Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Ahmad Akbar Maulana; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17153

Abstract

The main problem of this research is how the efforts of actions related to criminal offenses, especially in street crimes,”have been rampant so far, in this case there are many different types of actions such as curas, spout, curanmor and so on.“So with the existence of regulations that have been made in the Criminal Code”as well as the implementation of a program that has been implemented in efforts to tackle“street crimes that the Makassar City Police Resort has carried out to date.”With a research approach using statutory research as well as from the implementation of related programs, using an empirical juridical approach or facts that occur in practice in the field and also a sociological approach.“Sources of data used are primary data and secondary data, as well as methods in data collection are the result of observations,”interviews and documentation.“Meanwhile, data processing and analyzing was carried out in two stages, namely 1) data processing techniques in the form of data classification, data reduction and data editing. 2) data analysis techniques.”The results of the research obtained are:”1) The implementation of the Zero Street Crime program uses three functions, namely preemptive, preventive and responsive functions to suppress the number of street crimes in the Makassar area and try to increase public trust in the Police and also create a social security situation free from crime disturbance especially in street crime. 2)“The obstacles faced by the Makassar Police are the insufficient number of personnel that are not proportional to the area of ​​the city of Makassar,” the absence of a forum such as a rehabilitation institution that can provide good guidance for “ANJAL (Street Children), PMKS (People with Social Welfare Problems) , as well as low verdicts or sentences that gave rise to many recidivists.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Benda Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.755/Pid.B/2105/Pn.Mks) Sahrul Gunawan; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19120

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang yang dilakukan secara bersama-sama. Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam bebrapa pertanyaan penelitian, yaitu : 1) penerapan hukum materil terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. 2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Dalam putusan hakim menggunakan Pasal 170 Ayat 1 KUHP . 2) Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan benda yang dilakukan secara bersama-sama ini kurang setimpal dengan apa yang terdakwa perbuat karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa relatif ringan dan hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara tersebut.Penerapan Hukum Materil dalam putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks yang menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyaikinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak benda milik orang lain dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesusai dengan melihat dan mempertimbangkan dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan baik keterangan terdakwa. Diharapkan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa itu memberikan efek jerah terhadapa terdakwa kemudian dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali kemasyarakat terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya
Co-Authors Ahmad Akbar Maulana Iis Wulandari Azis Sahrul Gunawan