Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

HUBUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DENGAN MASYARAKAT Hudan Ngisa Anshori
El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol. 10 No. 02 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/el-wasathiya.v10i02.5642

Abstract

ABSTRAK Sekolah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling memberi dan menerima. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial masyarakat yang diberikan tanggung jawab dalam menentukan nasib generasi bangsa mereka ke depan, sedangkan masyarakat selain sebagai konsumen, juga memiliki peran dan tanggung jawab sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat secara luas yang termasuk di antaranya, orang tua peserta didik, pemerintah, instansi/lembaga perusahaan dan sebagainya. Harapan utama dari kinerja humas adalah untuk menarik masyarakat agar peduli dan mempercayai serta menggunakan lulusan atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Sebagaimana yang terjadi sekarang, banyak lembaga terutama lembaga pendidikan yang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan rutinitas program-program lembaga pendidikan. Melihat hal ini, peran humas menjadi sangat penting dalam suatu internal kelembagaan organisasi atau lembaga pendidikan. Sebab humas adalah praktisi yang memang berfungsi sebagai perantara untuk menjembatani antara lembaga yang diwakili dengan lembaga yang ada di dalam masyarakat (atau masyarakat itu sendiri), akibatnya humas bertanggung jawab secara merata terhadap lembaga yang diwakilinya dengan masyarakat yang terkait. Kata Kunci : Humas, Lembaga Pendidikan
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH/MADRASAH Hudan Ngisa Anshori
EL WAHDAH Vol. 2 No. 1 (2021): Juni
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/elwahdah.v2i1.4435

Abstract

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) merupakan istilah lain dari MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah), yang memiliki konsep dasar sebagai berikut: pertama, pengambilan keputusan pendidikan dilaksanakan pada level sekolah, namun tentu saja tetap dalam koridor pendidikan yang secara umum ditetapkan secara nasional. Kedua, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif bersama stake holder sekolah. Dalam MPMBM, sekolah memiliki kewenangan menentukan dalam berbagai kebijakan operasional pendidikan yang diyakini sesuai dengan kebutuhan dan karateristik anak didik. Paling tidak ada sembilan bidang yang menjadi “wilayah kewenangan” tersebut, yaitu: (1) perencanaan dan evaluasi program sekolah, (2) pengelolaan kurikulum, (3) pengelolaan proses pembelajaran, (4) pengelolaan ketenagaan, (5) pengelolaan peralatan dan fasilitas, (6) pengelolaan keuangan, (7) pelayanan kesiswaan, (8) hubungan sekolah dan masyarakat, dan (9) pengelolaan iklim sekolah.
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEBAGAI FUNGSI PENGENDALIAN DAN SUPERVISI Hudan Ngisa Anshori
EL WAHDAH Vol. 2 No. 2 (2021): Desember
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/elwahdah.v2i2.4626

Abstract

Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut perubahan sistem evaluasi yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan pendidikan. BAN-S/M adalah lembaga evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan formal dasar dan menengah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, mensosialisasikan kebijakan, dan melakukan akreditasi Sekolah/Madrasah. Dalam menjalankan fungsinya, BAN-S/M harus diarahkan pada upaya menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu dan memberdayakan sekolah yang dievaluasi dalam menghasilkan lulusan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pembinaan pendidikan harus dilakukan baik di tingkat satuan pendidikan maupun manajemen birokrasi. Mutu pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dan diharapkan oleh masyarakat jika ada standar yang dijadikan tolak ukur.
PENERAPAN TEORI MIND MAPPING DALAM KURIKULUM MERDEKA PELAJARAN AL-QUR'AN HADITS Hudan Ngisa Anshori
EL WAHDAH Vol. 3 No. 01 (2022): Juni
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/elwahdah.v3i01.5638

Abstract

Abstrak : Tujuan dari penulisan artikel ini untuk melihat bagaimana penerapan kurikulum merdeka belajar di madrasah. Kurikulum Merdeka belajar merupakan suatu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum Merdeka ini menuntut guru untuk tidak hanya sekedar memanfaatkan teknologi secara monoton tetapi juga bagaimana menerapkan model pembelajaran yang menarik agar siswa tidak menganggap bahwa belajar hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari guru saja. Adapun salah satu model pembelajaran yang inovatif dan cocok untuk diterapkan saat pembelajaran Al-Qur’an Hadist adalah model pembelajaran Mind Mapping. Di sini kreativitas siswa dituntut untuk menuangkan beragam ide yang nantinya akan berbentuk brainstorming sehingga beberapa kata kunci dari pembelajaran akan melekat pada pikiran dan ingatan siswa. Dan, terbukti hasilnya memang benar bahwa siswa cenderung menjadi lebih ingat dan paham tentang konsep dan ruang lingkup dari materi pembelajaran yang dibahas. Kata Kunci : Kurikulum Merdeka,Mind Mapping, Hasil belajar
Konsep Dasar dan Fungsi Ketatalaksanaan Lembaga Pendidikan Hudan Ngisa Anshori
EL WAHDAH Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/elwahdah.v5i1.6043

Abstract

Lembaga pendidikan tentunya tidak akan terlepas dari administrasi dan manajemen yang merupakan faktor penting akan keberhasilan pendidikan disuatu lembaga, yang di dalamnya ada beberapa kajian dan disini penilis akan membahas salah satunya yaitu terkait ketatalaksanaan lembaga pendidikan dan sistem informasi manajemen lembaga pendidika. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang konsep dasar ketalaksanaan lembaga pendidikan, fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan, dan sistem informasi manajemen lembaga pendidikan. Ketatalaksanaan lembaga pendidikan merupakan proses pemanfaatan berbagai sumber, dimana ketatalaksanaan ini berkaitan erat dengan sistem informasi manajemen lembaga pendidikan yang berupa media untuk menyediakan sumber-sumber. Kedua hal ini, memiliki peranan yang sama yaitu agar tercapainya tujuan pendidikan.