Garuda - Garba Rujukan Digital

Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 Aprista Ristyawati
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The study aims to determine the positive and negative impacts after Decision Number 20 / PUU-XVII / 2019, and how efforts can be made to minimize the negative impact of Number 20 / PUU-XVII / 2019. The approach method used in this research is normative juridical and analytical descriptive, namely describing the object that is the subject matter, from this description an analysis that is adapted to existing legal theories is taken and puts the law as a norm system building. The results of this study indicate that the Decision of the Constitutional Court Number 20 / PUU-XVII / 2019, there are several positive impacts including the voters registered in the Additional Voters (DPTb) did not feel disadvantaged because to take care of the administration moved to vote can be done before 7 (seven ) voting day. The government is also considered to have escaped the accusation of being the party most responsible for the fate of millions of voters unable to take part in the election because they do not have an e-KTP to use a Certificate. In addition to having a positive impact, it also has a negative impact, among others, by loosening the additional voter registration period up to seven days before the vote count is certainly an additional heavy workload for PPS and Regency / City KPU. Regarding their incentives, if they are not considered and there are adjustments for their welfare, it will have an impact on the loyalty and quality of work of KPPS and PTPS officers. The addition of the counting time will cause a number of new vulnerabilities. The suggestion from this research is that the government can anticipate the negative impact of the MK Decision by making several alternatives that have been answered in the results of this study.Keywords: Constitutional rights, Decision of the Constitutional Court, ElectionsAbstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII /2019, dan bagaimana upaya agar dampak negatif dari Nomor 20/PUU-XVII/2019 dapat diminimalisir. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini, ada beberapa dampak positif diantaranya adalah bagi pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena untuk mengurus administrasi pindah memilih bisa dilakukan menjelang 7 (tujuh) hari pemungutan suara. Pemerintah juga dianggap lolos dari tudingan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas nasib jutaan pemilih tidak dapat mengikuti pemilu karena belum memiliki e-KTP dapat menggunakan Surat Keterangan. Selain berdampak positif juga mempunyai dampak negatif, antara lain dengan adanya kelonggaran masa pendaftaran pemilih tambahan hingga tujuh hari menjelang penghitungan suara tentu menjadi tambahan beban pekerjaan berat bagi PPS dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai insentif mereka jika tidak dipikirkan dan ada penyesuaian bagi kesejahteraan mereka, maka akan berdampak terhadap loyalitas dan kualitas kerja dari petugas KPPS dan PTPS. Penambahan waktu penghitungan suara akan menimbulkan sejumlah kerawanan baru. Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah dapat mengantisipasi dampak negatif dari Putusan MK tersebut dengan melakukan beberapa alternatif yang sudah terjawab dalam hasil penelitian ini. Kata Kunci: Hak kontitusional, Putusan Mahkamah Kontitusi, Pemilu

Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi Aprista Ristyawati
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to determine the strengthening of political parties as a form of administration and institutionalization of democracy. The formulation of the problem in this study is: what are the main issues of political parties in Indonesia at this time and how are efforts to strengthen political parties as a form of democratic institutionalization. The method of approach used in this study is normative juridical and analytical descriptive that is describing the object that is the main problem, from the depiction taken an analysis that is adapted to existing legal theories and put the law as a norm system building. The results of this study indicate that there are 3 (three) Main Problems of Political Parties in Indonesia that occur at this time, namely the weakening ideology of political parties, the recruitment system and the cadre formation patterns of less qualified political party members, the crisis of fundraising / fundraising of political parties. Efforts must be made to strengthen political parties as a form of institutionalization of democracy, namely using the ideology of political parties that must be strengthened, improve the quality and strengthen the recruitment system and regeneration patterns of political party members and there must also be a strengthening of the political party's fundraising system.Keywords: Political Parties, institutionalization of democracy Abstrak Penelitian ini bertujuan tuntuk mengetahui penguatan partai politik sebagai salah satu bentuk pelembagaan demokrasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada 3 (tiga) Problem Utama Partai Politik di Indonesia yang terjadi pada saat ini, yaitu ideologi partai politik yang semakin melemah, sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik yang kurang berkualitas, krisis pengumpulan dana / Fundraising pada partai politik. Upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat Partai Politik sebagai salah satu bentuk pelembagaan Demokrasi yaitu dengan cara ideologi Partai Politik harus diperkuat, meningkatkan kualitas dan memperkuat sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik dan juga harus ada penguatan sistem pengumpulan dana (Fundraising) Partai Politik. Kata Kunci : Partai Politik, pelembagaan demokrasi

Analisis Wacana Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Non Partai Politik di Indonesia dalam Kerangka Negara Demokrasi Aprista Ristyawati
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i1.117 - 125

Abstract This study aims to analyze the discourse on the nomination of President and Vice President of non-political parties in Indonesia within the framework of a democratic state. The approach method used in this research is normative juridical and descriptive analytical, namely describing the object that is the subject of the problem, from the description an analysis is taken that is adapted to existing legal theories and puts the law as a building system of norms. The results of this study indicate that the mechanism for nominating the President and Vice President has indeed shown democratic values but only accommodates the nomination route through political parties so that it closes the rights of some citizens who want to run through non-political parties. If the current regulations are applied, so that the mechanism for nominating the President and Vice President in Indonesia is more effective, the criteria for candidate quality must be further improved. The discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates for Non-Political Parties in Indonesia has advantages, namely reducing political oligarchy, presidential system is more effective, providing opportunities for potential candidates in small political parties and non-political parties, recruitment system and regeneration patterns are more loyal and quality. Weaknesses include the presence of an envoy Number 56/PUU-VI/2008 of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, the prevailing regulations still accommodate the constitutional rights of citizens, weakening the function and role of Political Parties, the potential for dismissal of the President and Vice President by the proposal of the House of Representatives. Keywords: Candidate for President and Vice President, Non-Political Party, Democracy Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana pencalonan Presiden dan Wakil Presiden non Partai Politik di Indonesia dalam kerangka negara demokrasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memang sudah menunjukan nilai demokrasi namun hanya mengakomodir jalur pencalonan melalui partai politik sehingga menutup hak sebagian warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur non-partai politik. apabila memang aturan yang ada saat ini yang diberlakukan, agar mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia lebih efektif maka kriteria kualitas kandidat harus lebih ditingkatkan. Wacana Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Non Partai Politik di Indonesia memiliki kelebihan yaitu mengurangi oligarki politik, sistem presidensiil lebih efektif, memberikan peluang bagi kandidat berpotensi pada partai politik kecil maupun non partai politik, sistem rekrutmen dan pola kaderisasi lebih loyal dan berkualitas. Kelemahannya antara lain adanya utusannya Nomor 56/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, regulasi yang berlaku tetap mengakomodir hak konstitusional Warga Negara, melemahkan pungsi dan peran Partai Politik, adanya potensi pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Kata Kunci : Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Non Partai Politik, Demokrasi

Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 Aprista Ristyawati
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The current global pandemic clearly raises public concern. Therefore, the Government must provide protection to the community in the prevention and handling of COVID-19 cases in accordance with the mandate of UUD NRI Tahun 1945. during the effective Pandemic period according to UUD NRI Tahun 1945. The method of approach used in this research is normative juridical and analytical descriptive that is describing the object that is the subject of the problem, from the depiction taken an analysis adapted to existing legal theories and putting the law as a norm building system. The results of this study indicate that if it is associated with the mandate of UUD NRI Tahun 1945, many PSBB policies are less effective because surely the community feels that they have not fully received legal protection over the existing policies made by the current government. To avoid other levels of infertility, the following efforts were made so that the PSBB policies provided during the effective pandemic period in accordance with UUD NRI Tahun 1945 include (1) the Central Government and Regional Governments ensuring the disclosure of public information in a real way to be able to know the chain of spread of the virus, (2 ) must be able to guarantee and ensure especially to the lower middle class are able to meet their needs to guarantee the right to life of their people and not diminish any dignity of the people (in accordance with the mandate of UUD NRI Tahun 1945 and the need for public roles in terms of mutual care, mutual reminding, and help each other. Keywords: Effectiveness, PSBB, UUD NRI Tahun 1945 Abstrak Pandemi global yang terjadi saat ini jelas menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus COVID-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah pada masa pandemi dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain. Kata Kunci : Efektifitas, PSBB, UUD NRI Tahun 1945

BENTUK DAN MEKANISME PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH YANG PARTISIPATIF GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK Anggit Sulistiawan; Budi Ispriyarso; Aprista Ristyawati
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Daerah dalam mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan daerah meliputi desentralisasi fiskal, ekonomi, politik dan administrasi. Keempat elemen desentralisasi ini dimaksudkan untuk mencapai good governance, salah satu unsur dari good governance adalah akuntabilitas publik, yang dapat diwujudkan dengan penerapan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah, serta pola perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabiltas publik. Perencanaan keuangan daerah yang baik tentunya mengedepankan transparansi, ekonomis, efisien, dan efektif serta partisipatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dapat di pertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA SEJAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 1945 Aprista Ristyawati*, Fifiana Wisnaeni, Hasyim Asy’ari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.03 KB)

Dalam penulisan hukum ini, mengambil studi tentang penyederhanaan partai politik dalam sistem kepartaian di Indonesia. Tujuannyaadalah untuk menggambarkan dan menganalisisbeberapahal mengenai sistem multipartai yang dianut Indonesia,mekanisme yang diperlukan untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada di Indonesia, serta mengenai arti pentingnya penyederhanaan jumlah partai dalam sistem kepartaian di Indonesia sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan yang digunakanialahpendekatanyuridis normatif, yaitudengancara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Hal ini berkaitan dengan masalah penyederhanaan partai politik di Indonesia.Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, alasan atau latar belakang Indonesia menerapkan sistem multipartai, yaitu karena pluralitas masyarakatnya, sejarah dan sosio-kultural masyarakat, serta desain sistem pemilunya (sistem proporsional). Kedua, mekanisme yang diperlukan untuk mengatasi jumlah partai politik yang ada yaitu dengan agenda penataan desain institusi politik untuk dirancang dan ditata kembali, diantaranya yaitu Penyederhanaan Partai Politik sebagai peserta pemilu dan Penyederhanaan Partai Politik di Parlemen. Ketiga, arti penting penyederhanaan partai politik dalam sistem kepartaian di Indonesia antara lain dapat menghemat biaya, memberi pelajaran berpolitik yang lebih kondusif dan berkualitas sehingga menaikkan kepercayaan rakyat dan fokus membangun kesejahteraan rakyat, serta mekanisme politik di perwakilan rakyat lebih efisien dan efektif.

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PUTUSAN PERKARA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG Ladju Kusmawardi; Suteki Suteki; Aprista Ristyawati
LAW REFORM Vol 14, No 1 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Jurnal ini membahas penerapan sanksi administratif, kendala yang dihadapinya dan konsep penerapan sanksi administratif dalam putusan perkara TUN di PTUN Semarang yang efektif. Metode penelitiannya yaitu socio legal. Hasil penelitiannya adalah pertama, Penerapan sanksi administratif dalam putusan perkara TUN di PTUN Semarang belum optimal. Kedua, kendalanya yaitu kesadaran Pejabat TUN yang rendah, tidak adanya partisipasi aktif dari Tergugat dan kurangnya pengawasan, belum adanya peraturan mengenai anggaran khusus. Ketiga, konsep penerapannya agar efektif yaitu adanya dasar hukum bagi PTUN untuk mencantumkan sanksi administratif dalam amar putusan, merevisi Ketentuan Pasal terkait, perlu adanya komitmen yang jelas dari Badan atau Pejabat TUN beserta Atasannya, perlunya pengawasan.

Problematika Implementasi Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Mendorong Demokratisasi Di Tingkat Lokal Aprista Ristyawati
Law, Development and Justice Review Vol 9, No 1 (2026): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.9.2026.82-102

Sejak Era Reformasi 1998, otonomi daerah di Indonesia menjadi instrumen kunci untuk memperkuat demokratisasi lokal yang akuntabel dan responsif. Namun, terdapat kesenjangan lebar antara visi ideal dengan realitas akibat hambatan struktural dan politis. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep hukum otonomi daerah, menganalisis problematika implementasinya terhadap demokratisasi lokal, serta merumuskan solusi rekonstruksi hukum yang ideal. Rumusan masalah difokuskan pada perspektif hukum otonomi daerah, kendala implementasi, dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah saat ini belum efektif menjadi katalisator demokratisasi lokal. Implementasinya masih menghadapi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar dekat dengan aspirasi rakyat. Sebagai solusi, diperlukan rekonstruksi hukum yang komprehensif dan konsisten. Upaya ini wajib mencakup penguatan kelembagaan, perbaikan regulasi, transformasi budaya hukum, dan peningkatan partisipasi publik secara menyeluruh. Penguatan elemen-elemen tersebut menjadi syarat mutlak agar otonomi daerah mampu mendorong terciptanya demokrasi yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan di tingkat lokal sebagai bagian dari keberhasilan desentralisasi.

Rekonstruksi Meaningful Participation Sistem Pilkada sebagai Wujud Aktualisasi Kedaulatan Rakyat dalam Paradigma Hukum Profetik Rengga Kusuma Putra; Retno Saraswati; Satriya Nugraha; Fifiana Wisnaeni; Aprista Ristyawati
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi meaningful participation dalam sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, mengidentifikasi berbagai kelemahan yang menghambat aktualisasi kedaulatan rakyat, serta merumuskan rekonstruksi meaningful participation berdasarkan paradigma hukum profetik yang berlandaskan nilai transendensi, humanisasi, dan liberasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi meaningful participation dalam Pilkada telah memberikan ruang bagi masyarakat melalui akses informasi, penggunaan hak pilih, dan pengawasan partisipatif, tetapi masih didominasi oleh orientasi prosedural sehingga belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan politik. Berbagai hambatan, seperti dominasi partai politik, politik uang, oligarki lokal, rendahnya literasi politik, dan disinformasi digital, turut membatasi aktualisasi kedaulatan rakyat. Penelitian ini merumuskan model rekonstruksi meaningful participation berbasis hukum profetik yang mengintegrasikan nilai transendensi, humanisasi, dan liberasi sebagai landasan penguatan partisipasi publik, demokrasi substantif, serta akuntabilitas politik guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search