Garuda - Garba Rujukan Digital

Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental) Sri Nurhari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research aims to determine the use of authority by government agencies is legality. Specifically, to find out more about the prohibition of Ultra Vires (Exces De Pouvoir) in Government Actions (Comparative Study of Concepts between the Anglo Saxon Law System and the Continental Legal System). The results of the study indicate that First, the form of government agency action prohibition in the form of excès de pouvoir (ultra vires), both in the Anglo Saxon legal system (Britain, USA, Australia, etc.) and Continental especially France includes also the prohibition of abuse of authority (abuse of power, detournement de pouvoir). Second, the Prohibition of abuse of authority (detournement de pouvoir) in France has been developed into 3 (three) variants, namely the Administrative Agency has the purpose / aims to achieve goals that are entirely other than the public interest, and as a personal goal. Keywords: Prohibition of Ultra Vires, Government Actions, Legal System. Abstrak Penelitian inimbertujuan untuk mengetahui Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental). Hasil penelitian menjukan bahwa Pertama, Bentuk larangan tindakan badan pemerintah yang berupa excès de pouvoir (ultra vires), baik dalam sistem hukum Anglo Saxon (Inggris, USA, Australia, dll) maupun Kontinental khususnya Prancis meliputi juga larangan penyalahgunaan wewenang (abuse of power, detournement de pouvoir). Kedua, Larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) di Prancis telah dikembangkan ke dalam 3 (tiga) varian, yaitu Badan Administrasi memiliki tujuan/bertujuan untuk mencapai tujuan yang sepenuhnya selain bagi kepentingan umum, dan sebagai tujuan pribadi. Kata Kunci: Larangan Ultra Vires, Tindakan Pemerintahan, Sistem Hukum.

Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi Sri Nur Hari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The research aims to determine the practice of implementing good governance in the context of administrative law. This writing is a legal writing that uses a conceptual approach. The results of the study show that the legislative body in carrying out the regulatory function must base on good / decent regulatory principles / principles by developing knowledge and skills in the field of legislation as mandated by Law Number 12 Year 2011 along with its attachments. In general, there are two main means used to assess good / decent governance, namely Procedure and Facts used in making decisions, in addition to attention to several legal principles as a manifestation of the implementation of the principle of democracy. Judicial control in overseeing government actions against decisions made, including in Judicial Review, which are repressive and prioritize the legality aspect (rechtmatigheid) of a decision. Keyword: Good governance, Administrative law. Keywords: Good Governance, Administrative Law, government Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan good goveranance dalam konteks hukum administrasi. Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan legislatif dalam menjalankan fungsi regulasi wajib mendasarkan pada prinsip-prinsip/ asas-asas regulasi yang baik/layak dengan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta lampirannya. Pada umumnya terdapat dua sarana utama yang dipergunakan untuk menilai tentang penyelenggraaan pemerintahan yang baik/layak, yakni Prosedur dan Fakta yang dipergunakan dalam mengambil keputusan, di samping perhatian terhadap beberapa prinsip hukum sebagai wujud dari pelaksanaan asas demokrasi. Kontrol peradilan dalam mengawasi tindakan pemerintah terhadap keputusan yang dibuatnya, termasuk dalam Judicial Review, yang bersifat represif dan mengutamakan aspek legalitas (rechtmatigheid) dari suatu keputusan. Keyword : Good governance, Administrative law. Kata Kunci: Good Governance, Hukum Administrasi, pemerintahan

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia Sri Nurhari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i3.459-470

Abstract Legal protection for the people is not only found in written legal provisions, but also in unwritten laws which in Administrative Law are commonly referred to as General Principles of Good Administration ((in Indonesia it is called AUPB). Recognition of AUPB as part of the legal norms of government and norms of legal protection for citizens is a consequence of the development of the rule of law concept. AUPB thus no longer merely acts as a legal principle in general, but turns into a legal norm that is formulated into law or made by judges through their decisions in resolving administrative disputes. Consistency and seriousness of judges in formulating legal facts, compiling legal considerations in order to identify and formulate AUPB is very much needed in practice. The way judges relate and interpret the indicators in each AUPB in each of their decisions, starting from the examination of the case to making a decision, is carried out at least through 3 stages, namely the stage of collecting facts, the stage of identifying the law, and the stage of formulating the law and the AUPB. Keywords: Administrative Dispute, General Principles of Good Administration (AUPB), Judicial Practice. AbstrakPerlindungan hukum bagi rakyat tidak hanya terdapat pada ketentuan hukum tertulis saja, tetapi juga terdapat pada hukum tidak tertulis yang dalam Hukum Administrasi lazim dikatatan sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pengakuan terahadap AUPB sebagai bagian dari norma hukum pemerintahan dan norma perlindungan hukum bagi warga merupakan konsekuensi dari berkembangnya konsep negara hukum. AUPB dengan demikian tidak lagi sekedar berperan sebagai asas hukum pada umumnya, tetapi berubah menjadi norma hukum yang dirumuskan ke dalam undang-undang maupun dibuat oleh hakim melalui putusan-putusannya dalam menyelesaikan sengketa administrasi (sengketa TUN). Konsistensi dan kesungguhan hakim dalam merumuskan fakta-fakta hukum, menyusun pertimbangan hukum guna mengidentifikasi dan merumuskan AUPB sangat diperlukan dalam praktik. Cara hakim dalam menghubungkan dan memaknai indikator pada masing-masing AUPB dalam setiap putusannya, maka diawali dari pemeriksaan perkara sampai pada pe-ngambilan keputusan paling tidak dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahap pengumpulan fakta, tahap mengidentifikasi hukum, dan tahap merumuskan hukum dan AUPB.Kata Kunci : Sengketa TUN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Praktik Peradilan.

Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi Sri Nur Hari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The concept of administrative sanctions is a doctrinal idea that is not normatively defined. The purpose of regulating sanctions in administrative law legislation is to counteract the feeling of impunity against certain violations of the rules of public law. Typical administrative law sanctions indicate juridical characters that are not the same, some have reparatoir/herstel characters (bestuursdwang and dwangsom), punitive - condemnatoir / bestraffende characters (administrative fines) and mixed characters (withdrawal of favorable decisions). Keywords: Administrative sanctions, Juridical characters. Abstrak Konsep sanksi administrasi merupakan gagasan doctrinal yang tidak didefinisikan secara normatif. Tujuan diaturnya sanksi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi adalah untuk menangkal perasaan impunitas terhadap pelanggaran tertentu dari peraturan hukum publik. Sanksi hukum administrasi yang khas menunjukkan karakter yuridis yang tidak sama, ada yang memiliki karakter pemulihan/reparatoir (bestuursdwang dan dwangsom), karakter hukuman/condemnatoir (denda administrasi) dan karakter campuran (penarikan keputusan yang menguntungkan). Kata Kunci : Sanksi administrasi, Karakter yuridis.

Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan Sri Nur Hari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The correlation between decentralization and deconcentration on the concept of a unitary state and a federal state is not dichotomous but rather forms a matrix or continuum relationship. Within the continuum, it is possible to shift the pendulum swing both centripetally (concentrating or cone in a higher power) or centrifugal (spreading or dispersing into the power of smaller government units). In the practice of relations between the center and the regions in various countries, the pendulum swing of unitarism (unity) and federalism move in opposite directions. Keywords: Decentralization, Asymmetric, Republic of Indonesia Abstrak Korelasi hubungan desentralisasi dan dekonsentrasi antara konsep negara kesatuan dengan negara federal tidak bersifat dikhotomis yang saling berlawanan, melainkan membentuk sebuah hubungan matriks atau kontinum. Dalam rentang garis kontinum tadi, sangat dimungkinkan terjadinya pergeseran pendulum baik yang bersifat sentripetal (memusat atau mengerucut dalam kekuasaan yang lebih tinggi) maupun yang sentrifugal (menyebar atau pemencaran kedalam kekuasaan unit pemerintahan yang lebih kecil). Dalam praktik hubungan antara pusat dan daerah di berbagai negara, pendulum unitarisme (kesatuan) dan federalisme saling bergerak ke arah yang berlawanan. Kata Kunci: Desentralisasi, Asimetris, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara sri Nurhari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i1.144 - 157

Abstract This study aims to determine the components, concepts and legal approaches of state administration. This research is a legal research that uses a normative theoretical approach. The results showed that menunjukan administrative Law norms include three components, namely law for government administration (het recht voor het bestuur), law by / from the government (het recht van het bestuur) and law against the government (het recht tegen het bestuur). Based on a comparative study of Administrative Law, there are three basic concepts of Administrative Law, namely the United States concept, the British concept, and the French concept. The concept of French Administrative Law was also adopted by the Dutch. Because the legal system in Indonesia is affiliated with the concept of Dutch law, the concept of Administrative Law also affects to the legal system in Indonesia. Furthermore, through comparative studies there are also three approaches in Administrative Law, namely the government power approach, the rights based approach, and the functionary approach. Keywords: Components, Concepts and Approaches to Administrative Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan teoritik normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum administrasi meliputi tiga komponen, yaitu hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan (het recht voor het bestuur), hukum oleh/dari pemerintah (het recht van het bestuur) dan hukum melawan pemerintah (het recht tegen het bestuur). . Berdasarkan studi banding Hukum Administrasi, terdapat tiga konsep dasar Hukum Administrasi, yaitu konsep Amerika Serikat, konsep Inggris, dan konsep Perancis. Konsep Hukum Administrasi Perancis juga diadopsi oleh Belanda. Karena sistem hukum di Indonesia berafiliasi dengan konsep hukum Belanda, maka konsep Hukum Administrasi juga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya melalui studi banding juga terdapat tiga pendekatan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu pendekatan kekuasaan pemerintah, pendekatan berbasis hak, dan pendekatan fungsional. Kata kunci: komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi.

The Existence of The Indonesia Peatland Restoration Agency in Perspective of Organization and Authority Sri Nurhari Susanto; Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Indonesia Peatland Restoration Agency (BRGI) is established with the legal basis of Presidential Regulation Number 1 Year 2016. BRGI is founded by coordinating and facilitating peatland restoration in several regions in Indonesia. BRGI is a non-structural institution which is under responsible to the President. BRGI is a state's auxiliary organ (agency or supporting / supporting body). In authority, BRGI can expand its tasks and functions given by the Presidential Regulation or outside the Article 2 and 3 of Presidential Regulation No. 1 2016. Article 30 section (1) clearly states that BRG conducts the duties for 5 (five) years and ends on December 31st, 2020. This is further strengthened by the provision of Article 31 which states that the Presidential Regulation is valid for five years from the enactment. The President with his prerogative has the authority whether to continue the existence of the BRGI or not, even though the Presidential Regulation clearly states the expiration of the institution. Keyword: The Indonesia Peatland Restoration Agency (BRGI), authority, prerogative. Abstrak Badan Restorasi Lahan Gambut Indonesia (BRGI) didirikan dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. BRGI didirikan dengan mengoordinasi dan memfasilitasi restorasi lahan gambut di beberapa daerah di Indonesia. BRGI adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden. BRGI adalah organ bantu negara (lembaga atau badan pendukung / pendukung). Dalam wewenangnya, BRGI dapat memperluas tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Peraturan Presiden atau di luar Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden No. 1 2016. Pasal 30 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa BRG melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 31 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden ini berlaku selama lima tahun sejak berlakunya. Presiden dengan hak prerogatifnya memiliki wewenang apakah akan melanjutkan keberadaan BRGI atau tidak, meskipun Peraturan Presiden dengan jelas menyatakan berakhirnya lembaga. Kata kunci: Badan Restorasi Lahan Gambut Indonesia (BRGI), otoritas, hak prerogatif.

Penerapan Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip Good Governance Siti Deliana Rachmayanti; Sri Nurhari Susanto; Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.75-89

Abstract: The Gegesikkidul Village Government organizes a population registration service using the SINTREN website, in order to provide convenience for the community in the village and to apply the principles of efficiency and effectiveness in services in order to realize good governance. The purpose of this study is to find out how to apply the principles of efficiency and effectiveness and to find out the inhibiting factors contained in population registration through the SINTREN website at the Gegesikkidul Village Government. The research method used is juridical empirical. The results of the study indicate that policy making regarding Gegesikkidul Village Government as a facilitator between the community and the SINTREN website to provide and improve services for village communities. The existence of indicators that have not been met and the existence of inhibiting factors in the implementation of services causes the application of the principles of efficiency and effectiveness in population registration through the SINTREN website as the embodiment of good governance in the Gegesikkidul Village Government that cannot be implemented perfectly. Keywords : efficiency, effectiveness, population registration, Sintren website Abstrak: Pemerintahan Desa Gegesikkidul menyelenggarakan suatu pelayanan pendaftaran penduduk dengan menggunakan website SINTREN, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa serta untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan agar terwujudnya pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas serta untuk mengetahui faktor penghambat yang terdapat dalam pendaftaran penduduk melalui website SINTREN di Pemerintahan Desa Gegesikkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan mengenai Pemerintahan Desa Gegesikkidul sebagai fasilitator antara masyarakat dengan website SINTREN untuk memberikan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa. Terdapatnya indikator yang belum terpenuhi serta adanya faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan menyebabkan, penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pendaftaran penduduk melalui website SINTREN sebagai perwujudan good governance di Pemerintahan Desa Gegesikkidul belum dapat diterapkan secara sempurna. Kata kunci : Efisiensi, Efektivitas, Pendaftaran Penduduk, Website SINTREN

Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dyah Swastika; Sri Nurhari Susanto; Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.21-38

Abstract: The implementation of public services in the field of education is one form of the state to prosper its citizens. The implementation of these public services is one of the objects of the Ombudsman in conducting supervision. The purpose of this research is to identify and analyze the role of the RI Ombudsman Representative of Central Java Province in resolving public service complaints in the education sector. This legal writing uses an empirical juridical approach. The results of the study describe the role of the Ombudsman RI Representative of Central Java Province in resolving complaints on public services in the field of education through procedures for receiving reports on allegations of maladministration in the administration of public services in the field of education, examining the substance of the report, following up on reports within the scope of authority, compiling a Final Result Report. Examination (LAHP), recommendations, monitoring and following up on community reports with the Ombudsman Quick Response (RCO) mechanism. The Ombudsman has resolved 119 complaints, 6 of which are problems in the education sector. The obstacles faced are the lack of budget, the size of the working area, the lack of understanding of the reported agency, the reporter not having the courage to submit a complaint, and the Covid-19 pandemic. The way to overcome the obstacle is to change the strategy, provide understanding to the reporter and the reported party, and develop alternatives solution. Keywords: Role, Ombudsman, Public Service, Education Abstrak: Penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan merupakan salah satu wujud dari negara untuk mensejahterakan warganya. Penyelenggaraan pelayanan publik tersebut menjadi salah satu objek Ombudsman dalam melakukan pengawasan. Tujuan penelitan ini melakukan identifikasi dan menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian pengaduan pelayanan publik bidang pendidikan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mendeskripsikan peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian pengaduan pelayanan publik bidang pendidikan melalui prosedur menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan, melakukan pemeriksaan substansi laporan, melakukan tindak lanjut terhadap laporan dalam ruang lingkup kewenangan, menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), rekomendasi, monitoring serta menindaklanjuti laporan masyarakat dengan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO). Ombudsman telah menyelesaikan pengaduan sejumlah 119 laporan, 6 diantaranya merupakan permasalahan bidang pendidikan.Kendala yang dihadapi adalah kurangnya anggaran, luasnya wilayah kerja, kurangnya pemahaman instansi terlapor, pelapor kurang berani untuk menyampaikan pengaduan, dan adanya pandemi Covid – 19. Cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu mengubah strategi, memberikan pemahaman kepada pelapor dan terlapor, serta menyusun alternatif penyelesaian Kata Kunci : Peran, Ombudsman, Pelayanan Publik, Pendidikan

Analisis Tingkat Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Asas Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Syifaa Afelyna Suryoputri; Sri Nurhari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i3.239 - 252

Abstract: Village officials have an important role in improving the quality of public services, so understanding village officials on the principles of public service is a must. However, the Human Resources (HR) of the Sidomulyo Village apparatus have so far been inadequate and seem sober. Making the principle of public service the basis for public service must be followed by an understanding of the village officials towards these principles. The approach method in this research is Juridical Empirical, using primary and secondary data. The findings in this study are, first, the level of understanding of Sidomulyo Village Officials regarding the principles of public service delivery is at the middle level, this can be seen by fulfilling 2 of the 3 indicators of understanding, namely translating and interpreting. Second, the level of understanding of Sidomulyo Village Officials regarding the principles of public service delivery greatly influences the realization of excellent service. Third, the embodiment of excellent service can be seen from the fulfillment of the A6 competency in the excellent service of an organization. The results of this study suggest: (1) increasing the understanding of Village Officials on the principles of public service delivery, (2) learning the basics of excellent service and implementing it, (3) increasing the role of the community in administering public services and (4) increasing employee competence. Keywords: Design Tools, Principles, Public Service, Excellent Service. Abstrak: Perangkat desa memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga pemahaman perangkat desa terhadap asas pelayanan publik merupakan suatu keharusan. Namun, Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa Sidomulyo selama ini masih kurang memadai dan terkesan seadanya. Menjadikan asas pelayanan publik sebagai dasar pelayanan publik harus diikuti dengan pemahaman perangkat desa terhadap asas-asas tersebut. Metode pendekatan dalam penelitian ialah Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Temuan dalam penelitian ini berupa, pertama tingkat pemahaman Perangkat Desa Sidomulyo terhadap asas penyelenggaraan pelayanan publik berada pada tingkat madia, hal tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya 2 dari 3 indikator pemahaman yakni menerjemahkan dan menafsirkan. Kedua, tingkat pemahaman Perangkat Desa Sidomulyo terhadap asas penyelenggaraan pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap perwujudan pelayanan prima. Ketiga, perwujudan pelayanan prima dapat dilihat dari terpenuhinya kompetensi A6 dalam pelayanan prima sebuah organisasi. Hasil dari penelitian ini menyarankan: (1) meningkatkan pemahaman Perangkat Desa terhadap asas penyelenggaraan pelayanan publik, (2) mempelajari dasar pelayanan prima dan mengimplementasikannya, (3) meningkatkan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan (4) meningkatkan kompetensi pegawai. Kata Kunci: Perangkat Des, Asas, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Administrative Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : Administrative Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Administrative Law