Garuda - Garba Rujukan Digital

Penguatan Organisasi Buruh / Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to determine the strengthening of labor organizations as a means of protecting workers. The research uses legal research that uses a statutory approach. The results of the study indicate that strengthening labor / worker organizations can directly or indirectly prosper the existence of workers or workers. The welfare of workers or workers through labor protection efforts by means of protecting workers' basic rights which are accommodated through collective labor agreements carried out between employers and labor organizations. Keywords: Labor Organization, Employment, Legal Protection. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan organisasi buruh sebagai sarana perlindungan buruh. Penelitian menggunakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menujukan bahwa penguatan organisasi buruh / pekerja dapat secara langsung atau tidak langsung mensejahterakan keberadaan Buruh atau pekerja. Kesejahteraan buruh atau pekerja melalui upaya perlindungan buruh dengan cara adannya upaya perlindungan hak-hak dasar buruh yang diakomodir melalui perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara pemberi kerja dan organisasi buruh. Kata Kunci: Organisasi Buruh, Ketenagakerjaan, Perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The research aims to find out the legal protection for workers in the national labor law system. The research method used is normative legal research that uses the regulatory approach. the results of the study show that legal protection for workers in the national labor law system includes: 1). Protection about wages, welfare, labor social security; 2). Occupational safety and health protection; 3). Legal protection to form and become a member of a trade union/labor union; 4). Protection of basic rights of workers/laborers to negotiate with entrepreneurs. Keywords: Legal Protection, Labor, Labor Law System Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi: 1). Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; 2). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3). Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ serikat buruh; 4). Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding; dengan pengusaha. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Sistem Hukum Ketenagakerjaan

Klaim Rumah Sakit Kepada BPJS Kesehatan Berkaitan Dengan Rawat Inap Dengan Sistem INA– CBGs Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to find out the hospital problem for the body organizing the health service (BPJS) with INA-GBGs system. The research method used in this research is normative law research, using a written approach (legal approach), and conceptual approach (conceptual approach), then after that analysis using site analysis. The database analysis base uses primary data and secondary data that allows the author of the data needed directly through the literature and the literature. The results showed that the compilation of the Ministerial Regulation no. 27 of 2014 concerning the basics of the Indonesian case base system and Permenkes No. 28 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of the National Health Insurance Program. This is due to the availability of equipment for the payment of Hospital to BPJS which berorintasi on the frequency of health professions in the Hospital, through the sorting and classification of the hospital.Keywords: hospital claims, BPJS, inpatient With INA-GBGs system

Perlindungan Dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to determine the protection and safety of workers on board: a normative review. This research is normative legal research. The results showed that the implementation of legal protection for workers on ships or crew based on the form of protection, can be seen in terms of marine labor agreements, when viewed from the legal protection of labor in the sea in relation to the risk of hazards at sea it does not reflect definite legal certainty. Because, in the sea labor agreement only mentions in general, not in detail. Keywords: Work Safety, Ship Manpower, Legal Protection Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan keselamatan kerja di kapal: suatu tinjauan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kapal atau anak buah kapal berdasarkan bentuk perlindungannya, dapat dilihat dari segi perjanjian kerja laut, jika dilihat dari perlindungan hukum tenaga kerja di laut kaitannya dengan resiko bahaya di laut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Karena, dalam perjanjian kerja laut hanya menyebutkan secara umum tidak secara detail. Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Anak Buah Kapal, Perlindungan Hukum

Prinsip Persiapan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to determine the principle of placement and protection of Indonesian workers in the country. This research is a normative legal research that is analyzed using qualitative analysis. The results showed that the Principle of Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad is to place and protect Indonesian Workers abroad, i.e., a). Original but fake identity documents are socialized about the importance of the truth about identity data because this is very helpful and facilitates the management of various kinds of problems. Also, a continuous review, evaluation, and supervision of the completeness of the TKI's personal data are also carried out. The most important thing to do is sanctions and decisive action for those who have genuine but fake identity documents. b). Training Certificate, Health Test Certificate, False Competency Test Certificate. Urge relevant parties not to help pass migrant workers who do not meet graduation requirements in training, health testing, and competency tests to obtain falsified certificates. c). Employers who do not meet work agreements/wages are not paid. Faced with this matter, it will be submitted to the authorities who handle this so that this problem can be adequately resolved. Namely, the TKI receives his right to receive wage payments from the work of TKI with a specified amount of money. Keywords: Principles, Placement of Indonesian Workers, Overseas, Labor Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di laur negeri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dianalisi menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Prinsip Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah dengan melakukan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yaitu a). Dokumen jati diri asli tetapi palsu disosialisaikan tentang pentingnya kebenaran tentang data jati diri karena hal ini sangat membantu dan memudahkan pengurusan berbagai macam masalah. Selain itu juga terus menerus dilakukan peninjauan ulang, mengevaluasi, dan mengawasi kelengkapan data-data diri para TKI. Hal yang paling penting dilakukan adalah sanksi dan tindakan tegas bagi mereka yang memiliki dokumen jati diri asli tetapi palsu. b). Sertifikat Pelatihan, Sertifikat Uji Kesehatan, Sertifikat Uji Kompetensi yang dipalsukan. Menghimbau agar pihak yang terkait tidak membantu meloloskan TKI yang tidak memenuhi syarat kelulusan dalam pelatihan, uji kesehatan, dan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikan yang dipalsukan. c). Majikan yang tidak memenuhi perjanjian kerja/upah tidak dibayar. Menghadapi hal ini maka akan diajukan kepada pihak yang berwenang yang menangani hal ini sehingga masalah ini dapat terselesaikan dengan baik yaitu TKI menerima haknya untuk menerima pembayaran upah dari hasil kerja TKI dengan sejumlah uang yang besarannya telah ditentukan. Kata Kunci: Prinsip, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Luar Negeri, Ketenagakerjaan

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini betujuan untuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh peserta bpjs kesehatan dalam pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu. Penelitian ini merupkan penelitian ilmu hukum dengan pendekatan hukum normatif serta dianalisis dengan analisis sintesis. Hasil penelitian menjukan bahwa Pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu telah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu disebabkan karena kurangnya pengetahuan peserta BPJS Kesehatan mengenai syarat-syarat yang harus diajukan untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan program BPJS tersebut adalah dengan memberikan edukasi terhadap peserta BPJS Kesehatan yang belum memenuhi persyaratan saat akan berobat dan tetap memberikan kesempatan kepada pasien tersebut untuk dapat berobat.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, BPJS Kesehatan

Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to determine the implementation of the function of public services in one-stop integrated services. The research method used is empirical legal research that uses a regulatory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that PTSP system policies can only be an alternative improvement of the One-Stop Service System. However, this new system will not provide the expected changes, if it cannot show an efficient service, has a clear standard of time and costs, has a simple service procedure, and is easily accessible to those in need. To realize an administrative service system that has such characteristics, one of the strategies that needs to be developed in PTSP is through the establishment of a Service Unit (UP) that has special authority in granting licenses. The UP can be designed in several forms, including: First, It is a particular Unit / Unit of Work, which has the authority to provide investment licensing services centrally. This Unit / Work Unit has the authority to process and issue various licenses which constitute a delegation of part of the authority of work units that serve licensing. Second, is a Unit / Work Unit that provides investment licensing services. This unit / work unit has a front line that serves to receive all investment permit applications in the region and a back line that has a working relationship with a unit / work unit that functionally issues licenses. Keywords: One Door Public Service, Government, Community Service Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pelayanan publik dalam pelayanan terpadu satu pintu. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukan bahwa Kebijakan sistem PTSP dapat saja sebagai alternatif perbaikan dari Sistem Pelayanan Satu Atap. Namun demikian, sistem baru ini tidak akan memberikan perubahan yang diharapkan, jika tidak dapat menunjukan adanya efisien dalam pelayanan, memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. Untuk mewujudkan sistem pelayanan administrasi yang memiliki karakter demikian, salah satu strategi yang perlu dikembangkan dalam PTSP adalah melalui pembentukan Unit Pelayanan (UP) yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberian perizinan. UP tersebut dapat didesain dalam beberapa bentuk, antara lain: Pertama, Merupakan Satuan/Unit Kerja tertentu, yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan penanaman modal secara terpusat. Satuan/Unit Kerja ini memiliki kewenangan untuk memproses dan menerbitkan berbagai perizinan yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan unit-unit kerja yang melayani perizinan. Kedua, Merupakan Satuan/Unit Kerja yang memberikan pelayanan perizinan penanaman modal. Satuan/Unit kerja ini memiliki front line yang berfungsi untuk menerima semua permohonan perizinan penanaman modal di daerah dan back line yang memiliki hubungan kerja dengan satuan/unit kerja yang secara fungsional menerbitkan perizinan. Kata Kunci: Pelayanan Publik Satu Pintu, Pemerintahan, Layanan Masyarakat

Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Dalam Konteks Hukum Nasional Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The research aims to determine the organization of labor organizations in the context of national law in Indonesia. The results of the study show that trade union organizations that can represent workers/laborers in dispute in the Industrial Relations Court are trade unions that have fulfilled the requirements for the formation of trade unions and who have made notice and record to the labor agency, this provision is technically clarified in Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 16 of 2001 Article 2 to Article 10 which provides an explanation of two basic things, namely: Written notification to the local manpower agency if a trade union / labor union has been formed Written notification to its partners (in accordance with its level) after receiving number of registration evidence, written notification to the new local manpower agency in accordance with the transfer of domicile of the trade union / labor union, written notification to the labor agency that provides the number of registration evidence if there is a change in the Articles of Association / By-Laws, Written notification to local labor agencies for trade unions/labor unions that receive financial assistance from overseas for organizational activities, Written notification to local labor agencies for trade unions/labor unions that have been disbanded to revoke registration records . Keywords: Labor organizations, Employment, National Law Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan organisasi buruh dalam konteks hukum nasional di Indonesia. Hasil penelitian menujukan bahwa Organisasi serikat pekerja/buruh yang dapat mewakili pekerja/buruh yang bersengketa di Pengadilan Hubungan Industrial adalah serikat pekerja/buruh yang telah memenuhi syarat pembentukan serikat pekerja/buruh dan yang telah melakukan pemberitahuan dan pencatatan kepada instansi ketenagakerjaan, ketentuan ini secara teknis diperjelas dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 16 Tahun 2001 Pasal 2 hingga Pasal 10 yang memberikan penjelasan dua hal mendasar yakni: Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat bila serikat pekerja/serikat buruh telah terbentuk Pemberitahuan tertulis kepada mitra kerjanya (sesuai tingkatannya) setelah mendapat nomor bukti pencatatan, Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat yang baru sesuai melakukan perpindahan domisili serikat pekerja/serikat buruh, Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan yang memberikan nomor bukti pencatatan bila terjadi perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, Pemberitahuan tertulis kepadan instansi ketenagakerjaan setempat bagi serikat pekerja/serikat buruh yang menerima bantuan keuangan dari luar negeri untuk kegiatan organisasi, Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat bagi serikat pekerja/serikat buruh yang telah bubar untuk dicabut tanda bukti pencatatan. Kata Kunci: Organisasi buruh, Ketengakerjaan, Hukum Nasional

Penerapan Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip Good Governance Siti Deliana Rachmayanti; Sri Nurhari Susanto; Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.75-89

Abstract: The Gegesikkidul Village Government organizes a population registration service using the SINTREN website, in order to provide convenience for the community in the village and to apply the principles of efficiency and effectiveness in services in order to realize good governance. The purpose of this study is to find out how to apply the principles of efficiency and effectiveness and to find out the inhibiting factors contained in population registration through the SINTREN website at the Gegesikkidul Village Government. The research method used is juridical empirical. The results of the study indicate that policy making regarding Gegesikkidul Village Government as a facilitator between the community and the SINTREN website to provide and improve services for village communities. The existence of indicators that have not been met and the existence of inhibiting factors in the implementation of services causes the application of the principles of efficiency and effectiveness in population registration through the SINTREN website as the embodiment of good governance in the Gegesikkidul Village Government that cannot be implemented perfectly. Keywords : efficiency, effectiveness, population registration, Sintren website Abstrak: Pemerintahan Desa Gegesikkidul menyelenggarakan suatu pelayanan pendaftaran penduduk dengan menggunakan website SINTREN, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa serta untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan agar terwujudnya pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas serta untuk mengetahui faktor penghambat yang terdapat dalam pendaftaran penduduk melalui website SINTREN di Pemerintahan Desa Gegesikkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan mengenai Pemerintahan Desa Gegesikkidul sebagai fasilitator antara masyarakat dengan website SINTREN untuk memberikan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa. Terdapatnya indikator yang belum terpenuhi serta adanya faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan menyebabkan, penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pendaftaran penduduk melalui website SINTREN sebagai perwujudan good governance di Pemerintahan Desa Gegesikkidul belum dapat diterapkan secara sempurna. Kata kunci : Efisiensi, Efektivitas, Pendaftaran Penduduk, Website SINTREN

Prospek Sistem Perjanjian Kerja Outsurcing Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i2.126-134

Abstract: This study aims to find out how the prospects for the position of the outsourcing system for workers/labourers are in the current implementation of industrial relations, especially with the enactment of Law no.11 of 2020 concerning Job Creation. This research is a legal research research with a normative law approach which is analyzed using qualitative analysis. The results show that the outsourcing system in the implementation of employment law in the future after the issuance of Law No. 11 of 2020, the outsourcing system is still used because with all its contradictions it is still needed in responding to the dynamics of industrial relations taking place now and in the future, especially with the Covid 19 pandemic which has devastated the world economy, including the Indonesian economy. In order to continue to provide protection for outsourced workers/laborers, the Company or employer no longer relies on the provisions of Law Number 13 of 2003 because the provisions of Law Number 13 of 2003 in particular articles 64 and 65 have been removed and article 66 which has been amended in Law number: 11 of 2020 concerning Job Creation.Keywords: Outsourcing System, Workers/Labourers, Law Number: 11 of 2020. Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana prospek kedudukan Sistem 0utsourcing bagi Pekerja/Buruh dalam pelaksanaan hubungan industrial saat ini , apalagi dengan disahkannya Undang-Undang no.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Hukum dengan pendekatan Hukum Normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif.. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem Outsorcing dalam pelaksanaan Hukum ketenagakerjaan ke depan setelah keluarnya undang-Undang nomor. 11 tahun 2020, sistem Outsorcing tetap dipakai karena dengan segala kontradiksinya ternyata masih diperlukan dalam menjawab dinamika hubungan industrial berlangsung saat ini dan di masa mendatang apalagi dengan adanya masa pendemi Covid 19 yang telah memporakporandakan perekonomian dunia termasuk juga perekonomian Indonesia. Guna tetap memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh outsourcing maka Perusahaan atau pemberi kerja tidak lagi mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khsusnya pasal 64 dan 65 telah dihapus dan sedangkan pasal 66 yang diubah dalam Undang-Undang nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Kata Kunci : Sistem Outsourcing, Pekerja/Buruh, UU Nomor : 11 tahun 2020.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search