<![CDATA[The aim of this research is to find out how the regulation policy (formulation) of the use of the allocation of funds for tobacco excise revenue sharing (DBHCHT) is related to the social environmental development program. The results showed that the regulatory policy (formulation) on poverty alleviation through DBHCHT management in each region was different. This can lead to optimal management of DBHCHT because it is strong enough to involve all stakeholders in poverty alleviation while still relying on how the work of SKPD-SKPD, community and private sector to be actively involved. The role of the DBHCHT management policy formulation in poverty alleviation programs can actually be said to have a qualitatively significant role proven to be able to direct local government through empowering SKPDs to jointly implement poverty alleviation programs. Keywords: Law, Means of poverty alleviation, DBHCHT Abstrak Penelitian bertujuan utnuk mengetahui bagaimanakah kebijakan pengaturan (formulasi) penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) terkait dengan program pembinaan lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan (formulasi) tentang pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan DBHCHT pada masing-masing daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan DBHCHT cukup optimal karena cukup kuat untuk melibatkan seluruh stakeholders dalam pengentasan kemiskinan meskipun tetap mengandalkan bagaimana kiprah SKPD-SKPD, masyarakat dan swasta untuk terlibat secara aktif. Peran formulasi kebijakan pengelolaan DBHCHT dalam program pengentasan kemiskinan sebenarnya dapat dikatakan memiliki peran yang secara kualitatif signifikan terbukti mampu mengarahkan pemeritnah setempat melalui pemberdayaan SKPD-SKPD untuk secara bersama-sama melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Kata kunci: Hukum, Sarana pengentasan kemiskinan, DBHCHT. ]]>
