Hermawan Susanto
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Urgensi Penggunaan Instrumen Regeling dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabinet Hermawan Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.52 KB) | DOI: 10.14710/alj.v2i1.179-189

Abstract

Abstract This study aims to determine the urgency of using legal analysis instruments in the formation of government policies within the Cabinet Secretariat Republic of Indonesia. This research was analyzed by using a qualitative analysis method that uses a comparative approach. The results showed that the use of legal analysis instruments in the formation of government policies within the cabinet secretariat is very important given the strategic role of the cabbage secretariat as an institution whose function is to provide approval to the Minister of State Secretary for requests for permission to draft legislation and on the substance of the draft regulations legislation. Keywords: Legal Analysis, Policy, Cabinet Secretariat, Over Regulation .Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penggunaan instrumen analisis hukum dalam pembentukan kebijakan pemerintah di lingkungan Sekretariat Kabinet. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan perbandingan konsep (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan instrumen analisis hukum dalam pembentukan kebijakan pemerintah di lingkungan sekretariat kabinet sangat penting dilakukan mengingat peran strategis sekretariat kabinet sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Analisis Hukum, Kebijakan, Sekretariat Kabinet, Over Regulasi