This Author published in this journals
All Journal Jurnal Supremasi
Supriyanto Supriyanto
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Blitar

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISA HUKUM DISKRESI POLISI PADA UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES BLITAR KOTA Supriyanto Supriyanto
Jurnal Supremasi Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.918 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v8i2.484

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Polisi diberi kewenangan melakukan diskresi Kepolisian, yakni sebuah konsep pemberian otoritas untuk melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan hati nurani polisi yang sedang bertugas ataupun pertimbangan institusi Kepolisian. Melalui penelitian normatif dilengkapi dengan data sekunder penelitian di Polres Blitar Kota maka diperoleh hasil penelitian bahwa diskresi polisi sebagai tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Atas kewenangan polisi melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, maka pelaksanaan diskresi harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang bertujuan untuk menghindari munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi kepolisian dianggap sebagai permainan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak yang berperkara agar penerapan diskresi kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat. Terkait hal tersebut, perwujudan Diskresi Polisi di Polres Blitar Kota pada upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, bersifat individual dan institusional.