Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Supremasi Supremasi Hukum
Rahmanu Wijaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Protokol Kesehatan Sebagai Bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Rahmanu Wijaya
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i2.1468

Abstract

Status kedaruratan kesehatan berdasarkan Kepres 11 Tahun 2020 serta penetapan Covid–19 sebagai bencana non alam, ternyata tidak membawa dampak ditundanya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia Tahun 2020. Pemilihan tetap dilanjutkan dengan pembatasan, serta mengadopsi protokol kesehatan. Konsekuensinya, protokol kesehatan tersebut harus ditaati dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Dalam penelitian hukum ini menelusuri jenis pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada 2020 yang diimplementasikan dalam PKPU. Metode yang digunakan adalah statute approach, yaitu dengan menganalisa UU RI No. 4 Tahun 1984, UU RI No. 24 Tahun 2007, UU RI No. 6 Tahun 2020, PKPU RI No. 13 Tahun 2020, serta peraturan perundangan lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dalam tahapan Pemilukada 2020 memuat jenis pelanggaran baru, yaitu pelanggaran atas implementasi protokol kesehatan.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID – 19 MELALUI PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Rahmanu Wijaya; Warsono Warsono; Nanik Setyowati; Maya Mustika Kartika Sari
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 01 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i01.1154

Abstract

The President of the Republic of Indonesia has established the status of a health emergency in the Presidential Decree 11 of 2020, as well as stated in Presidential Decree 12 of 2020 that non-natural disasters caused by COVID-19 as a national disaster. The consequence is the birth of the role of the government through legal instruments and actions to control the community, so it is important to build legal awareness. In this case teachers have the authority to form a Learning Implementation Plan (RPP) applied to students, then this legal research aims to know the authority of teachers of Pancasila education and citizenship (PPKn) junior high school (SMP) in drafting RPP to build legal awareness during the covid-19 pandemic. The method used is Statute Approach, which is based on the legislation on the authority of teachers and related to the status of health emergencies and non-natural disasters. The results showed that PPKN teachers have the authority to develop RPP that builds legal awareness for students, especially with regard to the control exercised by the government during the pandemic. Keywords: PPKn Teacher, RPP, Legal Awareness
Co-Authors MAYA MUSTIKA KARTIKA SARI, MAYA Nanik Setyowati Warsono Warsono