Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Jurnal Guru Dikmen & Diksus Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
Manurung, Lisman
Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA GURU SMK DI KABUPATEN TANGERANG, BANTEN Anyes Sedayu Pramesti; Lisman Manurung
Jurnal Guru Dikmen dan Diksus Vol. 2 No. 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47239/jgdd.v2i1.41

Abstract

Pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja guru di Indonesia telah banyak diteliti, namun yang secara khusus meneliti guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di propinsi yang menyandang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata masih terbatas. Penelitian ini adalah tentang pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Penelitian dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan melibatkan sampel sebanyak 112 guru yang mewakili guru-guru PNS bersertifikat di SMK di Kabupaten Tangerang, Banten. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada hubungan positif dan signifikan antara kompetensi dan kinerja guru; (2) ada hubungan positif antara motivasi dan kinerja guru; serta (3) kompetensi dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja guru dalam konteks guru kejuruan di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemerintah mendorong guru agar menggunakan insentif sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi mereka
Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam Muhammad Citra Husada Batubara; Lisman Manurung; Made Yudhi Setiani
Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan Vol 1, No 2 (2020): JURNAL INTERVENSI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN (JISP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jisp.v1i2.5349

Abstract

Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan kota terbesar ke tiga populasinya di Sumatera setelah Medan dan Palembang. Jumlah penduduk pada Tahun 2019 mencapai 1.349.775 jiwa. Penyelenggaraan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, upaya menanggulangi kemacetan dan sejumlah pelayanan lainnya, merupakan pelayanan publik yang dibutuhkan penduduk. Untuk itu Pemerintahan Kota Batam telah membuat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dihasilkan dalam penelitian dianalisis dengan metoda analisis deskriftif. Hasil dari penelitian menunjukan secara umum bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam masih belum optimal. Pemerintah Kota dalam hal ini Kecamatan Bengkong dalam mengimplementasikan kebijakan belum berhasil membuat warga untuk memahami implementasi atau pelaksanaan 3R (reuse, reduce, recycle) yaitu menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan informasi yang relevan dan mudah diterima oleh masyarakat agar pada pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong. Pelaksanaan implementasi kebijakan memerlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat.Kata Kunci: analisis kebijakan, pengelolaan sampah AbstractBatam City is the largest city in Riau Islands Province and is the third largest city population in Sumatra after Medan and Palembang, with a population of 2019 reaching 1,349,775 people. In a number of sectors, such as providing education, improving health services, improving waste management services, efforts to tackle congestion and a number of other services, the Batam City Government has rolled out Batam City Regulation Number 11 of 2013 Waste Management. The local goverment has been implementing the waste management policy from the beginning purpose of this study was to analyze the implementation of waste management in Bengkong District, Batam City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, because the data generated in this study are written and oral words with descriptive methods are the methods used to analyze data by describing or describing. The results of the study showed that in general, the implementation of waste management policy in the Bengkong District of Batam City was still not optimally carried out by the Bengkong District in implementing policies, where the community in the Bengkong District of Batam City did not understand the implementation or implementation of 3R (reuse, reduce, recycle) reuse, reduce and recycle. The government also needs to provide information that is relevant and easily accepted by the public in order to understand the implementation of government policies that are useful for improving overall community welfare in Batam City, especially in Bengkong District. The implementation of the policy requires good socialization to the community.Keywords: policy analysis, waste management.
Strategi Menurunkan Defisit Anggaran Tahun 2023 Dengan Pendekatan Analisis Proses Hierarki Pratama, Mahir; Manurung, Lisman
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.2981

Abstract

COVID-19 requires the Indonesian Government to implement financial policies for economic stability with the issuance of Law 2/2020 providing leeway for the government to project a budget deficit exceeding 3 percent of GDP from 2020-2022. This article wants to look at alternatives and government policy criteria to return the budget deficit to below 3 percent. The method uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) with Expert Choice 11 software. Primary data is based on a purposive sampling method on 3 experts, namely APBN Analysts, Policy Economic Researchers and Financial Economic Observers as well as secondary data obtained from projections and realization of the 2020, 2021 and 2022 APBN. Central Statistics Agency and mainstream media with indicators, namely economic growth, exchange rate, inflation, oil prices and interest rates. The results of the AHP calculation sequentially from the high priority weights obtained the criteria for economic growth (0.325), interest rates (0.228), oil prices (0.203), inflation (0.139) and exchange rates (0.106). For alternatives, high priority weightings were obtained, namely tax revenue (0.238), trade balance (0.216), political stability (0.201), priority financing (0.179) and better spending (0.167). The role of the DPR RI is needed to supervise fiscal consolidation which is focused on three strategies, namely increasing revenue, better spending and financingAbstrakCOVID-19 mengharuskan Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan keuangan untuk stabilitas ekonomi dengan terbitnya Undang-Undang No 2 Tahun 2020 memberikan kelonggaran kepada pemerintah untuk memproyeksikan defisit anggaran melebihi 3 persen dari PDB dari tahun 2020-2022. Tulisan ini ingin melihat alternatif dan kriteria kebijakan pemerintah untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen. Metode menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan software Expert Choice 11. Data primer berdasarkan metode purposive sampling pada 3 pakar yaitu Analis APBN, Peneliti Ekonomi Kebijakan dan Pengamat Ekonomi Keuangan serta data sekunder diperoleh dari proyeksi dan realisasi APBN tahun 2020, 2021 dan 2022, Badan Pusat Statistik dan media mainstream dengan indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, harga minyak dan suku bunga. Hasil perhitungan AHP secara berurutan dari bobot prioritas tinggi diperoleh kriteria pertumbuhan ekonomi (0,325), suku bunga (0,228), harga minyak (0,203), inflasi (0,139) dan nilai tukar (0,106). Untuk alternatif diperoleh pembobotan prioritas tinggi yaitu penerimaan pajak (0,238), neraca perdagangan (0,216), stabilitas politik (0,201), pembiayaan prioritas (0,179) dan spending better (0,167). Diperlukan peran DPR RI untuk mengawasi konsolidasi fiskal yang difokuskan pada tiga strategi, yaitu peningkatan penerimaan, spending better, dan pembiayaan.
Co-Authors Anyes Sedayu Pramesti Made Yudhi Setiani Muhammad Citra Husada Batubara Pratama, Mahir