Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Journal of Social Science SELODANG MAYANG jurnal hukum das sollen UNES Journal of Swara Justisia Journal of Social Science Indragiri Law Review Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Aris Irawan
Faculty Of Law, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
The Dispute Resolution of Violation of Indonesian Forest Area Based on the Decision of The Supreme Court Number 269 K / TUN / 2018 Aris Irawan
Journal of Social Science Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jss.v2i2.73

Abstract

This research aimed at analyzing the characteristics of resolution of forest area disputes based on the Decision of the Supreme Court Number 269K / TUN / 2018. This research used normative legal method with legal, case, and conceptual approaches. The results showed that the Decidendi Ratio of the Supreme Court’s Decision was inappropriate. It is because in the context of the principle of legal certainty, that the object of the dispute is not included in the PTUN Decree, because of the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 1 / Pbt / KEM-ATR / BPN / 2016, is an integral part of the execution of criminal law against the act of falsifying documents carried out by officials within the North Kalimantan National Land Agency (formerly East Kalimantan), in issuing the PT Nunukan Jaya Lestari HGU certificate. The Supreme Court’s consideration regarding the overlapping area between PT Adindo Hutani Lestari and PT Nunukan Jaya Lestari, covering ±3,500 Ha is also incorrect because it must be understood that the area claimed to be overlapping is a dispute of the forest area.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT DESA YANG IKUT SERTA DALAM KAMPANYE PEMILU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Fitri wahyuni; Aris Irawan
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 7 No 3 (2021): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v7i3.224

Abstract

The general election or regional head election (hereinafter referred to as the Regional Head Election) in a country is an effort to realize good governance and the realization of a democratic state. However, it raises legal problems in the field, such as the occurrence of the attitudes of state officials or state apparatus in this case, one of which is village officials who participate in efforts to win one of the candidates for election and post-conflict local election. This needs to be investigated through legal studies using normative legal research methods, with legal research sources namely primary legal materials and secondary legal materials and the analysis used in this study using qualitative analysis. The Village Head is one part of the Government Bureaucracy which has been clearly regulated in the Election Law. All government bureaucracies may not be involved or support one candidate, including one of them is the Village Head, but in practice there are still many Village Heads who support certain candidates. In article 66 clause 2 part C about The General Election Commission Regulation Number 7 of 2015 was emphasized in the campaign, candidate pairs and/or campaign teams are prohibited from involving “village head or other designations/lurah and village apparatus or other designations/kelurahan.” The prohibition to include village heads and village apparatus is contained in Article 280 paragraph (2) of the Election Law. It is clear that if the campaign involves the village apparatus, it is included in the election violation and is included in an election crime and can be given a criminal sanction if it is proven to have committed an election crime. Pemilihan umum ataupun juga pemilihan kepala daerah (yang selanjutnya disebut dengan Pemilukada) dalam suatu negara merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta terwujudnya negara demokrasi. Namun menimbulkan persoalan-persoalah hukum di lapangan seperti terjadinya sikap-sikap aparat negara atau perangkat-perangkat negara dalam hal ini salah satunya adalah perangkat desa yang ikut serta dalam upaya memenangkan salah satu calon peserta pemilu maupun pemilukada. Hal ini perlu diteliti melalui kajian hukum dengan metode penelitian hukum normatif, dengan sumber penelitian hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif. Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Pemilu. Semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat ataupun mendukung salah satu calon termasuk salah satunya adalah Kepala Desa namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan ”Larangan mengikut sertakan kepala desa dan perangkat desa terdapat dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Jelas bahwa apabila dalam kampanye melibatkan dan perangkat desa termasuk dalam pelanggaran pemilu dan masuk dalam tindak pidana pemilu dan dapat diberi sanksi berupa pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana pemilu.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU Aris Irawan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Korupsi telah menjadi extra ordinary crimes yang membahayakan perekonomian negara Indonesia dan menghambat pembangunan Nasional. Semua elemen tidak mengharapkan korupsi menjadi suatu akar masalah yang tidak terselesaikan dari dahulu sampai sekarang. Selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku semata, kebijakan hukum pidana tentang perlindungan saksi di Indonesia khusus dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebuah gagasan yang perlu di optimalkan, karena mengoptimalkan perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai instrument alternatif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegak hukum kesulitan untuk mengungkap sebuah kasus korupsi yang biasanya sangat terencana secara sistemik. Biasanya saksi dan/atau pelapor enggan untuk melaporkan sebuah kasus korupsi, karena adanya ancaman, intimidasi dan kriminalisasi terhadap terhadap dirinya dari pihak-pihak tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. (2) Bagaimanakah urgensi perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. (3) Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana terhadap perlindungan Saksi sebagai sarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer didukung data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan Pertama, Perkembangan Pengaturan tentang perlindungan saksi dalam kasus korupsi tidak terlepas dari kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana. Kedua, urgensi perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, berkaitan dengan praktik intimidasi dan ancaman kepada saksi merupakan pengalaman empirik yang sering dialami. Berbagai laporan kasus dirilis oleh beberapa pihak telah menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah persoalan yang sangat penting dan urgen. Ketiga, kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Perlunya Optimalisasi peranan LPSK di dalam suatu kebijakan hukum pidana termasuk dalam memberikan perlindungan bagi saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi, sehingga perlu pembaharuan Undang-Undang menyangkut perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi.
CRIMINAL LIABILITY FOR PERFORMERS OF THE PERSECUTION OF RELIGIOUS FIGURES IN INDONESIA Fitri Wahyuni; Aris Irawan; Siti Rahmah
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i1.358

Abstract

Persecution is a crime that is against the law in which the perpetrator must be sanctioned in accordance with the actions he committed. Refers to recent phenomenon, Persecution is happening againt religious leaders in Indonesia today. This is in the public spotlight because the perpetrators of persecution of religious figures according to the assumption of the perpetrators are mentally ill. In this study, the researcher used normative legal research methods. The type of data used in this research is secondary data and tertiary data. After the data is collected, then the data is analyzed and compiled using descriptive analysis and deductively deduced from general things to specific things. The results of the study state that perpetrators of persecution of religious figures can be held by legal liability for the crime and must comply with the elements contained in the Criminal Code. Criminal liability for perpetrators of persecution of religious figures depends on the results of examinations that have been carried out by a psychiatrist, then the judge will judge whether the psychological condition experienced by the perpetrator has influenced his actions or not.
The Dispute Resolution of Violation of Indonesian Forest Area Based on the Decision of The Supreme Court Number 269 K / TUN / 2018 Aris Irawan
Journal of Social Science Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.791 KB) | DOI: 10.46799/jss.v2i2.73

Abstract

This research aimed at analyzing the characteristics of resolution of forest area disputes based on the Decision of the Supreme Court Number 269K / TUN / 2018. This research used normative legal method with legal, case, and conceptual approaches. The results showed that the Decidendi Ratio of the Supreme Court’s Decision was inappropriate. It is because in the context of the principle of legal certainty, that the object of the dispute is not included in the PTUN Decree, because of the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 1 / Pbt / KEM-ATR / BPN / 2016, is an integral part of the execution of criminal law against the act of falsifying documents carried out by officials within the North Kalimantan National Land Agency (formerly East Kalimantan), in issuing the PT Nunukan Jaya Lestari HGU certificate. The Supreme Court’s consideration regarding the overlapping area between PT Adindo Hutani Lestari and PT Nunukan Jaya Lestari, covering ±3,500 Ha is also incorrect because it must be understood that the area claimed to be overlapping is a dispute of the forest area.
Perampasan Aset Dalam Pembaruan Hukum Pidana Korupsi Pada Era Pemerintahan Prabowo Asneliwarni; Aris Irawan; Susi Delmiati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ck2qcd63

Abstract

Korupsi di Indonesia masih menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, sementara mekanisme pemulihan aset melalui instrumen hukum pidana yang berlaku belum mampu mengembalikan kerugian negara secara optimal. Sistem perampasan aset yang saat ini didominasi oleh pendekatan conviction-based forfeiture menempatkan putusan pidana sebagai prasyarat utama perampasan aset, sehingga menghadapi berbagai kendala ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau menyembunyikan aset melalui skema pencucian uang yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan perampasan aset dalam pembaruan hukum pidana korupsi di Indonesia serta mengkaji peluang pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk mendorong pergeseran paradigma pemberantasan korupsi dari criminal justice orientation menuju asset recovery justice orientation. Penelitian ini juga menemukan bahwa era pemerintahan Presiden Prabowo menghadirkan policy window yang relatif lebih kondusif bagi reformasi hukum perampasan aset dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, penerapan non-conviction based asset forfeiture harus dirancang dalam kerangka judicial forfeiture model yang menjamin perlindungan hak milik, asas due process of law, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, dan pengawasan yudisial yang efektif. Dengan demikian, reformasi hukum perampasan aset harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.
Transformasi Regulasi Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ekosistem Bisnis Digital Di Indonesia Asneliwarni; Aris Irawan; Fitri Wahyuni
Indragiri Law Review Vol. 3 No. 2 (2025): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v3i2.157

Abstract

The reconstruction of criminal provisions that correspond to the characteristics of electronic transactions and legal relationships in digital spaces has become increasingly urgent within Indonesia’s evolving digital economy. Regulatory dynamics demonstrate normative fragmentation, overlapping statutory frameworks, and unclear boundaries of criminal liability among legal subjects, particularly business actors, digital platform providers, and users. Such conditions generate legal uncertainty and create the risk of overcriminalization in digital business practices. This article aims to analyze the transformation of regulatory frameworks and criminal provisions within Indonesia’s digital business ecosystem and to identify the challenges of legal certainty in ensuring balanced protection for business actors and consumers. The research adopts a normative legal method, employing statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the Law on Electronic Information and Transactions, the Consumer Protection Law, the Trade Law, the Personal Data Protection Law, as well as criminal provisions under the Indonesian Criminal Code and related sectoral regulations. The findings indicate that regulatory transformation has not been adequately accompanied by proportionate and integrated criminal policy formulation, resulting in ambiguity regarding the legal status of digital platforms and uncertainty in the construction of criminal liability. Consequently, a harmonized regulatory model and the reconstruction of criminal provisions grounded in the principles of balanced legal protection, proportional liability, and the doctrine of ultimum remedium are necessary to establish adaptive, equitable, and responsive legal certainty within Indonesia’s digital economy
The Perceptions and Tendencies of Judges Religious Court In Using the Kitab Kuning (Books of Fiqh) in Indonesia Aris Irawan; Fitri Wahyuni; Reza Hanifa; Asneliwarni; Rias Wita Suryani
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 33 No. 2 (2022): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v33i2.2030

Abstract

This research investigates the judges’ perception and tendency to refer to the Books of Fiqh (Kitab Kuning). This research focuses on sharia economic dispute settlement in Indonesian religious courts. The research method used combines normative legal and empirical socio-legal research. The results found that the perception and tendency of judges towards several sources of legal rules in assessing, weighing, and deciding a sharia economic case in the Indonesian Religious Courts, did not always rely on one KHES as a material source. In Indonesian law, judges cannot use only one source in resolving sharia economic disputes, such as the Book of Fiqh (Kitab Kuning) only. However, it is an equally important combination, and it can be seen from several decisions of the Religious Courts in Indonesia.
The Perceptions and Tendencies of Judges Religious Court In Using the Kitab Kuning (Books of Fiqh) in Indonesia Aris Irawan; Fitri Wahyuni; Reza Hanifa; Asneliwarni; Rias Wita Suryani
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 33 No. 2 (2022): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v33i2.2030

Abstract

This research investigates the judges’ perception and tendency to refer to the Books of Fiqh (Kitab Kuning). This research focuses on sharia economic dispute settlement in Indonesian religious courts. The research method used combines normative legal and empirical socio-legal research. The results found that the perception and tendency of judges towards several sources of legal rules in assessing, weighing, and deciding a sharia economic case in the Indonesian Religious Courts, did not always rely on one KHES as a material source. In Indonesian law, judges cannot use only one source in resolving sharia economic disputes, such as the Book of Fiqh (Kitab Kuning) only. However, it is an equally important combination, and it can be seen from several decisions of the Religious Courts in Indonesia.
Co-Authors Asneliwarni Asneliwarni Asneliwarni Fitri Wahyuni Reza Hanifa Rias Wita Suryani Siti Rahmah Susi Delmiati