Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum
Fandi Nur Rohman
Universitas Islam Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019) Muhammad Addi Fauzani; Fandi Nur Rohman
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.79

Abstract

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa belum diatur secara jelas, keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 belum memberikan solusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini pertama, Bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum penguasa oleh peradilan administrasi di Indonesia?, kedua, Bagaimana problematik dan rekonstruksi penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum penguasa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 oleh peradilan administrasi di Indonesia?, hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun, serta Perma 2/2019. Kedua, problematiknya antara lain yaitu pemilihan kata melanggar masih mempunyai makna yang sempit, unsur-unsur perbuatan melawan hukum belum jelas, keterbatasan waktu, dan tidak adanya ukuran ganti kerugian.
URGENSI REKONSTRUKSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) Muhammad Addi Fauzani; Fandi Nur Rohman
Justitia et Pax Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i2.2501

Abstract

This research has two problem formulations, First, how the Constitutional Court's construction in giving consideration to "open legal policy"; Second, what is the urgency of the Constitutional Court's reconstruction in giving consideration to"open legal policy"? This research uses a normative juridical study using the statutory and conceptual approach. The results of this study are: First, that is a lack of clarity and consistency from the Constitutional Court in determining benchmarks for open legal policy considerations. Second, there are new concept been proposed: a) applying the doctrine of "political question"; b) The Constitutional Court still tests a norm based on formal and substantial requirements. The advice given is that Constitutional Court should take a position in accordance with the reconstruction proposed in this study.
Co-Authors Fauzani, Muhammad Addi