Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLA KOMUNIKASI KELOMPOK PADA KELOMPOK 3 ANGKATAN XIII PELATIHAN DASAR CPNS PROVINSI JAWA TENGAH 2021 Sodikin Sodikin
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 1: Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i1.609

Abstract

Komunikasi merupakan kegiatan manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Komunikasi merupakan upaya untuk mengekspresikan gagasan agar diketahui dan direspon oleh komunikan. Dengan komunikasi ini manusia dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Komunikasi berkembangan terus sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup dan teknologi. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang jumlahnya terbatas. Komunikasi ini dilakukan atas dasar kepentingan bersama untuk mengatasi masalah kelompok. Kelompok 3 Angkatan XIII Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Jawa Tengah merupakan contoh dari kelompok yang melakukan komunikasi secara virtual dalam rangka memecahkan masalah bersama yaitu menyelesaikan tugas individu, tugas kelompok, membuat Role Play dan menyusun Rancangan Aktualisasi. Dengan komunikasi kelompok bukan hanya tugas saja yang bisa diselesaikan dengan lebih mudah namun juga tercipta rasa kesetiakawanan, senasib seperjuangan untuk bersama-sama lulus Pelatihan Dasar CPNS 2021
KAJIAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Sodikin Sodikin
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 2: Juli 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i2.716

Abstract

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat aparatur pemerintah memerlukan komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi aparatur pemerintah dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Komunikasi lisan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui alat-alat komunikasi sedangkan komunikasi secara tertulis dilakukan melalui naskah dinas. Pengaturan atau penataan naskah dinas diperlukan agar terjadi standarisasi terhadap bentuk, pemakaian huruf, logo serta kewenangan pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah diundangkan untuk memberikan pedoman penyusunan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Gubernur tersebut belum berjalan secara efektif di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perlu upaya bersama secara intensif dan berkelanjutan melalu sosialisasi serta pelatihan agar Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah