Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FILANTROPI, AKTOR DAN MODAL BUDAYA DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN DAERAH TERPENCIL DI SULAWESI BARAT Rahmadina Reskiadi; Subaidi Subaidi
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 1: Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i1.1673

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang adanya filantropi manusia, aktor, dan modal budaya dalam perkembangan Pendidikan yang dibangun oleh komunitas di daerah terpencil, khususnya dalam pandangan cinta kemanusiaan dalam hal filantropi dan teori strukturasi Anthony Giddens. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yang bersifat deskriptif, dengan fokus kajian pada eksternalisasi pendidikan di daerah terpencil khususnya pada anak-anak yang masih minim dalam akses pendidikan beserta aktor yang berperan dalam konsep filantropi. Sementara konsep pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan sistematika dari masalah tersebut, penulis merumuskan dua strategi yaitu untuk mengetahui peran pelaku filantropi dalam aspek pendidikan di daerah terpencil dan pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan pendidikan anak. Filantropi aktor dan modal budaya menunjukkan bahwa relasi komunitas dan anak-anak di daerah terpencil dapat dilaksanaakn dengan baik, berdasarkan kegiatan tersebut aktor seperti Komunitas Lima Mendidik sangat aktif dalam memberikan kegiatan positif seperti adanya program pemberdayaan yang berlangsung. Yaitu pemberdayaan literasi sosial, sumber daya alam, pengembangan bakat, pemberdayaan anak berbasis keaagamaan, dan adanya pemanfaatan teknologi.
PEKERJA SOSIAL ANTI PENINDASAN LEVEL STRUKTURAL (Sudut Pandang Pekerja Sosial Terkait Kasus Penyelewengan Dana Bantuan SosialCOVID-19 Oleh Menteri Sosial Juliari Batubara) Nola Yolanda Oktaviola; Subaidi Subaidi
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 9: Mei 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i9.2332

Abstract

Penanganan setiap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh satu lembaga independen yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bukanlah suatu beban amanah yang mudah bagi KPK sejak reformasi melakukan pemberantasan korupsi di negara seluas Indonesia, tentunya ini amanat yang sangatlah berat. Pasalnya KPK dalam hal ini terkadang harus berhadapan langsung dengan para pemangku jabatanjabatan penting yang ada di jajaran pemerintahan. Ditambah lagi apabila suatu kasus tertentu yang memiliki hubungan dengan aparat penegakan hukum, tentunya akan sulit bagi KPK untuk tetap dapat berdiri tegak dalam menjalankan amanat UUD 1945. Independensi, transparansi serta profesionalitas dalam menjalankan tugas merupakan nilai luhur yang harus terus dijaga oleh KPK. Terlebih komponen yang bergerak menjadi bagian dalam menjalankan fungsi KPK berasal dari berbagai kalangan ada, tentunyakinerja dan komitmen dari KPK untuk menegakkan korupsi akan selalu menjadi sorotan dari masyarakat luas. Kasus korupsi di jajaran menteri selama pemerintahan presiden Jokowi terbilang banyak jumlahnya, secara keseluruhan menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan menteri yang berasal dari berbagai afiliasi partai besar di Indonesia. Pekerjaan sosial anti penindasan pada level structural berfokus pada perlawanan dan perubahan terhadap institusi sosial, kebijakan, hukum, ekonomi, dan sistem politik. Perubahan structural tersebut ditentukan dengan kontribusi terhadap perubahan fundamengal atau transformasi sistem sosial, ekonomi.