Garuda - Garba Rujukan Digital

Rudi Hardi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar

Author-ID : 3659960

Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PERAN MEDIA MASSA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2013 DI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO Hardini Hasanuddin; Muhammad Yusuf Badjido; Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Mass media is one of the factors that may affect the level of participation of voters in a local election. Based on this, the researchers were motivated to prove that the mass media have an important role in increasing the participation of voters in the local elections in 2013 in District Tempe Wajo. This research is a qualitative descriptive to decipher and interpret the data obtained from the process of organizing and sorting the data obtained from the field and from informants who were 18 people into patterns, categories, and a basic outline that can be found themes and formulated the working hypothesis the results of the study show the influence of the mass media of increasing participation of voters in the 2013 election in District Tempe Wajo. Such increase is influenced by factors; information. Media Massa merupakan salah satu faktor yang dapat memepengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada suatu pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk membuktikan bahwa media massa mempunyai peran penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan menguraikan serta menginterprestasikan data yang diperoleh dari proses mengorganisasikan dan mengurutkan data yang di peroleh dari lapangan dan dari para informan yang berjumlah 18 orang kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja.Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh media massa terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Peningkatan tersebut sangat di pengaruhi oleh faktor; informasi.

PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Aslam Aslam; Abdul Kadir Adys; Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study discusses the role of government in curbing illegal mining of nickel in North Kolaka. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: The government's role in the nickel curb illegal mining of all functions is still very weak both in setting / regulation, services, community development, asset management functions of State and public safety, order, security, and protection; Inhibiting factors for the Government to curb illegal mining namely: lack of government coordination, no oversight, public apathy and lack of awareness of the mine owners. The factors supporting government's role in curbing illegal mining nickel miner and openness is the attitude of the community greatly assist the government. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan ilegal nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan nikel illegal dari semua fungsi masih sangat lemah baik dalam pengaturan/regulasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset Negara maupun dari fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan, dan perlindungan; Faktor penghambat bagi pemerintah dalam menertibkan pertambangan illegal yakni: tidak adanya koordinasi pemerintah, tidak ada pengawasan, sikap apatis masyarakat serta kurangnya kesadaran pemilik tambang. Sedangkan faktor pendukung peran pemerintah dalam penertiban pertambangan nikel illegal adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat sangat membantu pemerintah.

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Nurhidayat M; Sitti Nurmaeta; Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed at knowing the Coordination of Inter-government institutions in Electronic ID-card Services as well as at knowing the supporting and obstacles factors of the Coordination of Inter-government institutions in the Electronic ID-card Services in Rappocini district of Makassar . This research wasadescriptive – qualitative, the population in this research are also as sample of 31 people . Data were collected by observation , questionnaires and interviews developed by the respondent . The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all data collected by the authors, then presented in the form of frequency tabulation completed by respondents’ idea obtained from the informants , interviews , and questionnaires . The results showed the Coordination of Inter-Government institutions in Electronic ID-card service in the Rappocini district of Makassar categorized as less effective and influenced by several supporting and inhibiting factors. The inhibiting factor in Electronic ID-card services , namely : (a). Lack of computer facilities and infrastructure devices in regard to the number of mandatory for Electronic ID-card. (b). communities took low active role to queue for electronic ID-card service. (c). Less proposionality of the operator of Electronic ID-card in carrying on its duties and responsibilities. While the supporting factors in Electronic ID-card services, namely: (a). The presence of regulations on population policies in the service of Electronic ID-card, (b). The presence of a proportional local budget from the central government to distribute in any subdistricts in Makassar. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan Dalam Pelayanan E- KTP serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 31 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor penghambat dalam Pelayanan e-KTP yaitu : (a).Kurangnya sarana dan prasaranan perangkat komputer di banding jumlah wajib e-KTP. (b).Rendahnya peran aktif masyarakat ikut antrian dalam pelayanan e-KTP. (c).Kurang proposionalnya operator e-KTP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan e-KTP yaitu : (a).Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan dalam pelayanan e-KTP, (b). Adanya anggaran APBD yang proposional dari pemerintah pusat untuk distribusikan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search