Mappamiring Mappamiring
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI RESIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Vidia Reski Awalia; Mappamiring Mappamiring; Andi Nuraeni Aksa
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.007 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.124

Abstract

Cope with disasters is an obligation for local governments as stakeholders in the Region. In anticipation of a disaster in order not to cause any material damage early anticipation of course required of local governments and communities in addition to the government setempat. Because community also has an important role taking part in the face of future disasters, so as to create a sense of security even though the area is categorized as prone to risk disaster. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the role of the government and society in tackling the risk of disaster in the village Tahibua. This research is a qualitative research. The results of this study indicate that the government's role in disaster relief in the Village Tahibua can be considered very good, because, based on the narrative of the people in the village Tahibua itself felt the programs that the government has carried out as well as the preparedness of intensified done well before they occur and when disaster.Menanggulangi bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah selaku stakeholders di Daerah. Dalam mengantisipasi setiap bencana agar tidak menimbulkan kerugian materiil tentunya dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Karena selain pemerintah masyarakat juga memiliki peranan penting ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, sehingga mampu tercipta rasa aman meski daerah tersebut termasuk kategori rawan resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana di Desa Tahibua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Desa Tahibua bisa dikategorikan sangat baik, karena berdasar dari penuturan masyarakat di Desa Tahibua itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan baik sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO Muslimin Muslimin; Mappamiring Mappamiring; Sitti Nurmaeta
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2012): (April 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1130.905 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i1.43

Abstract

The purpose of this study is to describe and explain the accountability of the management of village fund allocation In the Punagaya Village, District of Bangkala Regency of Jeneponto. This type of research is quantitative descriptive and sample as many as 40 employees and communities by using a sampling technique that uses totality probability of members of the population. Data collected by using such instruments; Observations, questionnaires and documentation of the respondents. The data were analyzed statistically using the quantitative simple frequency table. Results showed that accountability for the management of the village fund allocation in the village of Punagaya, District of Bangkala, Regency of Jeneponto. Limiting factor accountability village fund allocation skills, desires and level of participation. Planning program ADD (Village Fund Allocation) in the village of Punagaya gradually been implementing the concept of participatory development of rural communities. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan sampelnya sebanyak 40 orang pegawai dan masyarakat dengan menggunakan teknik probability sampling yang menggunakan kesuluruhan dari anggota populasi. Data dikumpul dengan menggunakan instrument berupa; Observasi, Kuesioner Dan Dokumentasi terhadap responden. Data tersebut dianalis secara statistic deksriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya akuntablitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Faktor akuntabilitas alokasi dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa.
KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG) Nurhidayah Nurhidayah; Mappamiring Mappamiring; Burhanuddin Burhanuddin
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1924.165 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v3i2.73

Abstract

This study aimed at knowing the impact of the knowledge and skills problem in Secretariat of Bantaeng regency asaform of Bureaucracy Pathology. The findings of this study were expected to provide more information about the condition of bureaucracy in the secretariat of Bantaeng regency and its bureaucratic pathologies that have disturbed the function of the bureaucracy as a tool of society in achieving an ideal goal. Academically, the findings of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific studies, especially under the problem of bureaucratic pathology. The method used in this study was descriptive qualitative supported by  quantitative data in the form of tables of frequency with library research (library research) and field studies (field research) as the techniques of data collection. Meanwhile, the sampling technique used in this research was the total sampling in which the samples were taken subjectively who considered representative for this study. The results showed how the problem of knowledge and skill under the indicators: 1). Level of education, 2). Training, 3). Experience gave a negative influence on the performance of civil servants. Finally, this influences the incompetence of bureaucratic to run the roles and functions or in term of Bureaucracy Inconsistency.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari masalah pengetahuan dan keterampilan di Sekretariat Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bentuk Patologi Birokrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi lebih tentang kondisi birokrasi di sekretariat daerah kabupaten Bantaeng serta patologi birokrasinya yang selama ini cukup mengganggu fungsi birokrasi sebagai alat masyarakat dalam mencapai tujuan ideal. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan member nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah patologi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi, dengan teknik pengumpulan data studikepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sample total yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana masalah pengetahuan dan keterampilan dengan indikator: 1). Tingkat pendidikan, 2). Pelatihan, 3). Pengalaman, memberi pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Pada akhirnya pengaruh ini mengakibatkan ketidak mampuan birokrasi menjalankan peran dan fungsinya atau yang disebut dengan istilah Inkonsistensi Birokrasi.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR Fahril Fahril; Mappamiring Mappamiring; Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.992 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v4i2.89

Abstract

The purpose of this study to determine the transparency of financial management at the Health Agency of Makassar. This type of research is descriptive qualitative approach and the type used is phenomenological. The results showed that there is a supply of information with clarity indicator procedures, clarity of costs are not transparent. There is easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly. There are complaints mechanism for complaints to the service users. publication activities on mass media activity has been carried out but not optimal in non-governmental institutions. Efforts made in the Makassar Health Agency financial liability in accordance with applicable regulations. To ensure internal and external transparency Makassar Health Agency has been building websites as a medium of socialization and dissemination of financial accountability. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan yaitu fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya belum transparan. Ada kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung. Tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna layanan . kegiatan publikasi kegiatan pada media massa telah dilakukan namun belum optimal pada lembaga non pemerintah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin trasparansi internal dan eksternal Dinas Kesehatan Makassar telah membangun website sebagai media sosialisasi dan diseminasi pertanggungjawaban keuangan.
IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO Octrian TSL; Mappamiring Mappamiring; Mappigau Samma
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.672 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v3i1.63

Abstract

Punagaya village through the village fund allocation (ADD) will allocate a budget for community development in the areas of sugar production business, the study aims to look at the implementation of the allocation of funds in the rural community empowerment programs and the factors that affect the implementation of the implementation of the allocation of funds within the village community empowerment program in the Village Punagaya sub Bangkala Jeneponto district. This research is descriptive qualitative research sampling technique used was purposive sampling. This study uses data analysis techniques interviews and observations, after which the data collected are then analyzed using frequency tables later be described qualitatively. Number of samples 33 people consisting of 1 person village head, village secretary 1 person, a member of the Committee seminar 5 people, local people 7 people, 4 people Ibu PKK, brown sugar 6 people Makers, Executive Team Live Help ADD 3orang, public figures 6 people. Penelitaian showed that 52% of people believe that the implementation of the Village punagaya village fund allocation in the village punagaya poorly this happens because people do not see the program conducted by the local government to improve the empowerment and increased repair services performed by local governments to use allocation of village funds. Based on the research I did it, it can be concluded that the public has not been empowered by optimal utilization of ADD in the Village District Punagaya Bangkala Jeneponto. It is caused due to problems such as the allocation of funds provided inadequate to meningatkan empowerment, besides the allocation of funds is often given too late and village officials rendahmya influence on the development and management of the allocation of funds is a factor inhibiting village program implementation in the village of village fund allocation Punagaya Sub Bangkala Jeneponto but from the village fund allocation is expected to increase creativity, prosperity and jobs for the community. Desa Punagaya melalui Alokasi dana desa (ADD) akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di bidang usaha produksi gula merah,penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi alokasi dana dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi alokasi dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Punagaya kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data hasil wawancara dan observasi , dimana setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tabel frekwensi kemudian di deskripsikan secara kualitatif. Jumlah sampel 33 orang terdiri dari Kepala desa 1 orang, Sekretaris desa 1 orang, anggota Panitia seminar 5 orang , Masyarakat setempat 7 orang, Ibu PKK 4 orang , Pembuat gula merah 6 orang, Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD 3orang, Tokoh masyarakat 6 orang. Penelitaian ini menunjukkan bahwa sebesar 52% masyarakat Desa punagaya beranggapan bahwa implementasi alokasi dana desa di Desa punagaya kurang baik hal ini terjadi karena masyarakat tidak melihat adanya program yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan menggunakan alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan DD di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti alokasi dana yang diberikan belum memadai untuk meningatkan pemberdayaan masyarakat , selain itu alokasi dana ini sering terlambat diberikan dan rendahmya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat implementasi program alokasi dana desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto padahal dari alokasi dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas, kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat.