Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Istinbath : Jurnal Hukum
Gary Gagarin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA Gary Gagarin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.675 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.945

Abstract

Abstrak In Sharia Financial Institute, especially sharia insurance has Sharia Supervisory Board to provide supervisor and ensure that practice of Sharia Financial Institute is in line with sharia principles. In practice, the role of Sharia Supervisory Board not optimal and still weak performing their duties, so that impact to the development of sharia insurance. On that basis the role of Sharia Supervisory Board should be optimized to promote sharia industri in indonesia because provision about Sharia Supervisory Board have been regulated in many regulation. This article to analyze the problem faced Sharia Supervisory Board and found a solution to optimum role of Sharia Supervisory Board. Keywords : Sharia Insurance and Sharia Supervisory Board Pada suatu Lembaga Keuangan Syariah, khususnya asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan pengawasan dan memastikan bahwa usaha yang dijalankan suatu tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, peran DPS ini belum optimal dan masih lemah dalam menjalankan tugasnya sehingga berdampak pada perkembangan asuransi syariah. Atas dasar tersebut peran dari DPS sudah seharusnya dapat dioptimalisasi untuk memajukan industri asuransi syariah di Indonesia karena ketentuan mengenai DPS sudah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh DPS dan menemukan solusi untuk mengoptimalisasi peran dari DPS. Kata Kunci : Asuransi Syariah dan Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah
Analisis Hukum Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Eksistensi Perusahaan Di Kabupaten Karawang Gary Gagarin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1069.618 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v16i1.1373

Abstract

Upah dari sisi pekerja merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari jumlah, sedangkan dari sisi pemgusaha umumnya dikaitkan dengan produktivitas. Permasalahan mengenai upah selalu menjadi perhatian dari semua kalangan baik dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh, dan masyarakat setiap tahunnya. Kenaikan upah minimum harus diperhatikan sedemikian mungkin agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan, pekerja/buruh dan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan daya serap tenaga kerja karena mempengaruhi eksistensi dari suatu perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mampu menerapkan upah minimum bagi pekerja/buruh dan bagaimana dampak kenaikan upah minimum terhadap eksistensi suatu perusahaan. metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengelaborasikan antara studi kepustakaan dengan data-data empiris di lapangan. Hasil penelitian ini yaitu pengusaha yang tidak mampu menerapkan upah minum dapat mengajukan penangguhan upah dan apabila tidak mengajukan penangguhan upah maka pengusaha dapat dikenakan pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, kenaikan upah minimum menimbulkan dampak terhadap tutupnya beberapa perusahaan terutama perusahaan tekstil, namun bagi perusahaan asing kenaikan upah minum tidak memiliki dampak yang siginifikan karena upah minimum dijadikan sebagai upah terendah di perusahaan tersebut, sedangkan bagi pihak pekerja/buruh kenaikan upah tidak berdampak terhadap kenaikan kesejahteraan karena harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan harga.
Co-Authors