Garuda - Garba Rujukan Digital

MERAWAT KERUKUNAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGARA Sabara Nuruddin
Al-Qalam Vol 21, No 2 (2015)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan kearifan lokal Muna yang telah diimplementasikandalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Muna. Adapun permasalahan dalampenelitian ini adalah bagaimana operasionalisasi kearifan lokal dalam merawat kerukunan umat beragamadi kabupaten Muna? Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendeskripsikanoperasionalisasi kearifan lokal Muna dalam membangun kerukunan umat beragama. Dari hasil temuanpenelitian didapatkan bahwa operasionalisasi kearifan lokal dalam membangun kerukunan umatberagama di kabupaten Muna dilakukan melalui pendekatan kultural dan struktural serta difungsikansebagai alat kuratif maupun preventif dari segala potensi yang merusak kerukunan umat beragama dikabupaten Muna. Terdapat beberapa kearifan lokal Muna yang secara fungsional cukup efektif dalammerawat suasana kerukunan di Muna. Yaitu; budaya gampola atau gotong-royong, tarian modure danlinda’, serta pesan-pesan bijak dari kabali seperti dapo Moa Moa Sioho (saling mengasihi satu sama lain),dapo angka angkatau (saling menghormati satu sama lain), dapo mo moologho (saling tolong menolongsatu sama lain), dapo adha adhati (saling menghargai satu sama lain), dan dapo pia piara/dapo bhinibhinikuli (saling asah, saling asih, saling asuh, saling tenggang rasa satu sama lain).

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PENGELOLAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH Sabara Nuruddin
Al-Qalam Vol 22, No 2 (2016)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan peran penyuluh agama dalam pengelolaan kerukunan umat beragama di Mauku Tengah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana situasi hubungan umat beragama di kabupaten Maluku Tengah?, bagaimana padangan penyuluh agama tentang kerukunan di kabupaten Maluku Tengah?, dan bagaimana keterlibatan penyuluh agama di kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama?. Wilayah Maluku Tengah merupakan wilayah yang heterogen dari segi agama dan pernah mengalami sejarah konflik keagamaan pada tahun 1999-2003. Ekses dari konflik tersebut adalah segregasi pemukiman yang didasarkan pada agama (Islam dan Kristen). Rekonsiliasi konflik yang dilakukan menggunakan beberapa modal kultural yang berbasis kearifan lokal Maluku, yaitu gandong, pela, masohi, dan lain-lain. Pandangan penyuluh agama terhadap kerukunan di Maluku Tengah adalah bahwa segregasi pemukiman berdasarkan agama merupakan solusi sementara dan masih sangat rentan akan terjadinya konflik karena adanya jarak sosial yang terbangun. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah model pembauran pemukiman agar kerukunan umat beragama dapat tercipta dalam suasana yang lebih kultural. Peran penyuluh agama dalam pengelolaan kerukunan di Maluku Tengah melalui program Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) integrasi di mana semua penyuluh agama PNS berhimpun dalam satu kelompok kerja yang sama untuk meudian melakukan beberapa program kerja bersama yang secara sinergis sebagai perwujudan kerukunan yang aktif antar tokoh agama.

JEMAAT AHMADIYAH DAN RESPON MASYARAKAT DI KABUPATEN BUTON Sabara Nuruddin
Al-Qalam Vol 20, No 2 (2014)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri eksistensi jemaat Ahmadiyah di kabupaten Buton sertarespon masyarakat terhadap keberadaan jemaat Ahmadiyah. Penelitian ini berfokus pada dua masalahpenelitin, yaitu: bagaimana eksistensi dan perkembangan jamaat Ahmadiyah di kabupaten Buton sertabagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan jemaat Ahmadiyah di kabupaten Buton. Penelitianmenggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi,analisis data dengan metode deskriptif-analitis. Ahmadiyah di kabupaten Buton telah ada sejak tahun1983 dibawa oleh dua orang warga Buton yang telah menganut Ahmadiyah aliran Qadian di Jakarta.Hingga saat ini terdata 53 orang jemaat Ahmadiyah di Buton dan tinggal di kelurahan Saragi, kecamatanPasarwajo. Hubungan antara jemaat Ahmadiyah dan masyarakat sekitar tidak harmonis, masyarakatmerespon keberadaan jemaat Ahmadiyah dengan sikap resistensi yang tinggi, bahkan bermuara padakonflik horisontal pada tahun 2006, 2007, 2009, dan 2010. Saat ini, jemaat Ahmadiyah di Buton tidakdapat lagi melakukan aktivitas keagamaan.

KIPRAH SETENGAH ABAD YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS) PAPUA: MEMBANGUN HARMONI BERAGAMA MELAUI DUNIA PENDIDIKAN Sabara Nuruddin
Al-Qalam Vol 24, No 1 (2018)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Penelitian ini adalah penelitian tentang kiprah Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Papua di Kota Jayapura dalam upaya membangun harmoni kerukunan umat beragama (KUB) di Jayapura. Masalah peenelitian Bagaimana perspektif dan praktek KUB dari kelompok YAPIS Papua?, dan bagaimana meletakkan perspektif dan praktek KUB dari YAPIS dalam konteks Papua?.Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. YAPIS Papua mengembangkan perspektif tentang KUB didasarkan pada pandangan tentang Islam yang moderat dan inklusif yang dibangun di atas prinsip Islam rahmatan lil alamin. Melalui lembaga pendidikan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi YAPIS berkiprah sebagai lembaga pendidikan yang terbuka, inklusif, dan toleran dengan memberikan pelayanan pendidikan yang sama kepada putra-putri Papua tanpameihat latar belakang etnik dan agama. Prinsip Islam yang moderat dan toleran diperkenalkan kepada peserta didik melalui kurikulum Pendidikan Agama Islam dan ke-YAPIS-an melalui kurikulum berbasis kemajemukan. YAPIS di Tanah Papua dalam setengah abad kiprahnya telah berhasil mengembangkan role of model tolerans yang tepat untuk konteks masyarakat Papua yang multikultur. Secara sosioogis, YAPIS berhasil merekatkan jarak antara ke-Islam-an dan ke-Kristen-an di Tanah Papua melalui kiprahnya di dunia pendidikan.

RELIGIOUS HARMONY THROUGH THE DEVELOPMENT OF HOUSE OF WORSHIP BASED ON LOCAL GENIUS IN KEI ISLANDS, MALUKU Sabara Nuruddin; Aksa Aksa
Al-Qalam Vol 28, No 2 (2022)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/alq.v28i2.1087

The establishment of houses of worship represents how religious harmony exists in a community. The practice of harmony in the establishment of a house of worship shows the harmonization of relations between people in the community. This study explores cases of the practice of harmony through the establishment of a house of worship based on local wisdom that occurred in the Kei Islands, Maluku. The problems studied include; a description of the practice of harmony in the establishment of houses of worship, optimizing the function of local wisdom in the establishment of houses of worship and the participation of various elements of society related to harmony through the establishment of houses of worship based on local wisdom. Qualitative-descriptive research with a case study approach. The case of the chosen house of worship is the establishment of the Al-Manafi Mosque, Dian Pulau (Ohoi) Village, Hoat Sorbay District, Southeast Maluku. Field findings indicate the practice of harmony in the construction of the mosque because it involves the active participation of various elements of interfaith society. In the committee structure of the mosque establishment, there are even 15 names of non-Muslim committee members. Local wisdom functions optimally as the basis that forms the practice of this harmony. Kei's local wisdom, starting from the philosophy of ain ni ain, the customary law of Larvul Ngabal, the spirit of fanganan, to the practical forms of maren (gotong royong) and yelim (helping each other) optimally work to build collective awareness and the driving force that overcomes differences in faith, until the realization of the practice of harmony. All elements and levels of society, both individually and in groups, as well as the government, gave active participation in the establishment of the Al-Manafi Mosque, so as to create the practice of harmony among religious believers through the establishment of the house of worship.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search