Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yudisial
Shidarta Shidarta
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Jakarta
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DALIH KEADILAN DAN ERROR JURIS SEBAGAI ALASAN MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM Shidarta Shidarta
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.200

Abstract

ABSTRACTThere are many conditions that could be determined as valid defences in court decisions. Some have been specified in the Indonesian Criminal Code but others appear from legal practices. In the verdict number 583/Pid.B/2010/PN Jkt Sel., panel of judges concluded that the accused was unpunishable due to the existence of valid defences related to legal justice, moral justice, and social justice. This article scrutinizes those reasons of the valid defence and comes to the conclusion that judges failed to support their arguments. The author refers to "error juris" as a more appropriate rationale that should be establised in the judges' arguments.Keywords: valid defence, justice, error juris ABSTRAKAda banyak kondisi yang dapat ditetapkan sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf dalam putusan hakim. Beberapa di antaranya sudah diatur dalam KUHP, tetapi selebihnya muncul dalam praktik hukum. Dalam putusan No. 583/Pid.B/2010/PN Jkt.Sel., majelis hakim berkesimpulan bahwa si terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf terkait dengan keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Tulisan ini menelaah argumentasi majelis atas alasan-alasan pemaaf tersebut yang membawa pada kesimpulan bahwa hakim gagal dalam mendukung penalaran mereka. Penulis artikel ini meujuk "error juris" sebagai dalih yang lebih tepat digunakan oleh majelis hakim dalam membangun argumentasi mereka. Kata kunci: alasan pemaaf, keadilan, error jurist.
HAK OPORTUNITAS JAKSA DALAM MENYIKAPI PENGADUAN KASUS PERZINAHAN Shidarta Shidarta
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.192

Abstract

ABSTRACTIn the case of adultery occurred in Mataram, the public prosecutor used the right of discretion as not to accuse the complainant's wife. The use of this right has afterward become a polemic pertaining to the interpretation of crime by complaint in the context of adultery and the right of discretion as contained in the formulation of Article 284 paragraph (1) and (5) of the Criminal Code, and Article 35 of Law on the Attorney of the Republic of Indonesia. The author of this article argues that the use of right of discretion undermines the legality principle which is still highly respected in the enforcement of criminal law. Therefore, this right must be used very carefully. And the Attorney General who should have the authority of discretionary in deciding the suitability the use of the right of discretion. Keywords: the right of discretion, prosecution, adultery, crime by complaint. ABSTRAKDalam kasus perzinahan yang terjadi di Semarang, JPU menggunakan hak oportunitasnya untuk tidak menuntut isteri terdakwa. Penggunaan hak demikian tetap menjadi polemik berkenaan dengan penafsiran delik aduan dalam tindak pidana perzinahan dan hak oportunitas sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 284 ayat (1) dan (5) KUHP dan Pasal 35 UU Kejaksaan RI. Penulis artikel ini setuju bahwa penggunaan hak oportunitas ini harus tetap dihormati dalam penerapan hukum pidana, dan oleh karena itu harus pula dipakai secara ekstra berhati-hati. Jaksa Agunglah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kelayakan penggunaan hak tersebut. Kata kunci: hak oportunitas, tuduhan, perzinahan, delik aduan.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM LINGKUNGAN PENAFSIRAN EKSTENSIF DAN DOKTRIN INJURIA SINE DAMNO Shidarta Shidarta
Jurnal Yudisial Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i1.5

Abstract

ABSTRACTTort is a legal instrument that provides remedies for civil wrongdoings not arising out of contracts. A plantiff who suffers damage may use this instrument to file a lawsuit based on Article 1365 of Civil Code. According to this article, the plantiff is the person who should prove the wrongdoing, damage, and other elements of tort. Such a burden of proof is not in line with the spirit of strict liability as stipulated in Article 35 of Law No. 23 Year 1997. Unlike civil cases in general, the terms of wrongdoing and damage of tort could be defined broadly in environmental legal cases. For instance, a damage does not necessarily mean a physical injury.. Judges are very much anticipated to interpret such elements extensively rather than restrictively. Court Verdict Number 548/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL studied here seems to take a different direction from that of wideranging interpretation. Through this analysis the author resolves that imposing the doctrine of ‘injuria sine damno’ in some extent shall broaden the meanings of some crucial elements of tort.Keywords: tort, injuria sine damno, environmental law. ABSTRAKPerbuatan melawan hukum adalah sarana yang disediakan untuk mengatasi pelanggaran kontrak dalam hukum perdata. Penggugat yang menderita kergian dapat memakai instrumen ini untuk menggugat atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa si penggugatlah yang harus membuktikan kesalahan, kerugian, dan unsur-unsur lain dari perbuatan melawan hukum itu. Beban pembuktian ini tidak sejalan dengan semangat tanggung jawab mutlak yang ditetapkan dalam Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1997. Tidak seperti kasus-kasus perdata pada umumnya, istilah kerugian tidaklah harus bermakna kerugian fisik. Hakim tampaknya lebih menafsirkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini lebih luas daripada mempersempitnya. Putusan hakim NO. 548/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL yang ditelaah di sini menunjukkan arah yang berbeda daripada penafsiran memperluas. Melalui analisisnya, penulis artikel ini menyarankanagar doktrin ‘injuria sine damno’ yang digunakan dalam hal unsur-unsur penting dalam perbuatan melwan hukum itu harus ditafsirkan secara lebih luas.Kata kunci: perbuatan melawan hukum, injuria sine damno, hukum lingkungan.
MEMBIDIK PENALARAN HAKIM DI BALIK SKOR "KOSONG-KOSONG" DALAM KASUS PRITA MULYASARI Shidarta Shidarta
Jurnal Yudisial Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i3.181

Abstract

ABSTRACTThe case of Prita Mulyasari versus Omni International Hospital et al. is one of attractive legal problems happened in the last three years. In the context of private legal action, the Supreme Court had declared Prita was not guilty to spread her email because expressing somebody's feeling through personal and restricted communication media is not considered unlawful. On the other hand, any claim of malpractice should be proved by the claimant. According to the court's ruling, Prita failed to establish the evidences in order to support her statement. The court also relied on the assessment of malpractice to the Indonesian Medical Doctor Ethics Board. Such ways of thinking are the focuses of analysis in this article. The author believes there are some fallacies of legal reasoning occurred in this court decisio Keywords: legal reasoning, tort, malpractice, ethics ABSTRAKKasus Prita Mulyasari melawan Omni International Hospital dkk adalah sebuah perkara hukum yang menarik perhatian publik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dalam kasus perdata,MA menyatakan Prita tidak bersalah menyebarluaskan surat elektroniknya karena perbuatan mengungkapkan persaan seseorang melalui media komunikasi pribadi dan terbatas bukanlah perbuatan melawan hukum. Pada sisi lain, gugatan malpraktik yang diajukan Prita haruslah dibuktikan oleh si penggugat. Menurut majelis hakim kasasi, Prita gagal membuktikan gugatannya itu. Pengadilan juga mengandlkan penilaian malpraktik ini pada Majelis Kehormatan Dokter Indonesia. Artikel ini memfokuskan perhatiannya pada cara hakim bernalar atas kasus ini. Penulis menemukan sejumlah kesesatan penalaran dalam putusan ini. kata kunci: penalaran hukum, perbuatan melawan hukum, malpraktik, etika. 
Co-Authors