<![CDATA[ABSTRAKTujuan dari kajian putusan ini adalah untuk menguji apakah putusan majelis hakim di pengadilan tingkat banding sudah mencerminkan putusan yang adil baik secara prosedural maupun substantif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan hakim sudah mengikuti prosedur hukum acara secara memadai, bahkan majelis hakim terkesan sangat ketat dalam menerapkan prosedur hukum acara berdasarkan HIR dan Rv. Namun demikian putusan majelis hakim ini belum sampai pada memeriksa pokok sengketa yang didasarkan pada hukum materiil. Putusan ini belum menyentuh substansi atau pokok perkara yang disengketakan, sehingga belum mencerminkan keadilan substantif. Putusan hakim ini terasa kering dan belum menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum dielaborasikannya faktor-faktor non-yuridis dalam pertimbangan hakim, akibatnya kepentingan Para Terbanding belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan imbang secara substansial. Padahal keadilan substantif itulah yang harus diwujudkan hakim pada akhir putusannya.Kata kunci: keadilan substantif, putusan banding, sengketa sita jaminan.ABSTRACTThe purpose of this study is to examine whether a decision of the Yogyakarta Court of Appeal has been procedurally and substantively just. The author of this article discloses that the panel of judges who handled the case has strictly applied the procedural law as stated in the HIR and Rv so that the decision can be regarded as the procedural justice contained. However, the judges’ decision in this case does not reflect the substantive justice, since it has not reached the level of verifying the subject of disputes based on substantive law. The judges’ decision is too formalistic in checking and resolving the matter, so it only emphasizes the procedural fairness values instead of substantive justice values. In fact, substantive justice is of significance that must be upheld by judges at any kind of decision. Keywords: substantive justice, court of appeal decision, warranty-confiscation dispute.]]>
