<![CDATA[ Abstrak Kebijakan SNI wajib yang diberlakukan oleh pemerintah secara nasional sangat penting untuk melindungi berbagai kepentingan konsumen di tanah air. Sehubungan dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan SNI Wajib, maka sebaiknya diadakan analisis mengenai efektifitas penerapan SNI wajib oleh pemerintah dari sudut pandang masyarakat. Akan tetapi, adanya keterbatasan operasional, sumber daya, dan anggaran yang dimiliki untuk melakukan penelitian, penting untuk dilakukan prioritasi SNI wajib yang akan dijadikan obyek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menentukan SNI wajib yang sebaiknya menjadi prioritas sebagai obyek penelitian, memberi bobot pada setiap kriteria yang teridentifikasi, dan memilih SNI wajib yang penting untuk diprioritaskan sebagai objek penelitian efektifitas penerapan SNI. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner perbandingan berpasangan. Metode analisis yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk memprioritaskan SNI Wajib yang harus diteliti, yaitu jumlah pengguna produk yang diwajibkan SNI (bobot: 0,189), tingkat kesiapan konsumsi produkyang diwajibkan SNI (0,065), tingkat kerendahan kepedulian konsumen produk yang diwajibkan SNI terhadap keberadaan label SNI (0,182), tingkat kesiapan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan SNI wajibpada produk yang diwajibkan SNI (0,07), tingkat risiko keselamatan jiwa, kesehatan dan keamanan apabila terjadi pelanggaran terhadap SNI wajib pada produk yang diwajibkan SNI (0,45), dan tingkat kompetensi personel penelitian yang tersedia (0,044). Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa SNI wajib yang paling tepat untuk dijadikan objek penelitian efektifitas penerapan SNI wajib adalah SNI helm. Kata kunci: obyek penelitian, Analytical Hierarchy Process (AHP), SNI wajib, teori keputusan. AbstractMandatory SNI policy, which is implemented by government nationally, is very important to protect the rights of consumers in this country. Given there are still many infringements that occurred on the requirements of mandatory SNI, it is urgent to analyze the effectiveness of the implementation of mandatory SNI by the government from community perspective. However, due to the limited budget, resources, and operational constraint, it is important to prioritize the SNI Mandatory as the research object. Therefore,this research aims to identify the criteria that should be considered to decide which mandatory SNI that should be prioritized as research object, to weight the identified criteria, and to choose the mandatory SNI that should be prioritized as research object. Therefore research method employed was Analytical Hierarchy Process (AHP).The data collection was performed by using pair wisecomparison questionnaire. The research result shows that there are six criteria that should be considered to decide which mandatory SNI that should be prioritized as research object, namely the number of user (weight: 0.189), the product consumption readiness level (0.065), the consumers’ unawareness level on the availability of SNI mark (0.182), the infrastucture readiness on supporting the implementation of mandatory SNI (0.07), the risk level of safety, health and security if the requirements of SNI are not fulfilled (0.45), and the competence level of the research personnel (0.044). Furthermore, this research revealed that the mandatory SNI that should be prioritized as research object is SNI related to helmet.Keywords: research object, Analytical Hierarchy Process (AHP), mandatory SNI, decision theory.]]>
