R. Widodo Triputro
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisa Kualitas Pelayanan Publik: Studi Terhadap Pelayanan Surat Ijin Mengemudi di Polres X Tahun 2021 Ardiyanti Ardiyanti; R. Widodo Triputro
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.14466

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selalu ditingkatkan, tidak terkecuali pada pelayanan SIM oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Polres X, Polda Y. Pelayanan SIM selalu ditingkatkan karena SIM merupakan alat kontrol dan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya sebagai identitas diri para pengemudi kendaraan bermotor yang telah dinyatakan mampu mengemudikan, dan sebagai bentuk tanggung jawab bagi Polri maupun pengemudi kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor yang ingin memiliki SIM harus memenuhi prosedur dalam pembuatan SIM. Kesadaran hukum masyarakat yang telah terbentuk harus dapat diimbangi dengan kualitas pelayanan penerbitan SIM yang baik Meskipun peningkatan kualitas pelayanan selalu ditingkatkan, masih terdapat kendala, serta faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan pelayanan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, upaya peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polres X adalah sarana dan prasarana yang ada di ruang pelayanan SIM Polres X selalu ditingkatkan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan ruang pelayanan SIM Polres X menyebabkan adanya hambatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM oleh Satpas SIM Polres X. Selanjutnya data tentang faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polres X adalah kemampuan petugas Satpas Polres X dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM di Polres X sudah sangat baik. Petugas di Polres X sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM. Empati dan simpati yang ditunjukkan oleh petugas di Polres X dapat dirasakan oleh masyarakat yang sedang mengurus perpanjangan maupun penerbitan SIM baru.
Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Ari Susanti; R. Widodo Triputro
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 12: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i12.2460

Abstract

Condongcatur KB Village was established in 2019. The main problem faced by Condongcatur KB Village is related to the absence of an activity fund budget. The source of financing for activities only relies on ADD and community self-help. This study aims to describe the effectiveness and benefits of the KB village program in realizing quality family formation in Condongcatur Village. This research is a descriptive qualitative research with a case study approach. The selection of informants was carried out using a purposive technique. Informants in this study include: Head of the KKB Program Working Group, PLKB Kapanewon Depok, Working Group Members, Residents, Lurah, Head of LPMK, Head of BPKAL, and Kamituwo of Condongcatur Village. The results showed that the KB Village Program has been effective in achieving the goal of forming a quality family, supported by various elements of the community and related parties. The benefits of this program include reducing population growth and controlling migration, increasing family awareness of family planning, strengthening family relationships and with the environment, providing support to face economic, social, and health challenges, improving economic welfare through training, creating an environment that supports optimal growth, encouraging environmental awareness, and improving access and quality of education through Community Learning Hours.
SINERGI PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA DI KABUPATEN SLEMAN Endang Dwi Ratnasari; R. Widodo Triputro
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i1.9721

Abstract

Entrepreneurship development for youth is crucial to welcoming the Golden Indonesia Era in 2045, ensuring that this era brings benefits in the form of increased national economic development. Youth are expected to contribute to the nation's economic independence. Capacity building through entrepreneurship development is carried out so that young people are no longer dependent on job providers but are instead able to become entrepreneurs. Entrepreneurship development for youth is certainly the responsibility of all parties, especially local governments through authorized regional apparatus. In 2024, Sleman Regency received the "Kabupaten Layak Wiramuda" or "Young Entrepreneur" award from the Ministry of Youth and Sports. This achievement demonstrates the local government's role in fostering entrepreneurship. However, youth entrepreneurship development still faces various challenges, such as limited skills, access to capital, unstable psychological conditions of young people, and a lack of ongoing mentoring. This study uses qualitative research methods to describe the synergy between several Regional Government Organizations (OPDs) in fostering entrepreneurship for young entrepreneurs. The aim is to analyze the synergy of entrepreneurship development for young people involving several regional government organizations (OPDs). The results of the study indicate that comprehensive synergy between Regional Government Organizations (OPDs) in fostering entrepreneurship for young people can increase the number of young entrepreneurs in Sleman Regency. This synergy in fostering entrepreneurship can provide more facilities for entrepreneurs, ranging from training, business permit services, even market access and business networks. Challenges in fostering entrepreneurship for young entrepreneurs include the clarity of the division of roles between Regional Government Organizations (OPDs) and the intensity of coordination. ABSTRAK Pembinaan kewirausahaan bagi pemuda penting dilakukan untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 agar era tersebut membawa keuntungan berupa kenaikan pembangunan ekonomi nasional. Pemuda diharapkan mampu berkontribusi dalam kemandirian ekonomi suatu bangsa. Peningkatan kapasitas berupa pembinaan kewirausahaan dilakukan agar pemuda tidak lagi tergantung pada penyedia pekerjaan, melainkan mampu berwirausaha. Pembinaan kewirausahaan bagi pemuda tentu menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang berwenang. Tahun 2024 Kabupaten Sleman mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Wiramuda atau Wirausaha Muda oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, prestasi ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah berperan dalam pembinaan kewirausahaan tersebut. Namun, pengembangan kewirausahaan pemuda masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan keterampilan, akses permodalan, kondisi psikis pemuda yang belum stabil, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan sinergi beberapa Organisai Perangkat Daerah (OPD) dalam pembinaan kewirausahaan bagi wirausaha muda. Tujuannya untuk menganalisis sinergi pembinaan kewirausahaan bagi pemuda yang melibatkan beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antar Organisai Perangkat Daerah (OPD) dalam pembinaan kewirausahaan bagi pemuda yang dilakukan secara komprehensif mampu meningkatkan jumlah wirausahawan muda di Kabupaten Sleman. Sinergi pembinaan kewirausahaan mampu memberikan fasilitasi lebih bagi para wirausahawan mulai dari pelatihan, pelayanan ijin berusaha, bahkan akses pasar dan jejaring usaha. Tantangan dari sinergi pembinaan kewiraushaan bagi wirausahawan muda yakni ketegasan dalam pembagian peran antar Organisai Perangkat Daerah (OPD dan keintensifan koordinasi.