Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Novianto Murti Hantoro
Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak (The Role of the Constitutional Court on the Fulfilment of Citizens’ Right to Adequate Housing) Novianto Murti Hantoro
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1347

Abstract

The right to adequate housing is a part of economic, social and cultural rights. The judicial review of the law in housing sector shows that there are problems with this right and at the same time shows that the Constitutional Court has a role in handling its fulfilment issues. This paper aims to discuss the role of the Constitutional Court through legal considerations in its decision on review of the law in housing sector as well as its suitability with international legal instruments. The legal considerations of the Constitutional Court have paid attention to the interests of the government, private sector, and the citizen, and have been concerned with one aspect of the right to housing, namely affordability. Affordability should not neglect the aspect of adequate housing. The issue of adequate housing as a human right should come first before the issue of housing as a commodity. The obligation to fulfil this right rests with the state and is carried out by the government. There is also a disharmony between the Law on Housing and the Law on Regional Government. According to the Law on Regional Government, the Central Government has the responsibility to provide housing for low-income households. When in fact it should be a shared-responsibility of the central and regional governments. AbstrakHak atas rumah layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Uji materi undang-undang di bidang perumahan menunjukkan adanya permasalahan atas hak tersebut dan MK memiliki peran dalam penanganan persoalan pemenuhannya. Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran MK melalui pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap uji materi undang-undang di bidang perumahan dan kesesuaiannya dengan instrumen hukum internasional. Pertimbangan hukum MK telah memerhatikan kepentingan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, serta telah sesuai dengan salah satu aspek dalam hak atas perumahan, yaitu keterjangkauan biaya. Keterjangkauan biaya tidak seharusnya mengabaikan aspek kelayakan. Persoalan perumahan sebagai hak asasi perlu lebih diutamakan dibandingkan perumahan sebagai komoditas. Kewajiban untuk memenuhi hak tersebut berada di tangan negara dan dilaksanakan oleh pemerintah. Terdapat disharmoni antara UU Perumahan dan UU Pemda. Dalam pembagian urusan, penyediaan rumah untuk MBR di UU Pemda hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan penyediaan rumah untuk MBR seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence) Novianto Murti Hantoro
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 11, No 2 (2020): JNH Vol 11 No 2 November 2020
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v11i2.1705

Abstract

Constitutional justices have a five-year term and can be re-elected for only one subsequent term. There has been an effort to correct this provision through a request for judicial review of the Constitutional Court Law. Still, there is no decision by the Constitutional Court which states that the term of office of constitutional justice is against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This paper analyzes the need to reform the provisions regarding the term of office of constitutional justices associated with the principle of judicial independence. An analysis of the term of office of constitutional justices was also carried out by comparing international principles and practices in other countries. The term of office of 5 years and can be re-elected has its weaknesses, because it opens up opportunities for political influence and controversy in candidacy proposal for the second term of constitutional justices. This term of office needs to be changed with a longer time length without extension combined with the retirement age. The determination of the term of office of constitutional justices which is related to the judicial independence cannot be separated from the requirements, selection, supervision, and dismissal of constitutional justices. Those requirements, mechanisms for selection, supervision, and dismissal of constitutional justices also need to be improved. AbstrakHakim konstitusi memiliki periode masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan ini telah coba dikoreksi melalui permohonan uji materi terhadap UU Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi tidak ada putusan MK yang menyatakan periode masa jabatan hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini menganalisis mengenai perlunya reformulasi ketentuan mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi dikaitkan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Analisis mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi juga dilakukan dengan membandingkan prinsip internasional dan praktik di negara lain. Periode masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali memiliki kelemahan, karena membuka peluang pengaruh politik dan kontroversi pada pengajuan calon hakim konstitusi periode kedua. Periode masa jabatan ini perlu diubah dengan masa jabatan yang lebih lama tanpa perpanjangan dikombinasikan dengan usia pensiun. Penentuan periode masa jabatan hakim konstitusi yang dikaitkan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman tidak dapat lepas dari persyaratan, seleksi, pengawasan, dan pemberhentian hakim konstitusi. Persyaratan, mekanisme seleksi, pengawasan, dan pemberhentian hakim konstitusi juga perlu disempurnakan.
Esensi Dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden Dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Dan Anggota BPK Novianto Murti Hantoro
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.314 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v9i2.1050

Abstract

The laws governing the House of Representatives, the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Supreme Audit Board, each require the need for presidential approval in criminal proceedings against state officials in that institution. The public spotlight is more often directed at politicians by looking at the petition for judicial review submitted, even though the provision also applies to supreme judges, constitutional judges, and members of the Supreme Audit Board. The problem to be studied in this paper is what is the essence of the president's approval in the criminal process of members of the House of Representatives, supreme judge, constitutional judge, and members of the Supreme Audit Agency, as well as how to synchronize these arrangements. The essence of the president's approval was reviewed based on the opinion of the Constitutional Court stated in its decision, the history of the regulation in the law, and the reference to the norm in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the results of the study, it is difficult to obtain certainty of the essence of the approval of the president, except in the context of maintaining the continuity of the wheels of government which is not appropriate if it is then carried out by giving authority to the president to give approval in criminal proceedings. The results of the study also found six points of synchronization problems. Based on the results of the study, three options are recommended, namely removing these provisions and looking for the options to establishing a forum previligiatum; regulate in separate laws, or be included as part of criminal procedural law.AbstrakUndang-undang yang mengatur Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan, masing-masing mensyaratkan perlunya persetujuan presiden dalam proses pidana terhadap pejabat negara yang berada di lembaga tersebut. Sorotan masyarakat lebih sering ditujukan kepada politisi. Hal ini terlihat dari permohonan uji materi yang diajukan, padahal ketentuan tersebut juga berlaku untuk hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah apa esensi persetujuan presiden dalam proses pidana anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, serta bagaimana sinkronisasi pengaturan tersebut. Esensi persetujuan presiden dikaji berdasarkan pendapat MK yang tertuang dalam pertimbangan putusannya, sejarah pengaturan dalam undang-undang, dan rujukan norma tersebut di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sinkronisasi pengaturan dilihat berdasarkan peristilahan, tindak pidana yang dikecualikan, dan pelaku penegakan hukum pidana. Berdasarkan hasil kajian, sulit mendapatkan kepastian esensi dari persetujuan presiden, kecuali dalam konteks untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan yang itu pun tidak tepat apabila kemudian dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan persetujuan dalam proses pidana. Hasil kajian juga menemukan adanya 6 (enam) ketidaksinkronan pengaturan mengenai persetujuan presiden tersebut. Berdasarkan hasil kajian tersebut direkomendasikan 3 (tiga) opsi, yaitu menghapus ketentuan persetujuan presiden tersebut dan mengkaji kemungkinan pembentukan forum previligiatum; mengatur dalam undang-undang tersendiri, atau dimasukkan sebagai bagian dari undang-undang hukum acara pidana.
Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Evaluation of the Legal Framework for Handling the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Emergency Constitutional Law) Novianto Murti Hantoro
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2359

Abstract

The handling of the Covid-19 pandemic has been going on for more than a year. The Covid-19 pandemic is being handled within various legal frameworks by several countries. This article evaluates the legal framework from the perspective of emergency constitutional law by discussing the legal framework used and evaluating its advantages and disadvantages. The aim is to contribute ideas to the discipline of emergency constitutional law and to evaluate the legal framework. The writing of this article uses normative legal research methods and qualitative analysis through juridical and comparative analysis. Basedon the results of the analysis, Indonesia is in the category of observing existing laws in handling the Covid-19 pandemic. The enforcement of existing law as an emergency measure is not the same as enforcing emergency constitutional law, because there are elements that are not fulfilled, for example until when the law remains in force. When compared the two of enforcing the existing laws and drafting a new law specifically for handling the Covid 19 pandemic, there are advantages and disadvantages. The advantages of enforcing the existing laws will be the disadvantages of drafting a new law and vice versa. One of them, with the new law, the handling will be more focused than enforcing the three existing laws with different leading sectors. The current legal framework for handling the Covid-19 pandemic has weaknesses, but it has not failed. If the situation returns to normal, the emergency decrees and several related regulations need to be revoked. AbstrakPenanganan pandemi Covid-19 sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Pandemi Covid-19 ditangani dengan kerangka hukum beragam oleh beberapa negara. Artikel ini mengevaluasi kerangka hukum tersebut dari perspektif hukum tata negara darurat dengan  membahas kerangka hukum yang digunakan serta evaluasi terhadapkelebihan dan kekurangannya. Tujuannya untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum tata negara darurat dan mengevaluasi kerangka hukum tersebut. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif melalui analisis yuridis dan perbandingan. Berdasarkan hasilanalisis, Indonesia masuk dalam kategori menggunakan undang-undang yang ada (existing law) dalam penanganan pandemi Covid-19. Penggunaan existing law sebagai tindakan darurat tidak sama dengan menerapkan hukum tata negara darurat, karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi, misalnya kapan penggunaan undang-undang tersebut akan berakhir. Apabila dibandingkan antara penggunaan existing law dan membentuk undang-undang baru khusus untuk penanganan pandemi Covid 19, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan existing law akan menjadi kekurangan pembentukan undang-undang baru, dan sebaliknya. Salah satunya, dengan undang-undang baru, penanganan akan lebih fokus dibandingkan dengan menggunakan tiga undang-undangyang ada dengan leading sector yang berbeda. Kerangka hukum penanganan pandemi Covid-19 saat ini memiliki kelemahan, namun tidak gagal. Apabila situasi kembali normal, penetapan kedaruratan dan beberapa aturan terkait perlu dicabut.
Co-Authors